Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur identifikasi kontrak dan penetapan performance obligation atas kontrak PT Violet yang dilakukan oleh KAP Tulip berdasarkan PSAK 72. PT Violet merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang memiliki berbagai jenis kontrak. Terdapat tiga jenis kontrak yang dibahas pada laporan magang ini, diantaranya contract with installation, auto-renewal contract, dan contract with modification. Metode peninjauan kontrak dilakukan dengan memberikan keterangan Yes atau No berdasarkan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak. Identifikasi kontrak dilakukan dengan memperhatikan definisi kontrak, kontrak kombinasi, dan adanya modifikasi pada kontrak. Penetapan performance obligation dilakukan dengan mengamati kewajiban yang harus dilaksanakan PT Violet berdasarkan kontrak, keterlibatan pihak ketiga, dan adanya opsi pelanggan dalam kontrak. Instrumen evaluasi yang digunakan sudah sesuai dengan PSAK 72 dan dokumen yang dievaluasi sudah memenuhi kriteria kontrak dan performance obligation. ...... This internship report aims to evaluate the procedure of contract identification and determination of performance obligations on PT Violet's contract by KAP Tulip based on PSAK 72. PT Violet is a company engaged in the telecommunications sector with various types of contracts. There are three types of contracts discussed in this internship report, including contracts with installation, auto-renewal contracts, and contracts with modification. The contract review method is carried out by providing a Yes or No statement based on its suitability with the contract documents. Contract identification is carried out by considering the definition of the contract, the combination contract, and any modifications to the contract. Determination of performance obligations is carried out by observing the obligations that must be carried out by PT Violet based on the contract, the involvement of third parties, and the existence of customer options in the contract. The evaluation instrument used is in accordance with PSAK 72, and the documents evaluated have met the contract criteria and performance obligations.

Abstrak :
Perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis asuransi merupakan suatu bentuk persetujuan antara dua belah pihak yang mengikatkan dirinya, dimana pihak yang satu menjadi pihak tertanggung dan dilain pihak adalah sebagai penanggung, dimana perjanjian ini adalah suatu kesepakatan yang berarti adalah seluruh isi dari polis tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, tetapi dalam prakteknya, calon tertanggung tidak mempunyai pilihan terhadap formulir yang berisi klausul-klausul baku yang diberikan oleh pihak penanggung, yang seringkali mengakibatkan kerugian di pihak tertanggung, hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak mempunyai bargaining position atau posisi tawar yang seimbang, namun demikian untuk memenuhi hal tersebut sulit dilaksanakan, oleh karena itu penulis mengambil pokok permasalahan yaitu : 1) bagaimana seharusnya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi; 2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap para nasabah pemegang polis asuransi terhadap pencantuman klausul baku dalam polis asuransi; 3) Bagaimana pula perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, jika undang-undang nomor 2 tahun 1992 dan peraturan pelaksananya tidak mengaturnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif dan empiris, sedang untuk analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil yang telah diperoleh : 1) Asas Kebebasan Berkontrak yang mewarnai hampir ke setiap perjanjian-perjanjian asuransi di Indonesia, dan isi dari perjanjian tersebut mengandung klausul-klausul baku, dapat saja tetap diterapkan seperti semula, tetapi seyogyanya kedua belah pihak mempunyai bargaining power yang seimbang; 2) Selain dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam terhadap isi dari polis dari kedua belah pihak, diperlukan juga suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang klausul-klausul baku serta akibat yang ditimbulkannya jika mencantumkan klausul baku terebut dalam perjanjian asuransi.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kawin kontrak yang terkesan semakin ?legal? dan semakin marak di kalangan masyarakat. Berbagai aspek yang terkait di dalam kawin kontrak juga turut memenuhi uraian tesis ini. Diantaranya dampak buruk yang ada dari fenomena kawin kontrak, pandangan MUI sebagai lembaga keagamaan serta perannya dalam meniadakan kawin kontrak ini, serta akibat hukum bagi anak yang lahir dari hasil kawin kontrak dan untuk istri. Sampai dengan praktek yang terjadi pada pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di masyarakat. Tesis ini mengunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya, pendekatan yang dilakukan secara kwalitatif, dengan wawancara sebagi pelengkap informasi yang dilakukan kepada nara sumber. Terdapat juga bahasan mengenai rancangan undang-undang hukum Materil Peradilan Agama yang sampai dengan tesis ini selesai disidangkan belum terwujud menjadi sebuah undangundang, kiranya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan, agar perlindungan hukum bagi wanita dan anak menjadi lebih terjamin tentunya melalui pengkajian dan pengesahan oleh wakil rakyat Indonesia di DPR.

---

This thesis analyzes the contract of marriage that seems more "legitimate" and the ever more rampant among the public. Relevant aspects in the marriage contract also complies with the description of this thesis. Among them are the adverse effects of the phenomenon of temporary marriages, view the MUI as a religious institution and its role in the mating cancel this contract, as well as the legal consequences for children born of the marriage contract and istri practices. Until occur in the implementation of temporary marriages occurring in society. This thesis uses literature research methods with secondary data as a data source, the approach is qualitative, with interviews conducted as a supplementary information from experts. There is also discussion of a draft law that the religious material until the end of this thesis was embodied in a law, would be a task that must be completed for the legal protection of women and children become safer courses review and approval by the representatives of the Indonesia people in Parliament.