Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini memfokuskan pada pembahasan tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Forgzas Armadas da Libertagéo Nacional de Timor Leste-Tentara Pembebasan Nasional Timor Timur: Sayap militer dalam perjuangan Kemerdekaan Umor Timur Tahun 1975-2000. Peneiitian ini dimaksudkan untuk dapat menjeiaskan pembentukan FALINTIL sebagai respon terhadap pergolakan politik antara partai-partai politik dan pembubaran FALINTIL yang bertujuan membangun sebuah miiiter professionai. Pergeseran orientasi Tropas dari sebuah institusi militer apolitik menuiu peran politik. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah mengapa Tropas dan anggota Fretiiin dapat menyatukan misi perjuangan dalam FALINTIL dan mengapa pasca kemerdekaan FALINTIL harus dibubarkan ? 4 Untuk menganalisis persoaian diatas, teori yang digunakan adalah teori nasionalisme, dekolonisasi dan teori kelompok kepentingan dan teori profesionalisme militer. Teori ini akan membantu penuiis dalam menganalisis dan mengamati dinamika poiitik yang melatarbelakangi mobilisasi dan proses demobilisasi FALINTIL. Kemudian metodoiogi yang digunakan agialah diskriptif kuaiflatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan Iibraiy research. Dari hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa kelahiran FALlNTiL diawali oleh terbentuknya sebuah komisi kemanusiaan antara Fretilin dan Apodeti yang berfungsi membantu rakyat yang mengalami pendentaan akibat kudeta UDT. Dari komisi kemudian adanya intervensi kepenlingan Fretiiin yang dibawah oleh elit komisi kemanusiaan ini. Daiam konsep-konsep tentang tentara profesional tentara secara doktriner memiliki suatu misi yang lebih iintas golongan baik itu poiitik, agama maupun keiompok-kelompok kepentingan. Tropas tampaknya berusaha melaksanakan doktrin netralitas tentara itu tetapi naluri nasionalisme Timories-nya sulit untuk dihilangkan. Dalam kondisi politik seperli ini, usaha unluk mengajak para pimpinan partai politik bermusyawarah dalam penyelesaian masaiah Timor Timur mengalami kebuntuhan. Sedangkan di sisi Iain kekerasan UDT yang dimulai tanggai 11 Agustus 1975, terus berianjut sampai 19 Agustus 1975 di seiuruh kota Dili dan Baucau. Melihat realitas ini sebagai Timories, kecenderungan bangkitnya nasionalisme untuk memerdekaan Timor Timur mengantarkan para anggota Tropas menentukan pilihan untuk meiakukan kontra kudeta terhadap UDT. Jadi, ketika terjadi kontra kup tanggal 20 Agustus 1975 menandai mobilisasi (Iahirnya) FALiNTIL secara fungsionai yang merupakan penyatuan antara kekuatan Tropas dan para anggota Fretilin. Dengan demikian kecenderungan keberpihakan Tropas terhadap Fretilin disebabkan oleh faklor-faktor sebagai berikut ; keadilan tidak ditegakan dalam penyeiesaian masalah Timor Timur. Keberpihakan pemerintah Portugal terhadap UDT memberikan jastiiikasi kepada Tropas untuk mengambii Iangkah-Iangkah politik terhadap UDT. Proses dekolonisasi yang terjadi di daerah-daerah koloni Portugal seperti di Anggoia, Mozambique, Guena Bisau memberikan pelajaran poiitik yang berharga bagi kebangkitan nasionaiisme di kalangan Tropas. Meningkatnya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh UDT terhadap Fretilin selama kudela semakin menciptakan opini dan persepsi anggota Tropas yang negatif terhadap UDT. Fenornena ini berimpiikasi pada munculnya konsoiidasi Tropas untuk menghadapi kekuatan UDT yang didukung Poiisi Portugal. Dan faktor terakhir yang ikut mewarnai keberpihakan politik Tropas adalah peraaudaraan kandung antara Rogerio Lobato sebagai Panglima Tropas dan Nicolao Lobato sebagai Wakil ketua Fretilin, ikut menentukan pembelaan politik Tropas bagi Fretilin. Jadi kedekatan secara psikologis dan biologis mengantarkan ke1ompok Tropas untuk me1akukan pembelaan politik terhadap kepentingan politik Freti|in_ Sedangkan demobilisasi FALINTIL di lakukan atas dasar sebuah keinginan mulia yakni membangun militer yang profesional dan tidak mengintervensi ruang publik seperti bisnis dan poIitik_ Kemudian ketegangan politik dalam inlemal FAUNTIL berdampak pada gesekan kepentingan antar faksi-faksi politik dalam FALINTIL serta ketldakjelasan keanggotaan FALINTIL menjadi penyebab utama demobilisasi FALINTIL.

Abstrak :
Pembicaraan masaIah Timor Timur tetap saja menjadi agenda PBB dari masa ke masa yang tidak pemah mengakui keutuhan wilayah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara kondisi di dalam negeri Indonesia sendiri diterpa berbagai krisis yang mengakibaikan kegoyahan stabilitas nasional sejak pertengahan tahun 1998. Dalam kondisi semacam ini pemerintah Presiden Habibie berusaha untuk menyelesaikan priorilas masalah dengan sebaik-baiknya. Beberapa proses demokrasi dalam bidang politik telah berjalan didalam negeri seperti tenaksananya pemilihan umum tahun 1999 yang menghasilkan wakil-wakil rakyat terpilih secara domokratis sekaligus terpilihnya Presiden RI secara demokratis untuk yang pertama kaIi semenjak kemerdekaan. Krisis ekonomi yang akhirnya menjadikan Indonesia bergantung pada bantuan International Monetary Fund (IMF) telah banyak mempengaruhi kondisi di dalam negeri termasuk situasi sosial dan politik. IMF dan negara-negara asing yang terlibat didalamnya memberikan tekanan-tekanan terhadap Indonesia yang secara tidak Iangsung juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah RI. Kebijakan opsi kemerdekaan pada masa pemerintahan presiden Habibie untuk Timor Timur merupakan hasil sebuah proses pengambilan keputusan yang secara rasional telah dipertimbangkan. Opsi ini diberikan secara demokralis melalui Jajak Pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan aspirasi mereka dimasa mendatang. Opsi kemerdekaan muncul sebagai konsekwensi apabila masyarakat Timtim menolak opsi pemberian otonomi khusus yang diperluas. Dalam kurun proses pengambilan keputusan, pihak militer, tidak menyatakan secara kelembagaan, tidak sependapat dengan opsi kemerdekaan tersebut. kondisi ini dapat dipahami karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai sejarah yang sangat erat dengan Timtim. Pelepasan Timtim sebagai akibat dari Jajak Pendapat akan sangat melukai perasaan para prajurit militer khususnya yang pemah bertugas di daerah tersebut. Sebaliknya, Habibie adalah orang sipil yang tak pernah punya sejarah bertempur di Timtim sehingga dirinya hanya berpikir akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.