Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hujan sedang turun dengan derasnya.Ke luar rumah tidaklah di anjurkan.Seorang mahasiswa pascasarjana perlu membaca beberapa buku untuk tugas penelitian.Daripada menembus hujan dia memilih untuk duduk di kamarnya menghadap laptop yang terhubung ke internet..... "

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO...... In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara.......As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Secara umum sebuah perpustakaan terdiri atas beberapa komponen,yakni: content,sistem pengeloalaan ( dari knowledge acquisition,repository,management,hingga retrieval) dan tentunya yang menjadi faktor terpenting adalah user dari perpustakaan itu sendiri......"

"Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO). ......This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO). "

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pemanfaatan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan modal asing dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, pengaturan pemanfaatan ini berujung pada pengkategorian penggunaan wajib untuk Barang Operasi tertentu dalam kegiatan usaha migas. Adanya kategori wajib ini menjadi penghalang masuknya Barang Operasi dari dari negara-negara anggota GATT. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana ketentuan kandungan lokal dan pembatasan impor dalam GATT; kedua bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas; dan ketiga bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas khususnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dikaitkan dengan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah berdasarkan prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO, peraturan pemanfaatan barang dalam negeri bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.

---

Indonesia is one of the country that implement local content requirements in regulatory framework for the upstream oil and gas sector, so that foreign capital could give highest benefit for economic growth. However, in its development the regulations led to a mandatory use category of certain Operation Goods in the course of oil and gas business operations. The existence of this category becomes barrier to entry of Operation Goods from GATT members. The issues discussed in this thesis is first, what are the provisions for local content requirements and import restrictions in the GATT second what are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector third how are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector especially in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 2013 is associated with the GATT WTO provisions. This study is a normative prescriptive legal research. The data used in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. All data is collected by using literature study technique and then analyzed normatively qualitatively. The conclusion of this research is that based on Most Favoured Nation and National Treatment principles contained in the provisions of GATT WTO, use of domestic goods policies contradict with the provisions of the GATT 1994."

"ABSTRACTSejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACTSince October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities."

"Adanya SDA Minyak dan Gas Bumi di Indonesia berpotensi untuk memberikan manfaat bagi perekonomian. Namun, industri ini menghadapai resource curse yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat melumpuhkan Industri lain yang berbasis non-sumber daya. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha untuk meningkatkan utilisasi Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi agar secara makro dapat memberikan manfaat yang berlipat bagi industri penunjang dan industri lainnya. Berbagai penelitian menyebut manfaat ini sebagai multiplier effect yang dapat dibagi menjadi direct, indirect,dan induced effect. Semakin besar pemanfaatan industri hulu yang bersumber domestik, maka semain besar pula multiplier effect yang diciptakan. Penulis mencoba melihat sejarah penggunaan komponen lokal Indonesia pada 1990 – 2005, dan mengetahui perubahan dampak dan pengaruh yang diciptakan dengan besaran penggunaan komposisi lokal yang berbeda. Dengan menggunakan Model Input – Output, penelitian ini menunjukan bahwa Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia memiliki nilai koefisien dampak yang cederung stabil, tetapi memiliki pengaruh yang meningkat selama 1990 – 2005. Berkaitan dengan penggunaan komponen lokal pada Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dapat dilihat pada perubahan sektoral industri tertentu, dimana secara langsung penggunaan komponen lokal mampu menciptakan dampak yang lebih besar bagi Industri Domestik dan Perekonomian. Namun, kasus di Indonesia telah terjadi penurunan penggunaan komponen lokal pada periode paska krisis akibat tekanan biaya input impor, dan ketidakmampuan Industri Domestik untuk memenuhi peningkatan kebutuhan input Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.......The presence of Oil and Gas Resource in Indonesia has the potential to provide benefits to the economy. However, the industry is facing “resource curse” that if it is not managed properly can paralyze other non-resource-based industries. Therefore, many countries are trying to increase the utilization of Supporting Oil and Gas Mining Industry so that can provide multiple benefits for supporting industries and other industries. Various studies have called this benefit as a multiplier effect that can be divided into direct, indirect, and induced effects. The greater utilization of upstream industries are sourced domestically, the greater the multiplier effect created. Authors tried to see the history of the use of local components in Indonesia in the period 1990-2005, and look at the changes of impact and influenced created by the different local composition used. By using Model Input - Output, this study shows that Oil and Gas Mining Industry in Indonesia tend to have stable impact coefficient, but with an increase in its influence over 1990 – 2005. Associated with the use of local components in the Oil and Gas Industry, shown that the using local component in the certain industry sector is directly able to create a greater impact to the industry and economy. However, there has been a decline in the use of local components in the post-crisis period due to imported input cost pressure, and the inability of Domestic industry to meet the increasing input demand of Oil and Gas Upstream Sector Industry."