Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara yang menandatangani Deklarasi Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 pemerintah Indonesia berkewajiban mengikuti berbagai mekanisme HAM Internasional. Salah satunya, Indonesia telah menyampaikan laporan dalam Universal Periodic Review 3rd Cycle, dalam laporan tersebut terdapat diskursus yang dibawa oleh pemerintah. Banyak diskursus yang dibawa oleh pemerintah, salah satunya adalah diskursus kekerasan terhadap anak yang berasal dari teks yang biasa disebut sebagai kekerasan diskursif. Berdasarkan konstitutif kriminologi wacana kekerasan dibangun melalui kontrol ideologi dan reproduksi diskursus, praktik diskursif, membangun realitas melalui dominasi legal dan membangun klaim. Proses konstruksi diskursus dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis. Wacana kekerasan yang dibangun merupakan pelanggaran HAM dan state crime, menggunakan pemikiran kriminologi kritis diskursus tersebut dianalisis sebagai sebuah kejahatan. Kekerasan diskursif tersebut dibangun dalam suatu struktur sosial di masyarakat sehingga dapat dilihat sebagai suatu kekerasan struktural.

---

As a party to the UN Delcaration on Human Rights in 1948 the Indonesian government is obliged to follow international human rights mechanisms. One of them, Indonesia has submitted a report in the Universal Periodic Review 3rd Cycle, in the report there are discourses brought by the government, one of the discourses is discourse of violence against Childrens derived from the text commonly referred as discursive violence. Based on constitutive criminology the discourse of violence is established through the control of the ideology and reproduction of discourse, discursive practice, building reality through legal domination and establishing claims. The discourse construction process is analyzed using critical discourse analysis methods. The violent discourse that is built is a violation of human rights and state crimes, using critical criminological thinking the discourse is analyzed as a crime. Such discursive violence is built in a social structure in society so it can be seen as a structural violence."

"Kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh bukanlah wacana baru di Indonesia. Kriminalisasi protes dilakukan oleh pengusaha dan negara. Kriminalisasi protes oleh pengusaha dilakukan untuk menekan buruh agar tidak menuntut hak mereka. Kriminalisasi protes oleh negara menunjukkan keberpihakan negara terhadap pemilik modal yaitu pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengungkap bentuk-bentuk kriminalisasi protes yang dilakukan oleh pengusaha dan negara melalui sudut pandang lain yaitu Kriminologi Kritis sebab kriminologi Kritis melihat kejahatan didefinisikan oleh penguasa. Ragam penelitian unobstrusive methods dan tipe penelitian explanatory dipilih peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka pikir yang telah peneliti susun. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah turut serta menyumbangkan kekerasan secara struktural kepada mereka melalui kebijakan yang dibuatnya bahkan melalui aparat militernya.

---

Criminalization of labor protest and trade union is not a new discourse in Indonesia. The criminalization of protest conducted by employers and the state. The criminalization of protest by the employer do to suppress the rights of workers to sue their. The criminalization of protest by the government stood for the state againts the owner of business capital. Therefore, this study tried to reveal the form of criminalization of protest that made employers and government through another point of view namely Critical Criminology because Critical Criminology look at crime defined by the authorities. Varieties of research studies and unobstrusive research selected researcher to analyse the existing problems by using a framework that researcher collated. The result showed that the Government participated in the structural violence contribute to them through policy making even through its military forces."

"Tulisan ini menggunakan temuan data inkuiri nasional Komnas HAM sebagai data sekunder untuk memperlihatkan konflik hak atas hutan dan permasalahan kriminalisasi di dalamnya. Kriminalisasi masyarakat adat di kawasan hutan merupakan hasil dari penguasaan dan pengelolaan hutan yang cenderung kapitalis. Ekologi Marx dalam hal ini memberikan argumentasi bahwa kriminalisasi masyarakat adat tidak berdasar. Keduanya justru bermetabolisme dalam menjaga keberlangsungan ekologi. Penelusuran, tradisi pemikiran Marx dan Quinney dalam payung kriminologi kritis serta ekologi politik memberikan gambaran situasi dan kerentanan masyarakat adat terutama untuk dikriminalisasi.

---

This paper is using National Human's Rights Commission finding inquiry data to show up the rights conflict towards forest area and the criminalization in it. The criminalization of indigenous peoples in the forest areas is the result of the control and authority of the forests that tend to be capitalist. Marx's ecology, in this case argues that indigenous peoples criminalization is insubstansial. Both are metabolized to maintain the ecological substainability. An investigation, Marx and Quinney's thought in critical criminology area along with political ecology display a situation and vulnerability of indigenous peoples, especially for the criminality."

"Pada penelitian ini, peneliti melihat bahwa Pasukan Lima Jari sebagi band genre reggae mengkonsepsikan diri mereka sebagai genre reggae yang berbeda dengan band genre reggae lainnya. Hal tersebut merupakan reaksi dari Pasukan Lima Jari terhadap label menyimpang yang dilekatkan kepada genre reggae. Reaksi dari Pasukan Lima Jari disebabkan mereka menentang konsepsi masyarakat yang cenderung melekatkan label menyimpang pada genre reggae, sehingga mereka membuat sebuah identitas baru yang melepas atribut rastafari namun tetap melakukan kritik sebagaimana genre reggae sejatinya. Secara garis besar penelitian ini menggunakan kriminologi kritis sebagai pendasaran utama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat observasi partisipan agar peneliti dapat melakukan observasi secara langsung dan memahami pemikiran juga pemaknaan dari Pasukan Lima jari. Pada akhirnya penelitian menukan bahwa usaha yang dilakukan Pasukan Lima Jari bertujuan untuk menghapus label menyimpang yang dilekatkan kepada genre reggae.

---

In this research , researchers saw that Pasukan Lima Jari as a reggae band concept themselves as a raggae bandn that different other form of reggae band .The reaction of Pasukan Lima Jari against deviating label attached to a reggae .The reaction of an Pasukan Lima Jari caused they fight society conception that tends to make a label deviating on reggae, so that they make a new identity which unties the attribute of rastafari but still do criticism as basic of reggae .As a broad outline this research using critical criminology as main principal. This Research is conducted by the qualitative method with participating observation from researcher, so researcher can do a direct observation and understand the thought also purport of Pasukan Lima Jari. Eventually this research found the efforts by Pasukan Lima Jari that aims to remove the label deviating attached to reggae."

"Institusi kejaksaan sebagai salah satu Institusi penegak hukum di Indonesia memiliki permasalahan terhadap profesionalisme khususnya integritas aparatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentang kinerja dan perilaku Jaksa yang merugikan masyarakat dilima tahun terakhir. Ide utama dari tulisan ini adalah mencoba mengkritisi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA./11/2012 tentang Kode Perilaku Kejaksaan sebagai dasar hukum yang mengatur kinerja dan perilaku Jaksa dalam melakukan tugas baik di dalam maupun di luar Lembaga Kejaksaan. Fokus yang diangkat pada tulisan ini adalah menjabarkan kekurangan dari peraturan tersebut khususnya yang mengatur tentang integritas dan profesionalisme Jaksa. Dengan menggunakan pandangan Kriminologi Kritis sebagai acuan analisis dapat menjelaskan asumsi dasar penelitian yaitu peraturan diatur sedemikian rupa sehingga aparatur Kejaksaan dapat terhindar dari sanksi ndash; sanksi sosial dari Perilaku mereka yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara dasar hukum yang dibuat oleh Jaksa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa itu sendiri

---

Institution of prosecutor as one of law enforcement in Indonesia, have a problem about professionalism in particularly integrity over their apparatuses. It has been proved by several report from Indonesian State Prosecutor Oversight Commission about harmful performance and behavior of prosecutor in the past 5 years. The main idea of this study is trying to criticize the regulation of Indonesian Attorney General number Per 014 A JA. 11 2012 about prosecutor code of conduct as a set of legal basis for prosecutor performance and behaviour in doing assignment. The focus of this study is examining the lack of regulation, especially about prosecutor integrity and professionalism controlling by using critical criminology perspective as a reference of analysis. It can describe the main assumption of this study that regulation is such arranged to avoid social sanctions toward their harm society behaviour. Therefore, this research will explain correlation between legal basis that was arranged by the prosecutor and the fouls which they have done."

"Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime.

---

This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes."

"Pemanfaatan agama dalam promosi kegiatan bisnis bukan merupakan fenomena yang asing. Dalam praktiknya, hal ini semakin ditunjang apabila aktor yang melakukan adalah tokoh agama dan dihormati masyarakat. Namun, seringkali kepercayaan umat dan kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh agama ini digunakan untuk melakukan penipuan yang disebut sebagai affinity fraud. Sosok tokoh agama dapat memanipulasi kegiatan bisnis yang merugikan seperti skema piramida menjadi bisnis yang diminati. Hal inilah yang membuat affinity fraud khususnya dalam promosi skema piramida memiliki urgensi tinggi untuk diberi perhatian. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif kritis yang membahas isu tersebut dengan menggunakan perspektif kriminologi kritis. Dalam penyusunannya, peneliti melakukan studi kasus terhadap viktimisasi enam orang korban affinity fraud dalam kegiatan perekrutan mitra bisnis PayLay. Penelitian menunjukkan bahwa status tokoh agama dan narasi keagamaan kerap digunakan untuk melakukan penipuan melalui eksploitasi kepercayaan umat terhadap agama mereka.

---

The utilization of religion in promoting business activities is not an unfamiliar phenomenon. In practice, this is further supported when the actors involved are religious figures who are respected by the community. However, often the faith of the followers and the power held by these religious figures are used to engage in fraud, known as affinity fraud. Religious figures can manipulate detrimental business activities such as pyramid schemes into popular businesses. This is what makes affinity fraud, especially in promoting pyramid schemes, an issue that requires significant attention. The research method conducted is a critical qualitative study that discusses this issue from the perspective of critical criminology. In its development, the researcher conducted a case study on the affinity fraud victimization experienced by six individuals who were recruited as business partners by PayLay. The research indicates that the status of religious figures and religious narratives are often used to deceive people by exploiting their faith in their religion."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai kinerja Komisi Kejaksaan RI yang tidak efektif dari tahun 2015-2017 sebagai pemicu terjadinya kejahatan negara. Ketidakefektifan ini akan ditinjau menggunakan perspektif kriminologi kritis. Kriminologi kritis akan melihat negara sebagai kelompok yang berkuasa telah membuat aturan instrumental dan melakukan kejahatan. Berdasarkan laporan tahunan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan terdapat 812 laporan pada tahun 2015, 1048 laporan tahun 2016 dan 878 laporan pada tahun 2017. Jumlah laporan pengaduan ini akan penulis analisis untuk melihat efektifitas dari kinerja Komisi Kejaksaan dalam mengawasi pelanggaran jaksa. Penulis akan menggunakan konsep crime triangle untuk menganalisis Komisi Kejaksaan yang memiliki pengawasan tidak mumpuni. Selain itu, penulis juga akan mengaitkan kinerja Komisi Kejaksaan dengan state crime yang berupa crime dan hubungannya dengan masyarakat sebagai korban kejahatan. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjelaskan signifikansi kelemahan dari Komisi Kejaksaan yang mempengaruhi efektivitas dan kaitannya dengan state crime.

---

ABSTRACTThe task of this final paper discusses the performance of the Indonesian Prosecutors Office which was ineffective between 2015-2017 as a trigger for the occurrence of state crime. This ineffectiveness will be reviewed using a critical criminology perspective. Critical criminology will see the state as a ruling group making instrumental rules and committing crimes. Based on the annual report of publik complaints received by the Prosecutors Commission, there were 812 reports in 2015, 1048 reports in 2016, and 878 reports in 2017. The number of complaints reports will be analyzed by the author to see the effectiveness of the Prosecutors Commission in monitoring prosecutors violations. The author will use the Crime Triangle to analyze the Prosecutor's Commission that has inadequate supervision. In addition, the author will also link the performance of the Prosecutor's Commission to state crime in the form of crime of omission and its relationship with the society as victims of crime. The task of this final work is expected to explain the significance of the weaknesses of the Prosecutor's Commission that affect its effectiveness and relation to state crime."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui komodifikasi anggota JKT48 dan komodifikasi dukungan fans terhadap idola yang dilakukan oleh manajemen JKT48. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini adalah komodifikasi anggota JKT48 dan komodifikasi dukungan fans karena manajemen JKT48 mentransformasinya sebagai komoditi. Kerugian yang ditimbulkan bagi perempuan yang menjadi anggota JKT48 adalah eksploitasi sebagai pekerja dan kehilangan makna dirinya sebagai perempuan karena direduksi menjadi obyek dan komditi. Sedangkan kerugian yang dapat dialami oleh fans adalah pengurangan hak sebagai konsumen dan mengalami manipulasi sehingga melakukan konsumsi atas komoditi yang sebenarnya bukan komoditi.

---

ABSTRACT

;The purposes of this research are to know about the commodification of JKT48?s member and the commodification of the fans? support among their idol that have been done by JKT48?s management. This research use qualitative method with observation, interview and critical discourse analysis. The Result of this research is JKT48?s management did the commodification against women (JKT48?s member) and against fans? support because JKT48?s management transformed women and fans? support as a commodity which is can be sold to public. The bad impacts of commodification for women are an exploitation as a labor and they are losing the meaning of themselves as a women because the reduction as an object or a commodity. On the other hand, the bad impacts of commodification for it fans are the decreasing of their rights as a consumer and manipulated by the management so they are consuming among a ?commodity? that not really a ?commodity?.

;The purposes of this research are to know about the commodification of JKT48?s member and the commodification of the fans? support among their idol that have been done by JKT48?s management. This research use qualitative method with observation, interview and critical discourse analysis. The Result of this research is JKT48?s management did the commodification against women (JKT48?s member) and against fans? support because JKT48?s management transformed women and fans? support as a commodity which is can be sold to public. The bad impacts of commodification for women are an exploitation as a labor and they are losing the meaning of themselves as a women because the reduction as an object or a commodity. On the other hand, the bad impacts of commodification for it fans are the decreasing of their rights as a consumer and manipulated by the management so they are consuming among a ?commodity? that not really a ?commodity?.

, The purposes of this research are to know about the commodification of JKT48’s member and the commodification of the fans’ support among their idol that have been done by JKT48’s management. This research use qualitative method with observation, interview and critical discourse analysis. The Result of this research is JKT48’s management did the commodification against women (JKT48’s member) and against fans’ support because JKT48’s management transformed women and fans’ support as a commodity which is can be sold to public. The bad impacts of commodification for women are an exploitation as a labor and they are losing the meaning of themselves as a women because the reduction as an object or a commodity. On the other hand, the bad impacts of commodification for it fans are the decreasing of their rights as a consumer and manipulated by the management so they are consuming among a ‘commodity’ that not really a ‘commodity’.

]"

"Kapitalisme dan neoliberalisme telah menguasai norma dan mewujud dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bukti, saat ini pendidikan cenderung mengarahkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu, neoliberalisme dapat dianggap sebagai "isme" yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan berkontribusi pada ketimpangan kelas yang meningkat. Fenomena ini menjadi faktor utama dalam program pemagangan MBKM yang bersifat eksploitatif. Dalam program pemagangan MBKM, terdapat hambatan struktural karena dominasi korporasi terhadap mahasiswa pekerja magang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi program magang MBKM yang menghasilkan eksploitasi terhadap mahasiswa pekerja magang dianalisis dengan teori kriminologi kritis. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis yang menyadari perlunya memperbaiki ketidaksetaraan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Data diambil dari beberapa subyek mahasiswa pekerja magang yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari pelaksana program MBKM, yaitu perguruan tinggi dan program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja magang memiliki posisi yang powerless sehingga timbulnya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa, seperti korporasi dan lembaga negara/pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efisien antara program studi, perguruan tinggi, dan pemerintah juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa pekerja magang secara teknis. Oleh karena itu, eksploitasi mahasiswa pekerja magang pada program pemagangan MBKM dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern ini melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan imbalan untuk persetujuan dari orang yang memiliki kontrol untuk tujuan eksploitasi.

---

Capitalism and neoliberalism have dominated the norms and materialized within the higher education system in Indonesia. As evidence, the current education tends to direct students to become resources utilized in the process of industrialization. Therefore, neoliberalism can be considered an "ism" that influences the current education system in Indonesia and contributes to the increasing class inequality. This phenomenon becomes a significant factor in the exploitative nature of the MBKM internship program. In the MBKM internship program, there are structural barriers due to the significant corporate dominance over student interns. The purpose of this research is to describe the existence of the MBKM internship program that leads to the exploitation of student interns, analyzed through critical criminology theory. The research methodology employed is critical qualitative method, which acknowledges the need to address inequality by prioritizing the most marginalized groups in society. Data is collected from various student intern subjects who have experienced exploitation and other forms of violence. Additionally, data is obtained from the program implementers, namely colleges and study programs. The research findings indicate that student interns hold a powerless position, leading to exploitation by authoritative entities, such as corporations and government institutions. Furthermore, the lack of efficient coordination between study programs, colleges, and the government exacerbates the issue, resulting in a lack of technical legal protection for student interns. Consequently, the exploitation of student interns in the MBKM internship program is regarded as a form of modern slavery. This modern slavery involves the use of power or vulnerability and offers incentives to obtain consent from those who have control over the situation."