Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai korelasi/ hubungan antara bentuk-bentuk gapura dengan keletakannya di dalam kompleks keraton. Gapura merupakan bangunan pintu gerbang yang keberadaannya tidak terbatas hanya pada kompleks keraton saja, tetapi dapat juga berada pada kompleks pemakaman, mesjid, candi dan sebagainya. Data berupa gapura keraton diambil sebagai objek penelitian ini mengingat keraton memiliki berbagai simbol kekuasaan yang diungkapkan antara lain lewat arsitekturnya. Dari deskripsi gapura-gapura pada keraton-keraton di Cirebon (Keraton Kasepuhan, Kanoman dan Kacerbonan), dapat dilihat banyaknya variasi-variasi bentuk gapura, meskipun pada dasarnya tetap merupakan 2 tipe, candi bentar dan paduraksa. Pengaruh arsitektur Hindu (pra-Islam) masih tampak pada gapura-gapura tersebut. Misalnya dari ragam hiasnya serta adanya komponen-komponen pelengkap gapura yang biasanya terdapat pada candi, yaitu pipi-tangga, menara sudut pipi-tangga dan kemuncak. Pola dasar peletakan gapura-gapura di kompleks keraton pun masih menampakkan pola lama. Seperti yang terlihat di Keraton Kasepuhan dan Kanoman dimana gapura-gapura candi bentar ditempatkan pada halaman luar dan gapura-gapura paduraksa pada halaman dalam.

Abstrak :
Di Asia Tenggara sejak masa pra-Islam telah dikenal kepercayaan mengenai kesejajaran makrokosmos dengan mikrokos_mos, antara jagat raya dengan dunia manusia (Geldern 1972:1). Akibat kepercayaan itu, masyarakat selalu menjaga keselarasan makrokosmos dengan makrokosmos, antara jagat raya dengan dunia manusia. Penjagaan ini disebabkan oleh keinginan manusia supaya keadaan dunia selalu tenteram. Pada masa pra-Islam satu pusat kota, keraton, dan raja dianggap sebagai salah satu hubungan dari kesejajaran makrokosmos dengan mikrokosmos. Masyarakatnya rnenganggap bahwa pusat kota, keraton, dan raja selain dianggap sebagai pusat politik, sosial, ekonomi, keagamaan dan budaya juga dianggap sebagai pusat magis. Hal seperti ini pada masa Islam masuk dan berkembang, di Jawa pemikiran seperti ini masih ada walau pun samar-samar (Tjandrasasmita 1981/1982:236). Salah satu bentuk nyata dari pemikiran ini yaitu pusat kota, keraton, Sering di kelilingi termbok, parit , atau kedua_rya. Fungsi pertama tembok dan parit tersebut untuk menjaga segala serangan dari luar. Fungsi kedua yaitu sebagai tanda batas antara daerah sakral dan profan.

Abstrak :
Keberadaan keraton dalam suatu kerajaan memegang peranan penting, karena keraton selain sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya merupakan pula suatu bangunan inti yang berfungsi sebagai pusat kerajaan sekaligus sebagai pusat kota. Keraton sebagai hasil karya arsitektur masa lampau merupakan obyek yang menarik untuk diteliti. Dibaliknya tersembunyi simbol yang mengisyaratkan kekuasaan dan kesucian seorang raja. Mengingat bangunan keraton atau istana merupakan tempat raja bersemayam, maka tentunya dalam pembuatan keraton disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai seorang raja. Dalam tesisnya yang meneliti Keraton Kasunanan Surakarta, Behrend melihat adanya bentuk yang hampir sama (mirip) dalam tata keraton, antara keraton tersebut dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Terlihat dari pola pembagian wilayahnya, pola pembagian halamannya dan juga dari bangunan-bangunan yang ada di dalam keraton. Keadaan tersebut menjadi suatu model penelitian dan dasar pemikiran untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang keraton, khususnya pada Keraton Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan yang terdapat di Cirebon. Penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini pada dasarnya ingin melihat kemungkinan adanya suatu pole tertentu dalam bentuk tata ruang dan tata bangunan keraton, khususnya terhadap keraton-keraton yang ada di Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada prinsipnya kita melihat adanya suatu pola yang sama pada tata ruang dan tata bangunan keraton-keraton di Cirebon, walaupun tidak sama persis dengan keadaan (tata keraton) yang terlihat pada Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Hal itu didasari oleh adanya suatu pemikiran atau konsep mengenai mikrokosmos-makrokosmos dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh tradisi lainnya yang telah berkembang pada masa pra-Islam. Perbedaan dalam tata keraton, antara keraton-keraton di Cirebon yang merupakan peninggalan Kasultanan Cirebon, dengan Keraton Surakarta dan Yogyakarta sebagai peninggalan dinasti Mataram Islam, kemungkinan menunjukkan suatu perbedaan bentuk antara keraton-keraton dari kerajaan pesisir dan pedalaman. Dari penelitian ini kita juga mendapatkan gambaran tentang bangunan-bangunan yang menjadi bangunan inti sebagai suatu prasyarat sebuah keraton. Fungsi bangunan dan tingkat kepentingannya sangatlah menentukan lokasi atau daerah penempatannya dalam ruang (halaman) keraton. Bertolak dari hasil penelitian ini, diharapkan akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut terhadap keraton, khususnya pads keraton-keraton yang berada di pesisir dan pedalaman.

Abstrak :
Kraton Kasepuhan adalah kraton yang tertua yang terdapat di Cirebon. Kraton ini merupakan kraton dari jaman peralihan Hindu Islam. Dari sudut arkeologi, kraton merupakan data yang panting untuk mengetahui sistem masyarakat dan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Dari bangunan kraton ini terpancar bagaimana tingkat ekonomi sebuah kerajaan sebagaimana terlihat dari kemegahan dan keindahan bangunan kraton dan bagaimana tingkat budaya serta kesenian dari masyarakatnya. Di dalam alam pikiran orang Jawa, raja disamakan dengan dewa (Schrieke 1957:9-10 Stutterheim 1931:1-5). Kraton sebagai tempat tinggal raja, disamakan dengan kerajaan Dewa Indra di puncak gunung Meru. Oleh sebab itu setiap unsur dan keletakan bangunan tentunya merupakan perlambangan dan mempunyai fungsi tertentu. Berdasarkan pemikiran ini menjadi pertanyaan apakah pola pemikiran ini masih berlangsung terus pada kraton-kraton jaman peralihan Hindu-Islam di Jawa. Penelitian tentang kraton Kasepuhan pada tahun 1918 telah dilakukan oleh F.D.K Bosch, yang menurut pendapatnya gaya_

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang diajukan perihal apa penyebab gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini mengalami kegagalan. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Peneliti beragumen bahwa gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini memenuhi semua prasyarat untuk diakui sebagai sebuah gerakan sosio-politik. Peneliti juga berargumen bahwa di dalam kesempatan struktur politik, organisasi Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mengalami keadaan yang disebut sebagai kurvalinier dalam hubungannya dengan struktur politik dan kemunculan gerakan sosial. Peneliti juga berargumen bahwa terjadi instabilitas jejaring elit di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon ini. Karena disatu sisi gerakan ini disupport oleh beberapa pihak elit, namun di sisi yang lain beberapa elit dilain pihak menolak atau membiarkan gerakan ini dalam situasi yang tidak jelas, dan elit yang membantu pun tidak terlalu signifikan membantu. Dan di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon, peneliti berargumen bahwa para aktivis penggerak tidak mengalami represi dari negara. Sedangkan di dalam upaya memobilisasi sumberdaya, organisasi P3C dan para elit keraton Cirebon terhalang oleh kondisi finansial yang tidak cukup namun di dalam pengelolaan organisasinya berjalan dengan cukup baik dan tidak menjadi halangan. Dan terkahir, dari sisi framing, peneliti berargumen bahwa aktivitas agitasi dan framing di dalam organisasi ini dapat berjalan dengan baik, baik itu dengan media seminar, demonstrasi, maupun lewat berbagai terbitan tulisan di media.

---

This study discusses the Failure of Regional Expansion Efforts in Indonesia (Case Study of the Presidium Movement for the Establishment of the Province of Cirebon in the Efforts to Expand Cirebon Province for the Period of 2000-2018). This research uses Social Movement Theory, Political Opportunity Structure Theory, Resource Mobilization Theory Theory, and Collective Action Frames Theory in dissecting the research problems raised regarding what causes the Cirebon Province regional divergence movement to fail. By using a qualitative method that is by library research and collecting data through in-depth interviews. The researcher argues that the Cirebon Province regional divergence movement fulfills all the prerequisites to be recognized as a socio-political movement. The researcher also argues that on the occasion of political structure, the organization of the Presidium for the Establishment of the Province of Cirebon (P3C) experienced a condition called curvalinier in relation to political structure and the emergence of social movements. Researchers also argue that there is instability in elite networks in the efforts to expand the Cirebon Province. Because on the one hand this movement is supported by some elite parties, but on the other hand some elites on the other hand reject or leave this movement in unclear situations, and the elite who help is not too significant to help. And in seeking the expansion of the Cirebon Province, researchers argued that activist activists did not experience repression from the state. Whereas in the effort to mobilize resources, the P3C organization and the elite of the Cirebon palace were hindered by inadequate financial conditions but in managing their organizations well and did not become a hindrance. And finally, in terms of framing, researchers have argued that agitation and framing activities within this organization can run well, be it through media seminars, demonstrations, or through various writing publications in the media.