Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pariwisata berkelanjutan merupakan norma global dimana pariwisata harus mengintegrasikan tiga pilar yakni ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Selain telah menjadi norma global, pariwisata berkelanjutan juga memiliki rantai global yang cukup kompleks sehingga harus diwujudkan dengan keterlibatan banyak pihak. Sebagai salah satu destinasi yang masuk dalam KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang dikenal juga dengan “10 Bali Baru”, Wakatobi menjadi destinasi pariwisata yang semakin menarik sehingga para aktor baik negara maupun non-negara termasuk aktor domestik dan internasional berupaya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di destinasi ini. Hal tersebut menjadi justifikasi dari penelitian ini untuk melihat dinamika kemitraan multi-pihak dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Kerangka analisis yang digunakan adalah multi-stakeholders partnership dan stakeholders. Kerangka analisis ini adalah bagian dari perspektif liberalisme dalam kajian hubungan internasional yang menganggap kerja sama adalah sesuatu yang penting dalam pembangunan internasional. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kemitraan multi-pihak dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi terjadi karena adanya tujuan yang sama dari para aktor yakni mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, para aktor saling membutuhkan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan oleh sumber daya yang berbeda-beda dimana masing-masing aktor memiliki keunggulan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktor lain. Dalam dinamikanya, kemitraan-multi-pihak tersebut menghadapi beberapa tantangan yakni kepemimpinan Pemerintah Daerah Wakatobi yang kurang efektif, minimnya anggaran, kepentingan ekonomi yang dominan (kapitalisme) dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. ......Sustainable tourism is a global norm in which tourism should integrate the three pillars of economy, socio-culture, and environment. As it has become a global norm, sustainable tourism also has a complex global chain and therefore, its implementation will require various parties' involvement. As one of the National Tourism Strategic Areas (KSPN) or commonly known as "10 new Bali", Wakatobi has become a more attractive tourism destination so many actors either state or non-state including domestic and international actors try to implement the sustainable tourism in this destination. This study aims to examine the dynamics of multi-stakeholders partnerships in sustainable tourism development in Wakatobi. The applied framework analysis is multi-stakeholders partnership and stakeholders. This framework is a part of liberalism perspective in international relation studies which consider that collaboration is a crucial thing in international development. This study is a case study employing a qualitative method. The findings suggested that the implementation of multi-stakeholders partnership in the sustainable tourism development of Wakatobi was performed due to the mutual goal in accomplishing sustainable tourism. In addition, the partnership actors are interdependent. Such interdependence was promoted by different available resources that enabled interdependent relationships among the partnership actors. In its dynamics, multi-stakeholders partnership has encountered a number of challenges such as ineffective regional government leadership, minimum budget, dominant economic interest (capitalism), and lack of local community awareness in the realization of sustainable tourism.

Abstrak :

Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masyarakat internasional belum memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan, tata kelola, dan sosial yang dihadapi sangat kompleks dan sarat kepentingan. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNDP membentuk tata kelola kemitraan multi pihak (MSP) Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), yang menghasilkan standar acuan pengelolaan industri kelapa sawit Indonesia bernama Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Beragam aktor transnasional dan lokal terlibat, dengan segala motif, karakter, modalitas dan kepentingan, termasuk ENGO WWF. Metode kualitatif (studi kasus) digunakan untuk melihat peran dan pengaruh WWF dalam dinamika kemitraan, melalui pemahaman konsep tata kelola MSP serta merujuk kajian terdahulu terkait peran NGO di dalam MSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF memiliki peran dan pengaruh cukup besar di dalam MSP FOKSBI, terutama pada proses implementasi awal RAN KSB. Di tingkat daerah, WWF berperan penting sebagai project leader mitra implementasi FOKSBI di wilayah Sintang dan Melawi, Kalimantan. Di tingkat nasional, WWF aktif memberikan konsultasi dan advokasi dalam proses pengembangan draft RAN KSB, sehingga agenda konservasi lingkungan dan sosial dapat terakomodir dengan sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor non negara di dalam MSP berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun memiliki kekuatan yang relatif berbeda, kekuatan NGO tidak kalah signifikan dalam mempengaruhi aktor lain untuk menerima norma atau nilai-nilai minoritas yang biasanya dikesampingkan terkait isu lingkungan dan sosial.

 

 

 

---

Indonesian palm oil industry is viewed by international community as not conforming to the sustainable development agenda. Environmental, social, and governance issues created a complex and multi-interest problem. Indonesian government, together with UNDP, formulates a governance structure for multi stakeholders partnership (MSP) called Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), which produces a standard for sustainable palm oil management in Indonesia called Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Various actors are involved, each with different motives, characters, modalities, and interests, including ENGO WWF. This study uses qualitative methodology (case study) to analyze the role and effect of WWF in the dynamics of the partnership through MSP governance concept and previous studies on the role of NGO in MSP. In the regional level, WWF plays important role as implementation project leader of RAN KSB in the pilot regions of Sintang and Melawi, Kalimantan. In the national level, WWF plays active role by giving consultation and advocacy in the drafting of RAN KSB, resulting in the social-environmental friendly agenda being well accommodated. In conclusion, the presence of non-state actors in MSP is important to achieve SDGs. Amidst other major actors power and authority, NGO has proven to be not less significant nor powerless when influencing other actors to accept the minority norms and values in environmental and social aspects, which is often neglected.

 

Keywords: Palm Oil, Sustainable Development Goals, Multi Stakeholder Partnerships, WWF, FOKSBI, National Action Plan