Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."

"Pesisir selatan Jawa Timur memiliki potensi kebencanaan terutama tsunami yang cukup tinggi. Untuk tujuan mitigasi, selain memperingatkan warga mengenai bahaya tsunami, perlu juga dilakukan penelitian sejarah kejadian tsunami karena ada kemungkinan pengulangan kejadian. Catatan sejarah tsunami di Jawa Timur banyak mengambil tempat di Pacitan dan Banyuwangi, padahal Lumajang beserta beberapa kabupaten lain menjadi daerah yang sangat rawan tsunami juga. Maka dari itu, penelitian ini memilih daerah Lumajang, lebih tepatnya Kecamatan Tempeh sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi endapan paleotsunami menggunakan empat metode, yaitu granulometri, XRF, Loss on Ignition (LOI), dan analisis mikrofauna. Dari pengamatan di lapangan dan karakter lapisan, berdasarkan pengamatan megaskopis, kandidat endapan paleotsunami pada sampel core JTM-11 terdapat pada kedalaman 142-150 cm. Berdasarkan analisis laboratorium yang berupa analisis granulometri, XRF, dan LOI, didapatkan bahwa karakter dari endapan kandidat paleotsunami tidak menunjukkan karakter endapan paleotsunami yang cukup signifikan dan representatif. Untuk analisis LOI sendiri juga menunjukkan angka yang sangat rendah baik di lapisan kandidat dan non kandidat. Selain itu tidak ditemukan adanya mikrofauna pada lapisan kandidat paleotsunami.

---

The southern coast of East Java has quite high potential for disasters, especially tsunamis. For mitigation purposes, apart from warning residents about the dangers of tsunamis, it is also necessary to research the history of tsunami events because there is a possibility of recurrence. Historical records of tsunamis in East Java mostly take place in Pacitan and Banyuwangi, even though Lumajang and several other districts are areas that are very prone to tsunamis as well. Therefore, this research chose the Lumajang area, more precisely Tempeh District as the research location. This research aims to identify paleotsunami deposits using four methods, namely granulometry, XRF, Loss on Ignition (LOI), and microfauna analysis. From field observations and layer characteristics, based on megascopic observations, candidate paleotsunami deposits in the JTM-11 core sample are found at a depth of 142 – 150 cm. Based on laboratory analysis in the form of granulometry, The LOI analysis itself also shows very low numbers in both the candidate and non-candidate layers. Apart from that, no microfauna was found in the paleotsunami candidate layer."

"Perairan utara Papua berada pada lokasi yang strategis, dimana merupakan posisi salah satu pintu masuk arus lintas Indonesia (arlindo) yang merupakan bagian dari siklus oseanografi global. Sedimen laut dapat memberikan data mengenai keadaan lingkungan sekitarnya yang relatif lengkap dan tidak terganggu hingga jutaan tahun. Bukti perubahan lingkungan yang terekam pada sedimen laut berdasarkan karakteristik sedimen dan kandungan foraminifera pada periode transisi Pleistosen dan Holosen juga masih belum banyak dipelajari. Periode transisi Pleistosen-Holosen dapat menimbulkan dampak perubahan lingkungan yang dapat diteliti perbedaan akibat perubahan iklim tersebut. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak perubahan lingkungan, paleogeografi, dan sumber daya alam yang signifikan. Variasi kelimpahan dan kumpulan foraminifera sendiri merupakan respons adaptif dari foraminifera terhadap perubahan lingkungan dengan habitatnya. Sedimen yang terdapat pada perairan Utara hingga Barat Jayapura ini kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Foraminifera, XRF, Granulometri dan LOI. Berdasarkan hasil kurva dari keempat metode yang dilakukan, dicurigai batas antara Kala Pleistosen dan Holosen berada di kedalaman 61 cm. Hasil tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan komposisi foraminifera dan karakteristik sedimen akibat perubahan iklim yang terjadi.

---

The waters of northern Papua are in a strategic location, which is the position of one of the entrances to the Indonesian cross flow (arlindo) which is part of the global oceanographic cycle. Marine sediments can provide data about the condition of the surrounding environment that is relatively complete and undisturbed for millions of years. Evidence of environmental changes recorded in marine sediments based on sediment characteristics and foraminifera content during the Pleistocene and Holocene transition periods has also not been widely studied. The Pleistocene - Holocene transition period can cause the impact of environmental changes which can be studied for differences due to climate change. These conditions can result in significant changes in the environment, paleogeography and natural resources. Variations in the abundance and collection of foraminifera themselves are an adaptive response of foraminifera to environmental changes in their habitat. The sediment found in the waters north to west of Jayapura was then analyzed using Foraminifera Analysis, XRF, Granulometry and LOI methods. Based on the curve results from the four methods used, it is suspected that the boundary between the Pleistocene and Holocene times is at a depth of 61 cm. These results are used to identify differences in foraminifera composition and sediment characteristics due to climate change."

"ABSTRAKPenerapan La Loi Debr pada sekolah swasta muslim di Prancis menjadi bahasan utama dengan melihat implementasi butir-butir yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1959 tersebut memiliki kaitan dengan keberadaan sekolah swasta muslim di Prancis pada abad XXI. La Loi Debr membuat terciptanya suatu kontrak sosial antara sekolah swasta dengan negara. Hal ini menimbulkan beberapa regulasi pada sekolah swasta, seperti bantuan finansial dan penerapan kurikulum pengajaran yang telah ditentukan. Regulasi tersebut membawa kemajuan bagi sekolah swasta di Prancis, tak terkecuali sekolah swasta muslim. Selain regulasi tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mendukung kemajuan sekolah swasta muslim tersebut.

---

ABSTRACTThe practice of La Loi Debr on Islamic private schools in France is discussed by analyzing the implementation of its articles. Enforced since 1959, this policy corresponds with the existence of Islamic private schools in France on 21st century. Through La Loi Debr , private schools in France could establish a social contract with the government. This contract creates certain beneficial regulations for the private schools, such as financial aid and standardized curriculum practice. These regulations carry positive impacts on private schools in France including the Islamic private schools. Besides, there are other factors which support the advancement of Islamic private schools."

"Mission civilisatrice menjadi motivasi imperialisme Republik III Prancis, tujuan motivasi ini adalah untuk menuntun bangsa terjajah agar mengadopsi budaya Prancis. Salah satu bidang penerapan mission civilisatrice pada bidang pendidikan dengan dasar hukum loi 1881 & 1882, kedua loi ini menjadi dasar pendidikan Prancis yang gratis, wajib, dan sekuler. Vietnam sebagai wilayah jajahan Prancis menjadi tempat penerapan mission civilisatrice ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Prancis menerapkan mission civilisatrice pada pendidikan di Vietnam. Penelitian ini kemudian berfokus menemukan apakah pendidikan yang diterapkan di Vietnam sudah gratis, wajib, dan sekuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah mission civilisatrice benar-benar digunakan Prancis untuk memberadabkan orang-orang Vietnam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen loi 1881 & 1882 serta peraturan pendidikan umum Indochina 1917. Untuk mencari hubungan kedua dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2013) dengan metodologi naratif (Kuntowijoyo, 2008). Hasil temuan dari penelitian ini adalah Prancis tidak menerapkan mission civilisatrice secara penuh pada pendidikan di Vietnam berdasarkan loi 1881 & 1882.

---

Mission civilisatrice became the motivation of the French Third Republic imperialism, the purpose of this motivation was to guide the colonised nation to adopt French culture. One of the areas of application of mission civilisatrice was the field of education with the legal basis of loi 1881 & 1882, these two loi became the basis of free, compulsory and secular French education. Vietnam as a French colony became the place where this mission civilisatrice was implemented. Therefore, it is necessary to know how France applied mission civilisatrice to the education in Vietnam. This research focuses on finding out if the education implemented in Vietnam is free, compulsory and secular. The purpose of this research is to prove if mission civilisatrice was really used by France to civilise the Vietnamese people. The data sources used in this research are the loi 1881 & 1882 documents as well as the 1917 Indochina General Education Regulations. To find the relationship between the two documents, this research uses historical research method (Kuntowijoyo, 2013) with narrative methodology (Kuntowijoyo, 2008). The findings of this research are that France did not fully apply mission civilisatrice to the education in Vietnam based on loi 1881 & 1882."

"Tesis berusaha menelusuri dinamika tarik menarik antara kepentingan pasar yang dalam hal ini direpresentasikan oleh IMF dengan Lol - nya dan kepentingan kapitalisme kroni pada masa pemerintah Orde Baru tahun 1997-1998. Tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah Orde Baru mulai mengundang keterlibatan IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Ada semacam nostalgia, ketika pada tahun 1966, keterlibatan IMF berhasil mengatasi carut marut ekonomi, berupa hyperinflasi, warisan Rezim Orde Lama. Dengan kata lain, kredibilitas IMF sebagai lembaga keuangan internasional diperlukan untuk memulihkan kembali kepercayaan. Namun dengan keterlibatan IMF, krisis ekonomi di Indonesia justru semakin mendalam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa dengan dilibatkanrya IMF dalam upaya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia justru krisis semaki menghebat? Kedua, apakah dengan demikian kebijakan pemulihan ekonomi IMF tidak efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia?Untuk menjawab pertanyaan pertama kiranya perlu untuk melakukan kilas balik ke masa awal mula krisis dan bahkan jauh sebelum krisis melanda. Kalau kita refleksikan kembali krisis ekonomi tahun 1997 muncul karena akumulasi dan saling kait antara faktor eksternal dan faktor intenal. Secara eksternal bisa dikatakan bahwa krisis ekonomi 1997 memiliki karakter regional. krisis bermula dari efek penularan (contagious effect) atas krisis serupa yang terjadi di Thailand dan melalui pola domino krisis kemudian menyebabkan keruntuhan perekonomian negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.Sedangkan secara internal, krisis sudah ada benih-benihnya di dalam struktur ekonomi politik Indonesia sendiri. Sistem kapitalisme kroni yang berlaku selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi lahan persemaian yang subur bagi praktek-praktek KILN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merongrong fondamen ekonomi Indonesia sejak jauh hari sebelum munculnya krisis ekonomi. Selama masa sebelum krisis hal itu masih ditutupi oleh fenomena pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun begitu krisis datang hal itu nampak nyata sebagai kelemahan-kelemahan struktural yang harus diperbaiki.Pertanyaan kedua dengan demikian tetah secara sekilas terjawab. Efektif atau tidaknya program pemulihan ekonomi IMF tergantung dari sikap pemerintah Orde Baru sendiri. Memang resep-resep pemulihan ekonomi IMF nampak sebagai sebuah pil pahit yang harus ditelan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Dan ternyata lemahnya komitmen pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep-resep ekonomi IMF, yang ditunjukan dengan diingkarinya butir-butir kesepakatan datam Loi, menimbulkan reaksi negatif pasar yang semakin mengurung Indonesia ke dalam krisis yang semakin luas dan datam. Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru kurang memiliki komitmen serius menjalankan program-program pemulihan ekonomi IMF, dengan adanya kasus-kasus, seperti: mobnas Timor, kartel perdagangan kayu lapis, BPPC, dan terakhir mengenai rencana penerapan CBA (Currency Board Sistem). Ketidakseriusan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan resep-resep pemulihan ekonomi IMF menimbulkan reaksi negatif pasar yang ditunjukan dengan semakin melorotnya nilai tukar rupiah. Setelah pemerintah menjalankan resep IMF sejak November, kurs rupiah justru terus metemah. Pada akhir Desember 1997, kurs berada pada kisaran Rp. 6.247/US$. Sedangkan Januari 1998, kurs rupiah mencapai Rp 15.700/US$. Kondisi ini semakin tidak kondusif bagi upaya recovery ekonomi. Di lain pihak, lemahnya komitmen tersebut harus dibayar mahal dengan dipaksanya pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk menandatangani Lol 15 7anuari 1998 dan Lol 10 April 1998.Keengganan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep pemulihan ekonomi IMF bisa dikaitkan dengan keinginannya untuk tetap metindungi kepentingan-kepentingan ( vested interest) di sekitar tingkaran kekuasaan. Program-program pemulihan ekonomi IMF secara otomatis memang sangat berseberangan secara diametral dengan berbagai kepentingan ( vested interest) di sekitar kekuasaan. Vested interest tersebut berujud kepentingan bisnis dari orang-orang (baca: para kapitalis kroni) yang dilanggengkan oleh adanya sistem Kapitalisme Kroni."

"Terorisme jihad atas dasar pembelaan agama merupakan permasalahan krusial yang dihadapi Prancis sejak peningkatan kasusnya di tahun 2012. Sebenarnya, pemerintah saat itu hanya mengacu pada undang-undang la loi relative à la lutte contre le terrorisme tahun 2006 dalam menciptakan strategi kontra-terorismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dalam menangani kasus terorisme jihad di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Creswell (2018) dalam melihat pengaruh kehadiran undang-undang LCT tahun 2006 pada kasus terorisme jihad di Prancis melalui data yang disajikan. Pengimplementasian undang-undang LCT tahun 2006 dianalisis menggunakan konsep la notion d’effectivité du droit Yann Leroy (2011), serta diselaraskan dengan teori terorisme internasional L. Ali Khan (2006) untuk melihat dinamika serangan teror berdasarkan peran suatu negara. Melalui konsep jihad dalam Islam Jerrold Post (2009) dan teori praktik terorisme Islam Marvin Perry (2008), dapat terlihat bentuk terorisme jihad dari segi agama dan faktor-faktor yang melatarbelakangi serangan. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang LCT tahun 2006 tidak berhasil mengurangi serangan terorisme di Prancis. Faktor-faktor yang menyebabkannya meliputi serangan teror yang dianggap sebagai aksi defensif, kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan undang-undang yang tidak memberi efek jera, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menanggulangi terorisme, serta intervensi ISIS yang berhasil menyusupi masyarakat dengan ideologi radikal dan propagandanya.

---

Jihad terrorism in the name of religious defense is a crucial problem that France is currently facing ever since the rise of its attacks in 2012. The then-in-office government only referred to their latest terrorism law called la loi relative à la lutte contre le terrorisme of 2006 to build their counter-terrorism strategy. This study aims to analyse the implementation of the law in handling jihad terrorism cases in France. By implementing Creswell’s qualitative method (2018), the influence of said law on the jihad terrorism cases happening in France through the data provided will be discovered. The implementation of la loi LCT of 2006 is analysed with Yann Leroy’s concept of la notion d’effectivité du droit (2011), synchronized with the theory of international terrorism of L. Ali Khan (2006) to see the dynamics of the terrorist attacks based on the role of a country. Through Jerrold Post’s concept of jihad in Islam (2009) and the theory of Islamic terrorism practice of Marvin Perry (2008), forms of jihad terrorism from religious perspectives and discrimination issues as the background of the attacks can be discovered. This study shows that la loi LCT of 2006 was not significant enough to diminish or reduce the terrorist attacks in France. The factors which caused it include defensive actions alibi, lack of government guidance and deterrent effect of the law, society’s incredulity towards the government’s ability to counter terrorism, and ISIS intervention who have managed to infiltrate communities with their radical ideology and propaganda."

"Pada bulan Agustus tahun 1883, terjadi letusan gunung api oleh Gunung Api Krakatau. Letusan tersebut menimbulkan berbagai macam kerusakan serta memicu bencana lain yang salah satunya ialah tsunami. Daerah Limus merupakan daerah bagian Selatan Pulau Sumatra sehingga daerah tersebut diindikasikan memiliki sisa-sisaendapan yang terbawa oleh tsunami Krakatau tahun 1883. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi endapan tsunami Gunung Krakatau tahun 1883 menggunakan metode analisis ukuran butir, LoI, unsur kimia, dan mikrofauna serta menginterpretasikan sejarah pengendapannya. Hasil analisis LoI menunjukan bahwa endapan Krakatau pada daerah penelitian merupakan endapan Krakatau dilihat dari persentase material organik danmaterial karbonatnya yang semakin menurun akibat adanya material lain yang mendominasi, diindikasikan merupakan material vulkanik. Hasil analisis ukuran butir menunjukan bahwa endapan Krakatau memiliki persebaran butir yang kurang baik serta memiliki maturitas butir batuapung yang tinggi. Hasil analisis unsur kimia menunjukan bahwa terdapat kenaikan unsur Ca, Sr, dan Zr sebagai unsur indikator adanya material laut yangterbawa ke daratan. Hasil analisis mikrofauna menunjukan bahwa terdapat fragmen biota laut yang sudah hancur akibat suatu energi, diindikasikan berasal dari tsunami. Endapan tsunami pada daerah penelitian diindikasikan termasuk pada aktivitas klimaks pertama yaitu main plinian phase dikarenakan pada tahap ini merupakan tahap terbentuknya gelombang tsunami.

---

In August 1883, there was a volcanic eruption from Mount Krakatau. This eruption caused various damages and triggered several disasters, one of which was a tsunami. Limus is part of the southern area of Sumatra Island, indicating the potential presence of remnants of the 1883 Krakatau tsunami deposits. The objective of this study is to identify the 1883 Krakatoa tsunami deposits using grain size analysis, Loss on Ignition (LoI), chemical elements, and microfauna, as well as interpret its depositional history. The LoI analysis results indicate that the Krakatau deposits in the research area exhibit reduced percentages of organic and carbonate materials due to the dominance of other materials, which indicate volcanic material. Grain size analysis shows that the Krakatau deposits have poor grain distribution and high maturity of volcanic ash grains. Chemical element analysis indicates an increase in Ca, Sr, and Zr elements, suggesting the presence of sea-derived materials transported inland. Microfauna analysis reveals fragments of sea biota that have been destroyed due to energy, indicating their origin from the tsunami. The deposits in the research area are indicated to belong to the first climax activity, the main plinian phase, as this stage marks the formation of the tsunami waves."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor lain di luar elektabilitas Jean-Marie Le Pen, yaitu sistem parrainagedanfenomena abstain, turut berpengaruh terhadap keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002. Pada masa Republik Kelima, President de la Republiqueatau presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Pemilihan presiden di Prancis dilaksanakan berdasarkan konstitusi Prancis pasal 3, pasal 6, pasal 7, dan loi organique 6 Novembre 1962. Prosedur utama dalam proses pencalonan presiden adalah pengumpulan parrainageatau dukunganyang berjumlah 500 parrainages. Pemilihan Presiden Prancis 2002 ditandai dengan banyaknya jumlah calon presiden, yaitu 16 calon, dan tingginya jumlah suara abstain pada putaran pertama. Le Pen,seorang politikus Prancis yang berasal dari partai ekstrem kanan Front National,dikenal dengan kebijakannya yang bersifat antiimigran. Le Pen telah mencalonkan diri sebanyak lima kali dalampemilihan presiden, yaitu pada 1974, 1988, 1995, 2002, dan 2007. Pada Pemilihan Presiden 2002, Le Pen berhasil maju ke putaran kedua meskipun kebijakannya dikenal kontroversial. Untuk melihat apakah sistem parrainagedan fenomena abstain berpengaruh pada keberhasilan LePen, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori ilmu politik. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sistem parrainagedan kurangnya partisipasi politik warga Prancis, meskipun secara tidak langsung, merupakan faktor pendukung keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002."