Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang­ undang No. 19 Tahun 2004 telah memacu reaksi penolakan yang meluas. Hal ini merupakan sikap penolakan dari masyarakat terhadap diperbolehkannya penyimpangan sementara atas pasal 38 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Reaksi ini kemudian bermuara pada diajukannya pengujian Undang-undang No. 19 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor: 003/PUU­ III/2005. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini anatara lain adalah mengenai kebijakan perlindungan pelestarian hutan di Indonesia, perlindungan hutan dikaitkan dengan usaha pertambangan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan analisa yuridis atas pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004.Kesimpulan yang diperoleh adalah Pandangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004 adalah menegaskan bahwa Undang-undang tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kepastian hukum bagi ke-13 pemegang ijin usaha pertambangan. Hanya saja Mahkamah Konstitusi kurang memberikan kepastian hukum atas perlindungan atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi juga kurang memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang ijin di luar ke-13 pemegang ijin tersebut."

"Setiap perusahaan yang menggunakan valuta asing dalam kegiatan operasionalnya akan terkena dampak foreign exchange exposure. Resiko ini dapat dikelola dengan menggunakan lindung nilai (hedging). Namun dalam melakukan hedging, tidak selamanya perusahaan dapat meminimalkan kerugian atau memaksimalkan keuntungan. Disinilah teknik peramalan berperan agar perusahaan dapat mengambil keputusan kapan harus melakukan hedging. Teknik yang dimaksud adalah autoregressive integrated moving average (ARIMA). Peramalan menggunakan jumlah sampel data kecil menghasilkan mean forecast error terendah dibandingkan jumlah sampel data besar. Perbandingan kebijakan hedging menggunakan forward contract menunjukkan bahwa hasil peramalan ARIMA dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam memaksimalkan cash flows perusahaan.

---

Each company that uses foreign currency in operational activities could be affected by foreign exchange exposure. They can manage these risks by using hedging. However, there's no guarantee the company will always reduce its loss or increase its profit. Sometimes, what happened is the opposite one. This is where the forecasting technique needed so the company may know when to do hedging. The technique is autoregressive integrated moving average (ARIMA). Smaller sample data amount will generate lower mean forecast error compare to use bigger sample data. Hedging policy comparison using forward contract shows that ARIMA forecast results could be used for decision making to maximize company's cash flows."

"Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity.

This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai serta bagaimana pengungkapan akuntansi lindung nilai. Dari 460 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 terdapat 121 perusahaan yang mengungkapkan transaksi derivatif dari 121 perusahaan terdapat 27 perusahaan yang menerapkan akuntansi lindung nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung memiliki rata rata total aset dan tingkat leverage yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai Selain itu perusahaan yang berasal dari jenis industri keuangan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai dibandingkan perusahaan yang berasal dari jenis industri non keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak mengungkapkan seluruh komponen pengungkapan akuntansi lindung nilai yang sesuai dengan PSAK 60 dan aturan BAPEPAM LK VIII G 7.

---

This study aims to analyze companies that applied a derivative transaction and hedge accounting and how they disclose their hedge accounting in financial statement From 460 companies in Indonesian Stock Exchange in 2014 there are 121 companies that disclose derivative transaction and from thosecompanies there are 27 companies that disclosed accounting hedge. This research's result show's that companies which doing a derivative transaction and applied hedge accounting have a higher average total assets and leverage's level than other companies that are not applied derivative transaction and hedge accounting. Furthermore all companies that are operating in financial industry have a strong tendency to doing a derivative transaction and applied hedge accounting than other companies that are not operating in financial industry Companies that are listed in Indonesian Stock Exchange do not disclose a hedge accounting's component in accordance with PSAK 60 and BAPEPAM LK VIII G 7."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan lindung nilai di BUMN sebagai upaya untuk mencegah risiko fluktuasi nilai tukar. Dalam skripsi ini analisis pelaksanaan lindung nilai dilakukan di PT.PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang berstatus sebagai BUMN. Lindung nilai itu sendiri adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi lindung nilai untuk BUMN dan mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan lindung nilai BUMN yang berlaku di Indonesia mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank. Penelitian ini juga menunjukan bahwa pelaksanaan lindung nilai di PT.PLN (Persero) telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of hedging in a State-owned Enterprises as a prevention of the exchange rate fluctuations risk. The analysis on this thesis was held in PT.PLN (Persero) as one of the State-owned Enterprises. Hedging is a method or technique to reduce the risk that incurred or expected to be incurred as a result of price fluctuations in the financial markets.

The purpose of this research is to know and understand the legal provisions in Indonesia on organizing the implementation of a hedging transaction for State-owned Enterprises and determine a compatibility between a legal provisions and their implementation. The method that used in this research is juridis normative method.

The results of this research is that the provision of hedging of State-owned Enterprises that apply in Indonesia is refers to the regulations issued by the Ministry of State-owned Enterprises No. PER-09/MBU/2013 in 2013 on Public Policy of Hedging Transaction of State Owned Enterprises and Bank Indonesia Regulation No. 15/08/2013 on Hedging Transactions to Bank. The research also shows that the implementation of hedging at PT PLN (Persero) in accordance with existing regulations"

"Penelitian ini menganalisis mengenai penggunaan lindung nilai atas valuta asing dengan instrumen derivatif terhadap probabilitas financial distress. Proksi yang digunakan untuk probabilitas financial distress adalah distance to default dari Model Merton 1974 . Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh lindung nilai atas valuta asing dengan instrumen derivatif terhadap probabilitas financial distress. Metode dalam penelitian menggunakan regresi data panel dengan model estimasi fixed effect model. Sampel penelitian adalah 124 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2010-2016. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan lindung nilai atas valuta asing dengan instrumen derivatif menunjukkan koefisien positif pada variabel distance to default sehingga dapat menurunkan probabilitas financial distress.

---

This study analyzes the use of foreign currency hedging with derivative instruments on the probability of financial distress. The proxy used for the probability of financial distress is the distance to default with the Merton Model 1974 . This research is quantitative explanative. This study aims to investigate the effect of hedging on foreign exchange with derivative instruments on the probability of financial distress. Methods in the study using panel data regression by using estimation model of fixed effect model. The samples are 124 non financial firms listed on the Indonesia Stock Exchange during 2010 to 2016. The study found that firms that use foreign exchange hedging with derivative instruments showing the positive coefficients on distance to default variable that can reduces a firm rsquo s probability of financial distress."