Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

---

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "