Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini memfokuskan pada pembahasan tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Forgzas Armadas da Libertagéo Nacional de Timor Leste-Tentara Pembebasan Nasional Timor Timur: Sayap militer dalam perjuangan Kemerdekaan Umor Timur Tahun 1975-2000. Peneiitian ini dimaksudkan untuk dapat menjeiaskan pembentukan FALINTIL sebagai respon terhadap pergolakan politik antara partai-partai politik dan pembubaran FALINTIL yang bertujuan membangun sebuah miiiter professionai. Pergeseran orientasi Tropas dari sebuah institusi militer apolitik menuiu peran politik. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah mengapa Tropas dan anggota Fretiiin dapat menyatukan misi perjuangan dalam FALINTIL dan mengapa pasca kemerdekaan FALINTIL harus dibubarkan ? 4 Untuk menganalisis persoaian diatas, teori yang digunakan adalah teori nasionalisme, dekolonisasi dan teori kelompok kepentingan dan teori profesionalisme militer. Teori ini akan membantu penuiis dalam menganalisis dan mengamati dinamika poiitik yang melatarbelakangi mobilisasi dan proses demobilisasi FALINTIL. Kemudian metodoiogi yang digunakan agialah diskriptif kuaiflatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan Iibraiy research. Dari hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa kelahiran FALlNTiL diawali oleh terbentuknya sebuah komisi kemanusiaan antara Fretilin dan Apodeti yang berfungsi membantu rakyat yang mengalami pendentaan akibat kudeta UDT. Dari komisi kemudian adanya intervensi kepenlingan Fretiiin yang dibawah oleh elit komisi kemanusiaan ini. Daiam konsep-konsep tentang tentara profesional tentara secara doktriner memiliki suatu misi yang lebih iintas golongan baik itu poiitik, agama maupun keiompok-kelompok kepentingan. Tropas tampaknya berusaha melaksanakan doktrin netralitas tentara itu tetapi naluri nasionalisme Timories-nya sulit untuk dihilangkan. Dalam kondisi politik seperli ini, usaha unluk mengajak para pimpinan partai politik bermusyawarah dalam penyelesaian masaiah Timor Timur mengalami kebuntuhan. Sedangkan di sisi Iain kekerasan UDT yang dimulai tanggai 11 Agustus 1975, terus berianjut sampai 19 Agustus 1975 di seiuruh kota Dili dan Baucau. Melihat realitas ini sebagai Timories, kecenderungan bangkitnya nasionalisme untuk memerdekaan Timor Timur mengantarkan para anggota Tropas menentukan pilihan untuk meiakukan kontra kudeta terhadap UDT. Jadi, ketika terjadi kontra kup tanggal 20 Agustus 1975 menandai mobilisasi (Iahirnya) FALiNTIL secara fungsionai yang merupakan penyatuan antara kekuatan Tropas dan para anggota Fretilin. Dengan demikian kecenderungan keberpihakan Tropas terhadap Fretilin disebabkan oleh faklor-faktor sebagai berikut ; keadilan tidak ditegakan dalam penyeiesaian masalah Timor Timur. Keberpihakan pemerintah Portugal terhadap UDT memberikan jastiiikasi kepada Tropas untuk mengambii Iangkah-Iangkah politik terhadap UDT. Proses dekolonisasi yang terjadi di daerah-daerah koloni Portugal seperti di Anggoia, Mozambique, Guena Bisau memberikan pelajaran poiitik yang berharga bagi kebangkitan nasionaiisme di kalangan Tropas. Meningkatnya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh UDT terhadap Fretilin selama kudela semakin menciptakan opini dan persepsi anggota Tropas yang negatif terhadap UDT. Fenornena ini berimpiikasi pada munculnya konsoiidasi Tropas untuk menghadapi kekuatan UDT yang didukung Poiisi Portugal. Dan faktor terakhir yang ikut mewarnai keberpihakan politik Tropas adalah peraaudaraan kandung antara Rogerio Lobato sebagai Panglima Tropas dan Nicolao Lobato sebagai Wakil ketua Fretilin, ikut menentukan pembelaan politik Tropas bagi Fretilin. Jadi kedekatan secara psikologis dan biologis mengantarkan ke1ompok Tropas untuk me1akukan pembelaan politik terhadap kepentingan politik Freti|in_ Sedangkan demobilisasi FALINTIL di lakukan atas dasar sebuah keinginan mulia yakni membangun militer yang profesional dan tidak mengintervensi ruang publik seperti bisnis dan poIitik_ Kemudian ketegangan politik dalam inlemal FAUNTIL berdampak pada gesekan kepentingan antar faksi-faksi politik dalam FALINTIL serta ketldakjelasan keanggotaan FALINTIL menjadi penyebab utama demobilisasi FALINTIL.

Abstrak :
Kemerdekaan merupakan salah satu derivasi atau yang diturunkan dan hak asasi manusia, dan salah satu kemerdekaan itu adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebagaimana ditegaskan, dalam Pasal 28 UUD 1945. Ditinjau dari gerak pelaksanaannya, UUD 1945 dapat dibedakan dalam empat periode, yaitu : 1) Masa Demokrasi Liberal; 2) Masa Demokrasi Terpimpin; 3) Masa Demokrasi Pancasila; dan 4) Masa Refonnasi, serta terselang kurun waktu berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut mengalami masa pasang surut. Keadaan pasang surut diukur secara kuantitatif berdasarkan keberadaan organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan wadah partisipasi aktif individu dalam negara. Teori yang digunakan untuk menganalisis pengaturan dan penggunaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah teori konstitusi, konsep negara hukum, teori demokrasi, dan prinsip keadilan; sedangkan untuk mengkaji sinkronisasi horisontal dan vertikal antara pengaturan yang berhubungan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul digunakan Sluffenlheorie dari Hans Kelsen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dan karenanya pendekatan yang pertama digunakan adalah pendekatan yuridis. Untuk menunjang akurasi data maka digunakan pula pendekatan perbandingan (komparatif). Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar pengaturan yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada masing-masing periode berlakunya UUD 1945, yang pada akhimya dapat ditemukan adanya siklus yang menarik, yaitu pada awal suatu rezim, implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul diberikan secara luas dan setelah rezim menemukan format politik baru, diadakan pembatasan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya persamaan pada semua rezim dalam melakukan pembatasan, yaitu pembatasan pada ideologi dan pembatasan pada persyaratan mendirikan partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, saran yang dapat diberikan bahwa dalam mendirikan partai politik maka pengaturan pendiriannya seyogyanya memberikan kelonggaran sedangkan pembatasan dapat dilakukan pada saat partai politik tersebut akan menjadi peserta pemilu. ...... Derived from human rights, freedom comprises among others the freedom of association and assembly as prescribed in Article 28, Indonesian Constitution 1945. According to its implementation, the Constitution has passed four periods. They are the periods of: 1) Liberal Democracy; 2) Guided Democracy, 3) Pancasila Democracy and 4) the Reformation Period. It was, however, interjected by the enactment of Federal Indonesian Republic in 1949. In fact, the effective implementation of the freedom of association and assembly was inconsistently conducted. This condition is measured on the power of the existing sociopolitical organization where individuals actively participate in the state governance. To analyze the rule and the usage of the freedom of association and assembly, theory of constitution, law-state concept, theory of democracy and the principles of justice are applied. Meanwhile, Hans Kelsen Sluffenlheorie is employed to analyze the horizontal and vertical synchronization of the rules related to the freedom of association and the freedom of assembly. This is actually legal research. Consequently, first, the jurisdiction approach is applied. To support data accuracy, comparative approach is implemented. The object and target are related to the rules related to the freedom of association and assembly. The result shows that the effective implementation of the freedom of association and assembly was related to the government policy for the respective periods of 1945 Constitution practice. It is found out that there is an interesting cycle. At the early regime, the implementation of the freedom of association and assembly was widely given in the early regime and was subsequently limited as soon as the regime obtained a new political form. The result also shows the similarity of limitation to all regimes, such as the limitation of ideology and requirement on the political party establishment. Therefore, it is advised that the limitation should be enacted when a political party intends to be a contestant of general election instead of during its establishment.

Abstrak :
FILE 86 ABSTRAK
Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang nerdeka, lepas dari belenggu penjajahan, naaun demikian masih banyak hambatan yang harue dihadapi, seperti pemerintah Jepang yang masih berkuasa dalam menjaga Status Quo sampai pasukan Sekutu aengambil alih kekuasaan, disaaping itu kehadiran pasukan Sekutu bereama tentara RICA telah menimbulkan berbagai pertenpuran di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Semarang dan daerah-daerah lainnya, termasuk di Sukabumi.

Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia telah nendapat reaksi keras dart hampir seluruh rakyat yang tersebar diseluruh kepulauan yang dulunya bekas wilayah Hindia-Belanda ini. Mereka menentang kembalinya kolonialisme Belanda di bumi pertiwi.

Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaannya, belum lagi harus mengkonsolidasikan segala kekuatan baik di bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya.

Studi tentang periode revolusi di Indonesia telah banyak dihasilkan baik oleh sarjana-sarjana asing maupun oleh sarjana Indonesia. Akan tetapi umumnya dilihat dari perspektif Nasional atau pusat.

Melihat kenyataan itu, studi ini berusaha mengubah perspektif yang lazim diambil dalam kisah-kisah pada periode ini dan memandang proses revolusi dari tingkat daerah ketimbang dari tingkat pusat.

Dalam skripsi ini akan dilihat bagaimana pemerintah daerah dan rakyat Sukabumi menanggapi tentang arti kemerdekaan, dan apa yang mereka lakukan setelah itu untuk mengkonsoiidasikan diri baik di bidang politik, ekonomi maupun militer.

---

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peranan tim Sepakbola Front de Libération Nationale dalam perjuangan kemerdekaan negara Aljazair pada 1954-1964. Tim sepakbola yang dibentuk pada 1958 ini beranggotakan pemain sepakbola berdarah Aljazair yang bermain di liga profesional Perancis. Mereka memilih untuk meninggalkan kesuksesan yang diperoleh di Perancis dan memutuskan untuk ikut berjuang membela Aljazair melalui permainan sepakbola. Tim ini melakukan tur pertandingan persahabatan ke negara Afrika, Eropa Timur dan Asia untuk mencari dukungan bagi kemerdekaan Aljazair. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini adalah Tim sepakbola tersebut merupakan bagian propaganda dari Front de Libération Nationale untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat Aljazair maupun masyarakat dunia luar. This thesis aimed to discuss about the role of Front de Libération Nationale football team in Algerian struggle for Independence on 1954-1964. This Football Team was established in 1958 and consisted of Algerian football player who played in the French professional football league. They chose to leave the success they have obtained and decide to join the struggle for independence of their homeland through the game of football. This team did a tour of friendly matches to North African countries, Eastern Europe and Asia, to seek support for the independence. This study uses historical research. Results of this research is the football team are a part of the propaganda of the Front de Libération Nationale to gain sympathy and support of the people Algerian and the outside world community.