Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Kedudukan konsumen seringkali memiliki posisi tawar yang rendah, terutama dalam hal perjanjian jual beli rumah, sering kali terdapat klausula-klausula yang merugikan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan Uang Muka yang ditinjau dari Hukum Adat, KUHPerdata, dan UUPK, penelitian ini juga membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula pada surat pemesanan rumah yang berisi apabila terdapat pembatalan pembelian maka uang muka akan hangus, dan menganalisis putusan hakim apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uang Muka di Indonesia sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan 18 ayat (3) UUPK maka akibat hukum dari adanya klausula baku tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang, dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini juga menjelaskan mengenai putusan hakim terkait pengembalian uang muka sudah tepat, namun pada tingkat Mahkamah Agung, hakim tidak mempertimbangkan mengenai kerugian immateril yang didalilkan oleh Pepi Puspita.

---

Some of consumers have low bargaining positions, especially in terms of house sale and purchase agreement. Even more there are clauses which can be harmful to consumer itself. This study discussed about the certitude of the down payment which is reviewed by Adat Law, KUHPerdata, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). This study also discussed the legal consequences of the inclusion in those clauses in sale and purchase agreement that is through analyzing verdict whether it stands appropriate and in accordance with statutory provisions. These analyses brought normative juridical methods, that is analyses to the positive law or written law. In these analyses, showed that the down payment in Indonesia is set into the statutory provisions, as well as pursuant to act 18 (1) letter C and act 18 (3) Law Consumer Protection (UUPK) about the legal consequences of their standard clauses is null and void because contrary to the law, declare to have committed an awful act. This result also explained the judge's decision related the down payment was appropriate. However, at the level Supreme Court , the judge did not take into their consideration regarding the alleged immaterial by Pepi Puspita."

"Skripsi ini membahas self-determination sebagai dasar pelaksanaan referendum Falkland Islands 2013. Penelitian ini mengangkat isu self-determination, termasuk definisi referendum secara umum. Skripsi ini menjelaskan status hukum Falkland Islands dan menganalisis legalitas referendum itu sendiri dalam hukum internasional. Sifat penelitian ini berfokus pada keabsahan pelaksanaan referendum Falkland Islands, melalui hak self-determination yang tercantum dalam instrumen hukum internasional, termasuk juga batasan-batasannya. Hasilnya, skripsi ini menyimpulkan bahwa beberapa aspek dari referendum Falkland Islands 2013 tidak sesuai dengan hukum internasional.

---

This research discusses self-determination as an underlying cause of the Falkland Islands’ referendum in 2013. This research raises the issue of self-determination, including its broad definition, then explains the legal status of Falkland Islands in international law. Lastly, this research analyzes the legality of the referendum itself in regards to international law. The nature of this research focuses on the legality of the Falkland Islands’ referendum, through the exercise of the right to self-determination enshrined in international law instruments, including its limitations. As a result, this research concludes that some aspects of the Falkland Islands’ referendum is not in accordance with international law."