Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hampir sepanjang PJP I hingga saat ini tercatat peranan bantuan luar negeri cukup penting. Ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri semakin meningkat semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah kembali menyebabkan kesulitan keuangan yang sangat berat bagi Indonesia sehingga, Pemerintah menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Turunnya kemampuan sektor-sektor produksi sehingga roda perekonomian mengalami kemacetan, menyebabkan krisis yang terjadi semakin memposisikan Indonesia dalam berbagai masalah yang dilematis yang semula berawal dari krisis keuangan, kemudian berkembang semakin kompleks menjadi krisis multi dimensi. Bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia telah memuluskan pelaksanaan reformasi diberbagai bidang. Reformasi telah memberikan banyak perubahan dalam wacana kebijakan Pemerintahan Indonesia. Salah satu akibat langsung perubahan tersebut yang dirasakan seluruh Indonesia khususnya bagi daerah adalah dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah dengan meluncurnya UU NO. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut telah memberikan suasana baru yang mewarnai pola kebijakan dan peta penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sejalan dengan bergulimya otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mulai membenahi sistem/ struktur pemerintahannya untuk menuju kemandirian, di samping itu juga berupaya memberdayakan SDA dan SDM yang ada. Namun perubahan ini tidak dengan mudah berjalan lancar, sedikit banyaknya akan menemui masalah. Salah satu contohnya adalah adanya pengalihan pegawai pusat ke daerah yang banyak memberikan dampak pada kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mata anggaran belanja daerah. Berkaitan dengan pembangunan daerah pada masa otonomi berjalan, maka daerah dimungkinkan untuk mencari pinjaman baik, domestik maupun luar negri sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Sehubungan dengan terbukannya peluang daerah tersebut untuk memperoleh pinjaman, maka pemerintah telah mengeluarkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pinjaman, prosedur pinjaman, dan ketentuan lainnya bagi pemerintah daerah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 berfungsi sebagai petunjuk bagi daerah untuk memperoleh pinjaman. Bila membaca isi dari Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tersebut, ternyata, dapat menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diamati serta dikaji. Tesis ini mencoba untuk melihat sejauh mana PP No. 107 tahun 2000 yang disusun sedemikian rupa dapat menfasilitasi pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman luar negri. Kebutuhan akan pinjaman oleh pemerintah daerah itu sendiri pada dasamya dimanfaatkan bagi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam perkembangannya, sesuai dengan diberikannya otonomi kepada daerah maka, untuk melaksanakan pembangunan tampaknya daerah sudah harus mengupayakan sendiri pembangunannya begitu pula dengan anggarannya. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 1999 maka subsidi daerah otonom (SDO) dan instruksi presiden (INPRES) telah dihapus, dan sebagai penggantinya dialokasikannya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK). Dengan adanya otonomi penuh maka, daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengatur diri sendiri, namun, disadari bahwa kemampuan dan potensi daerah diIndonesia berbeda-beda. Perbedaan inilah yang harus ditangani dengan bijaksana untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar maka sudah barang tentu dapat dipastikan daerah tersebut dapat lebih maju ketimbang daerah yang potensi alamnya kurang. Kemampuan penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah juga menjadi tolok ukur suatu daerah untuk dapat memperoleh pinjaman. Di samping kemampuan dalam penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah, pemerintah melalui PP 107 tahun 2000 juga telah menetapkan ketentuan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman dengan prosedur persetujuan yang berjenjang yakni persetujuan dari DPRD untuk tingkat daerah dan kemudian persetujuan Menteri Keuangan untuk tingkat pusat, dan persetujuan itu pun dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan . Tesis ini sebenamya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan daerah dapat memperoleh pinjaman baik domestik maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Secara prinsip, ketentuan yang ada dalam PP 107 tahun 2000 sebenamya cukup memadai dalam menata prosedur pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Namun, saat ini beberapa faktor-faktor baik ekstemal maupun internal ternyata dapat menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh pinjaman luar negeri. Tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini dan untuk dua tahun kedepan atau lebih, tampaknya masih sulit untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Lalu apakah ini berarti dimasa mendatang pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah tidak atau dapat dilakukan? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyaknya dicoba dijelaskan dalam tesis ini.

Abstrak :
Pada periode 1945 - 1965 kekurangan dana untuk investasi dan kekurangan devisa untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran selalu menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada periode 1945 - 1965 strategi pembangunan tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri dan modal asing. Pada periode Orde Baru, sejak Pelita pertama sampai sekarang pembangunan ekonomi menempuh strategi pembiayaan dengan dana dalam negeri dan dana luar negeri (utang). Penelitian ini ingin mengetahui: (1) Pengaruh bantuan luar negeri dan pengaruh modal asing -terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (2) Pengaruh arus masuk modal asing terhadap investasi dalam negeri. (3) Penggunaan utang luar negeri untuk investasi bantuan proyek di berbagai bidang. (4) Potensi sumber-sumber dalam negeri untuk pembangunan nasional. (5) Dampak (1), (2), (3) dan (4) terhadap ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Selama empat Pelita (1969/70 - 1988/89), pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional). Pembiayaan dari dalam negeri saja tanpa bantuan luar negeri secara statistik menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. Meskipun demikian secara bersama-sama baik pembiayaan dari pinjaman luar negeri maupun pembiayaan dari dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. (2) Mengenai , arus modal asing pengaruhnya tidak significant terhadap investasi di Indonesia. Ini berarti modal asing tidak meningkatkan tabungan rakyat Indonesia. (3) Penggunaan bantuan luar negeri dalam bentuk proyek dialokasikan untuk gatra ekonomi 78,3%; gatra politik 1,8%; gatra sosial budaya 12,8%; gatra pertahanan keamanan 4,1%; gatra kependudukan 2,4%; gatra sumberdaya alam 1,6%. (4) Beberapa jenis pajak masih bisa ditingkatkan antara lain: Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Deregulasi di berbagai sektor untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, perlu digalakkan. (5) Sejak tahun 1985 -- 1992 hutang bukan lagi pelengkap untuk pembangunan tetapi sudah mengambil tempat yang besar untuk biaya pembangunan. (6) Defisit transaksi berjalan merupakan penyakit kronis ekonomi Indonesia. (7) Kandungan import produk Indonesia masih cukup tinggi sehingga kebijaksanaan ekspor terperangkap ke dalam "lingkaran setan". (8) Dengan makin meningkatnya pembayaran cicilan utang plus bunga pinjaman tiap tahun maka kemampuan pemerintah berkurang untuk investasi sosial terutama meningkatkan kesejahteraan pegawai. (9) Akibat dari kondisi tersebut di atas bantuan luar negeri dan modal asing bukan lagi merupakan hambatan, gangguan dan tantangan, tetapi ancaman terhadap ketahanan nasional.

Abstrak :
Setelah lepas dari krisis ekonomi pada tahun 1998, perlahan-lahan industri perbankan di Indonesia mulai mengalami recovery, antara lain ditandai dengan peningkatan dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, Kredit yang disalurkan, dan Permodalan, di samping membaiknya indicator-indikator perbankan lainnya seperti Non Performing Loans (NPL), Loan to Deposits Ratio (LDR), dIl. Di samping merupakan basil dari upaya dunia perbankan sendiri dalam memperbaiki kinerjanya, hal ini jugs tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh eksternal pada dunia perbankan itu sendiri. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti adanya pengaruh-pengaruh dari beberapa variabel yang umumnya merupakan variabel ekonomi makro, kinerja pasar dan karakteristik industri perbankan itu sendiri terhadap kinerja saham perbankan. Bagi perbankan, suku bunga sebagai salah satu variabel utama makroekonomi akan mempengaruhi pendapatan yang diterima, seperti Net Interest Margin, tingginya suku bunga akan memperburuk kinerja perbankan. Demikian juga bagi perusahaan yang bergerak di sektor rid seperti manufaktur, pertambangan, pertanian, M. Sukubunga yang tinggi akan menyebabkan "cost of fund' bagi perusahaan menjadi lebih tinggi. Selain itu terdapat beberapa variabel makroekonomi lainnya seperti inflasi dan nilai tukar yang dihipotesakan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perubahan nilai tukar dan inflasi dapat memberikan darnpak yang besar bagi biaya produksi perusahaan, juga memberi pengaruh bagi daya beli konsumen sehingga kesemuanya itu akan mempengaruhi perusahaan baik dari sisi pendapatan (revenue) maupun biaya (cost / expenses). Secara sederhana pengaruh variabel-variabel makroekonomi ini teriihat apabila kita memperbandingkan kinerja perusahaan-perusahaan pada saat terjadi krisis ekonomi dan pads pasca krisis tersebut. Pada saat krisis, dimana sukubunga SBI dapat mencapai 70,81% , inflasi mencapai 77,6%, depresiasi kurs rupiah mencapai 70,1%, kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi sangat buruk, hal ini terlihat dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mencapai titik terendahnya 276,15 pada tahun 1998. Sebaliknya pads saat ekonomi Indonesia telah mengalami pemulihan pads tahun 2004, ditandai dengan rendahnya inflasi, sukubunga, dan kestabilan kurs, terlihat kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia membaik yang ditandai dengan menguatnya IHSG hingga menembus level 1.00. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaanpertanyaan berikut ini: 1. Apakah kondisi makroekonomi berpengaruh terhadap kinerja saham-saham perbankan pads periode tahun 2002 hingga tahun 2006? 2. Apakah kondisi pasar modal berpengaruh terhadap kinerja saham-saham perbankan pada periode tahun 2002 hingga tahun 2006? 3. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel makroekonomi dan pasar modal yang diuji terhadap kinerja saham-saham perbankan pada periode tahun 2002 hingga tahun 2006? 4. Apakah kondisi makroekonomi dan pasar modal berpengaruh terhadap kinerja saham-saham perbankan pada periode tahun 2002 hingga tahun 2006? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis menggunakan permodelan regresi linear berganda dengan alat bantu software e-views 5.0. Diharapkan melalui proses tersebut dapat dihasilkan suatu model yang memiliki kemampuan penjelasan dan prediksi secara cukup memadai.Adapun objek populasi dalam penelitian ini merupakan saham-saham yang telah terdaftar di BEJ sebelum tahun 2003 sehingga terdapat 21 bank yang diikutsertakan sebagai objek penelitian ini, yaitu: ANKB, BABP, BBCA, BBIA, BBKP, BBNI, BBNP, BBRI, BCIC, BDMN, BEKS, BKSW, BMRI, BNBA, BNGA, BNII, BNLI, BSWD, BVIC, INPC, LPBN, MAYA, MEGA, NISPdan PNBN. Dan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa sari 21 saham perbankan yang diuji, maka sebanyak 13 bank tingkat pengembaliannya dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengembalian pasar, hal ini adalah berdasarkan model regresi sederhana, adapun pada model regresi berganda yang lebih kompleks yang mclibatkan variabel-variabel fain, terlihat bahwa hanya 9 bank yang tingkat pengembaliannya dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengembalian pasar. Umumnya tingkat pengembalian pasar berpengaruh positif pada tingkat pengembalian saham perbankan. Adapun Variabel 1NFLASI berpengaruh positif terhadap 15 saham bank dan negatif terhadap 6 bank. Namun demikian variabel tersebut hanya signifikan pads 3 saham bank raja. Variabel KREDIT berpengaruh positif terhadap 14 saham perbankan dan selebihnya negatif. KREDIT berpengaruh secara signifikan hanya terhadap 2 saham. Penguatan mata uang Rupiah melalui variabel KURS terlihat akan berpengaruh secara positif pads kinerja saham, namun demikian tidak ditemui pengaruh yang signifikan dari variabel KURS pada penelitian ini. lumlah Uang Beredar berpengaruh negatif pada 12 saham perbankan sedangkan pada 9 saham lainnya berpengaruh positif. Variabel tersebut hanya signifikan pads 3 saham. Tingkat sukubunga berpengaruh negatif pada l2 saham bank, dan sisanya 9 saham bank terpengaruh secara positif. Adapun variabel tersebut hanya signifikan pada 1 saham. Pada umumnya model hasil penelitian tidak dapat menunjukkan signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap return saham perbankan secara memadai, hal ini memperlihatkan bahwa kondisi Bursa Efek di Indonesia (BFJ) merupakan contoh pasar yang belum efisien sehingga masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja return saham. Model yang telah dibentuk sendin hanya signifikan pads 8 dari 21 saham yang diuji. Berdasarkan hasil pcnel itian ini, kekuatan variabel-variabel independen yang diuji daiam mempengaruhi return saham perbankan secara berturut-turut ialah; IHSG, lalu InfLasi, Jumlah Uang Bercdar, Kredit, ,Tingkat suku bunga, dan Kurs nilai tukar. Artinya Tingkat pengembalian pasar membenkan pengaruh yang terkuat dibandingkan variabel lainnya, sebaliknya Kurs nilai tukar memberikan pengaruh paling lemah dibandingkan variabel lainnya.

---

After escaped from economic crisis in 1998, the banking industry in Indonesia slowly begin to recover, this is characterized with increases of Bank's Asset, as well as Deposits and Loans made, equity, and other banking indicators such as lower Non Performing Loans (NPL). Higher Loan to Deposits Ratio (LDR) etc. Beside as the result of their own effort to make better performance, this is also influenced by external factors toward the banking industry itself. In this occasion, I want to examine the effects of some variables commonly the macroeconomic variables, market return, and characteristic of banking industry on the return of banking stocks. For the banks, Interest rate as one of main macroeconomics variables will affect their revenue, like Net Interest Margin. The higher the interest rate means the worse their performance/return. This is also applying for non financial industry such as manufacture, mining, agriculture, etc. High interest rates mean high cost of fund for the company. Beside that there are some other macroeconomics variables like inflation and exchange rates that in my hypotheses possess the influence on financial performance of a company. Change of the exchange rate and inflation can heavily affect company's production cost. As well as lowering consumer's buying power. In conclusion, those variables will affect company by both; revenue and expense. In simplicity, the effect of macroeconomics variables will be seen if we compare the performance/return of the company in the time of economics crisis and after. In the time of economics crisis. Where the interest free rates (5131) reached 70.81%, inflation 77,6%. and fore); depreciation reached 70.1% returns of Indonesian company arc very low. As we know the lndonesia's market index IHSG went into the lowest of the time 276.15 points in 1998. In contrast, when Indonesia's economy have recovered in 2004, when the inflation and interest rate arc low and the foreign exchange are stable. we can see the performance/return of Indonesian companies are better off, as the market index rose above the level of 1.0010 points. This research is intended to find the answer of these questions: 1. Is the macroeconomics condition has the influence on return of banking stocks on period of 2002 to 2006? 2. Is the stock exchange condition has the influence on return of banking stocks on period of 2002 to 2006? 3. How big is the influence of macroeconomics and capital market variables on return of banking stocks on period of 2002 to 2006? 4. Is the macroeconomics condition together with the stock exchange condition have the influence on return of banking stocks on period of 2002 to 2006? To answer those questions, I will use multiple linear regression models using e-views 5.0 as tools. I hope through that process can be made a model that has the ability to explain and predict the answer of those questions with satisfactory result. The objects in this research are banking stocks listed before 2003, so we will examine as much as 21 banking stocks, such as : ANKB, BAPB, BBCA, BBIA, BBKP, BBNI, BBNP, BBRI, BCIC, BDMN, BEKS, BKSW, BMRI, BNBA, BNGA, BBNII, BSWD, BVIC, INPC, LPBN, MAYA, MEGA, NISP, and PNBN. The result of the statistic test shows that from 21 stocks we examine. 13 of them the return is significantly affected by the market return (IHSG). this is according to the simple regression method I use. In a multiple regression model which is more complex method involves other variables. It is concluded that 9 banks, of which returns are affected by the market return. In common, market return has positive effect to the banking return. The variable of inflation rate has positive effect on I banking stock, and negative to 6 stocks. Even tough that variable is only considered significant in 3 stocks. The variable of Credit/loan has positive effect on 14 banking stock, and negative to the rest, and only considered significant in 2 stocks. The appreciation of Indonesia's currency (rupiah) is shown by the KURS variable, has positive effect on stocks return. However there are no significant effects of KURS is seen on (his research. The broad money (M2) has negative effect on 12 banking stocks, and positive effect on 9 other. M2 is only significant on 3 stocks. The interest rate has negative effect on 12 banking stocks, and positive effect on 9 other. Interest rate is only significant on I stocks. In common, the model developed shows very low significance of (hose independent variables on banking stocks return. This can be concluded as inefficiency of Jakarta Stock Exchange, there arc many other variables that influence return of the stocks. That model itself is only significance on b out of 21 stocks examined in this research. According to this research, the magnitude of independent variables involved in rank order is: market return (IHSG), inflation rate, credit/bank loans, interest rate, and foreign exchange rate. This means the market returns is the most influential factor while the foreign exchange rate has the least influence on banking stocks return.