Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Konsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana. Konsep bantuan dan perlindungan hukum dalam KUHAP cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, bukan korban tindak pidana. Begitu pula dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan lainnya. Sementara dalam pelaksanaan HAM, pada praktik dan tatarannya, UU No. 39 Tahun 1999 [Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) masih kurang merepresentasikan keinginan dari konstitusi dan UU HAM yang menginginkan bahwa hak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi korban tindak pidana. Sementara itu, pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981, UU No.15 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2006, UU No.26 Tahun 2000, UU No.18 Tahun 2003, dan UU lainya, serta KUHAP dalam tataran hukum formil pada praktiknya tidak memberikan jaminan hukum yang jelas dan tegas sehingga dapat memperlemah perjuangan pemenuhan hak-hak korban. Adapun realita penanganan oleh pemerintah, pemerintah belum mampu melaksanakan hak-hak materi dan immaterial kepada korban terorisme. Amanat pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi belum dapat dilaksanakan karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 36 UU No. 15 tahun 2003 masih bias dan sulit diterapkan. Kondisi yang belum berpihak kepada korban ini menjadi bukti bagaimana pemerintah memandang anonim para korban terorisme.

---

ABSTRACT
The concept of the assistance and law protective which is stipulated in KUHAP, so far is not sufficient for base of the law crime. The concept is merely designated only for the suspects and the one who charged for crime act. It is also what so mentioned in UU No.18/2003 etc. Meanwhile, in the application of Human Rights, in reality and as a matter of fact, UU No.39/1999 (article 3 point (2), and article 5 point (2) and (3) is still not exactly as the requirement of constitution and UU Human Rights in which it is required that such rights for assistance/support and law protection for the all concerns including the victims of the crime act as well. In the meantime, the directive of the assistance and law protective stipulated in UU No.8/1981, UU No.15/2003, UU No.13/2006, UU No. 26/2000, UU No. 18/2003 etc, also KUHAP in application of formal law in its practice, even it does not give the law guarantee in formal and clear manner, so that it can weaken the struggle to fulfill the rights of victims. As a matter of facts, the government is not capable yet to perform such rights in forms of material and immatery for the victims of terrorism. The need of the compensation, restitution, rehabilitation can not be applied yet, because, the subjects which is stipulated in article 36 No. 15/2003 is still unclear and difficult to apply. This conditions which still not be along with the victims requirement, becoming the proof that the government just look the victims anonimly to the terrorism victims.