Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Munculnya organisasi lokal (local organization) sebagai salah satu instrumen yang berupaya membantu masyarakat didalam mengatasi permasalahan-permasalahan akibat krisis multi dimensional perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak khususnya Pemerintah, karena organisasi tersebut merupakan modal sosial (social capital) dan alat terpenting bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan seluruh potensinya bisa disinergikan sehingga menghasilkan "social energy" yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi tersebut serta memberikan "power share" yang memadai. Di sisi lain seluruh warga masyarakat sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian di lima (5) wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Yayasan Kesuma Multiguna-DFID, menunjukkan bahwa dinamika hubungan diantara organisasi tersebut kurang memadai sehingga kurang terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara organisasi tersebut. Akibatnya potensi-potensi warga tidak dapat disinergikan secara memadai atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai "social energy" bagi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu Yayasan Kesuma Multiguna mencoba melakukan upaya memberdayakan organisasi masyarakat setempat dengan mengembangkan lembaga pengembangan masyarakat yang mampu mensinergikan kekuatan-kekualan yang ada, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat (civil society). Lembaga tersebut disebut Forum Warga yang dibentuk baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan. Upaya pemberdayaan organisasi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan "People Centered Development" dan "Reinventing Government" bukan merupakan hal yang mudah, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal yang meliputi kondisi dan karakteristik organisasi masyarakat setempat serta faktor eksternal yang meliputi kegiatan, strategi dan metodeteknik, peranan dan keterampilan profesional CD Workers sebagai pendamping program serta peranan aktor pembangunan yang lain (LSM, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi: Bagaimanakah proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal?; Strategi serta metodeteknik yang digunakan?; Peranan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh community development workers (CD workers)?; Peranan organisasi lokal dan aktor eksternal lainnya serta bagaimana hasil yang dicapai dari proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal tersebut?. Unluk mengetahui gambaran proses pcmberdayaan organisasi lokal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan, wawancara tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan proses kegiatan serta studi dokumentasi terhadap data-data serta laporan-laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitalif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat lokal melipuli: Kegiatan Sosialisasi Program; Persiapan Sosial (Social Preparation); Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pembentukkan Forum Warga di tingkat RW dan di tingkat Kelurahan, Implementasi Perencanaan Program Forum Warga melalui Program Aksi serta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Kerja Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan. Strategi serta metode/teknik yang digunakan terdiri dari metode/teknik yang partisipatif, meliputi: Ceramah, diskusi/tanya jawab serta dialog di dalam pertemuan sosialisasi secara bertingkat baik formal maupun informal; Refleksi, dinamika kelompok dan brainstorming serta ZOPP (Ziel Orientette Project Planning) dalam proses penyadaran dan pelibatan organisasi masyarakat di dalam perencanaan partisipatif; Manajemen partisipatif, pelatihan partisipatif, cost sharing serta membuat networking dengan aktor pembangunan lain di dalam pelaksanaan program aksi; serta presentasi/ceramah, tanya jawab, brainstorming di dalam pertemuan-pertemuan rutin dan kegiatan studi banding. Hasil yang dicapai antara lain: Masyarakat memahami dan menyadari pentingnya program pemberdayaan organisasi lokal dan bersedia menerima/mendukung serta berpartisipasi di dalam setiap proses kegiatan program; Masyarakat mendapatkan pengalaman belajar dan terlibat aktif di dalam perencanaan dan manajemen program secara partisipatif; Terbentuknya Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan Terjadinya dinamika perubahan sosial di tingkat komunitas yang memberikan arti penting bagi kehidupan mereka. Faktor--faktor lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut adalah: peranan dan ketrampilan CD Workers, antara lain: Peranan fasilitatif meliputi: Kemampuan melakukan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi serta memanfaatkan keterampilan dan sumber; Peranan edukarif meliputi: Kemampuan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan; Peranan representasi meliputi: Kemampuan memperoleh sistem/sumber, melakukan hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja dan melakukan advokasi; Peranan teknis meliputi: Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan presentasi baik lisan dan tulisan. Selain itu, peranan organisasi masyarakat lokal (akar rumput), LSM/Yayasan dan lembaga-lembaga donor, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional sebagai aktor pembangunan juga sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini, baik sebagai pemberi Jaya (empowering, enabling) dan pemberi kemudahan (facilitating) maupun keterlibatannya secara aktif di dalam setiap proses kegiatan.

Abstrak :
Dalam masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamma, terdapat beberapa organisasi lokal yang hidup dan berkembang bersama-sama masyarakat. Pengembangan masyarakat desa tentu tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi lokal karena organisasi lokal memiliki peran sebagai saran yang efektif mengatur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Bilamana keberadaan organisasi lokal ini terus berjalan dan keberadaannya diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka besar kecenderungannya bahwa organisasi lokal ini memiliki modal sosial yang tinggi. Guna meneliti modal sosial dalam aspek pertanian maka akan diketengahkan organisasi lokal (kelompok tani) dan institusi lokal (kelompok Tudang Sipulung). Modal sosial terkait erat dengan hubungan antara individu, norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi masyarakat desa Sumbeijo dengan struktur masyarakatnya yang heterogen, merupakan hal yang tidak mudah dalam menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Pengembangan modal sosial merupakan salah satu alternatif dalam menyiasati pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sejauh mana peran dan bentuk modal sosial dalam pengembangan masyarakat dalam aspek petanian. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan modal sosial dalam pengembangan masyarakat petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan penelitian interpretatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis mengenai modal sosial dalam masyarakat petani di Desa Sumberjo. Guna mendukung penelitian ini, maka diperlukan beberapa data. Sumber data yang digunakan adalah (1) Data primer yang berasal dari informan melalui wawancara mendalam (in-defth interview). (2) Data sekunder yang berasal dari dokumen, tulisan ilmiah, data statistik, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat dijumpai pada lembaga-lembaga lokal, institusi informal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat petani. Pada masyarakat mandani, nstitusi informal yang menjiwai kehidupan masyarakat tergambar pada kegiatan Tudang Sipulung. Tudang Sipulung merupakan wahana bagi petani untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Keberadaannya dianggap efektif dalam menanggulangi berbagai masalah dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditengah-tengah masyarakat Desa Sumberjo, interaksi antar sesamanya, ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik, tolong menolong, tidak menutup diri, ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma pengembangan masyarakat. Dan kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut terlihat dalam kegiatan Tudang Sipulung yang sedikit banyak telah memberi warna jalannya kehidupan masyarakat secara umum. Pada akhirnya, studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan pengembangan masyarakat petani di sisi lain. Kalau dalam realitanya ada ketimpangan, harapannya mampu manawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat, kebijakan, perlu dialog secara jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat, dan kemampuan lainnya. Sebagai kesimpulan bahwa modal sosial sebagai sarana pengembangan masyarakat pada aspek pertanian yang tergambar pada institusi lokal dalam Tudang Sipulung yang berlaku dalam masyarakat petani di desa Sumberjo dan merupakan bagian paling penting dalam membangun masyarakat desa yang semakin kompetitif dewasa ini dan yang akan datang. Kendatipun demikian, harus diakui bahwa pemanfaatan fungsi modal sosial masih bersifat karikatif, bukan merupakan solusi yang substansial untuk mengatasi berbagai kesulitan pembangunan sosial dan ekonomi.

Abstrak :
Setelah lahir Budi Utomo (BU} pada tanggal 20 Mei 1908, yang dari segi sosial-budaya hanya memuaskan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1913, beberapa pelajar School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA) asal Sunda mendirikan organisasi sendiri bemama Paguyuban Pasundan. Organisasi ini mula-mula merupakan organisasi social-budaya, akan tetapi kemudian setelah lahir Volksraad berubah menjadi organisasi sosial-politik. Setelah itu, pada tahun belasan dan dua puluhan di berbagai kota besar di Palau Jawa berdiri perkumpulan-perkumpulan serupa yang terbuka bagi orang-orang dari daerah masing-masing, seperti Sarekat Sumatera (SS), Kaum Betawi (KB), Sarekat Ambon (SA), Sarekat Madura (SM), Parsatuan Minahasa (PM) dan lain sebagainya. Sampai awal tahun 1920-an gerakan nasional di Indonesia masih diwamai oleh perkumpulan-perkumpu1an lokal. Pada tahun 1925 konsep nasionalisme Indonesia yang di dalamnya terkandung ide persatuan nasional, berhasil dirumuskan oleh mahasiswa mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Ideologi baru itu akhirnya masuk ke Indonesia baik melalui para bekas anggota PI yang kembali ke tanah air maupun majalahnya yaitu Indonesia Merdeka. Ideologi baru itu terus dipropagandakan oleh para bekas anggota PI yang tergabung dalam kelompok-kelompok studi di antaranya allgemeene Studieclub di Bandung baik lewat rapat-rapat tertutup maupun terbuka. Setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir pada tahun 1927, propaganda itu dilakukan oleh partai itu. Sebagai realisasi dari ide persatuan nasional, pada akhir tahun 1927 atas inisiatif PNI didirikan suatu badan federatif partai-partai politik dengan nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Adanya perkumpulan-perkumpulan lokal (etnis) yang berwawasan lokal di satu pihak dan ideologi nasionalisme Indonesia yang berwawasan nasional di lain pihak merupakan fenomena yang menarik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkumpulan lokal, termasuk Paguyuban Pasundan, terpengaruh oleh ideologi baru itu, artinya menerima ideologi baru itu, oleh karena itu perkumpulan itu mau bergabung dalam PPPKI. Aktivitas Paguyuban Pasuadan di bidang politik dilakukan di luar maupun di dalam dewan-dewan baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejak tahun 1927 hingga berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, Paguyuban Pasundan ikut ambil bagian dalam perjuangan nasional bersarna-sama perkumpulan lainnya untuk mencapai kemerdekaan Setelah PPPKI mati dan terbentuk badan federasi baru yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada tahun 1939, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota. Kegiatan di bidang ekonomi dilakukan dengan mendirikan badan-badan berupa bank, koperasi, dan lumbung padi. Pada tahun 1934 dibentuk NV "Centrale Bank Pasaendan" yang menjalankan pekerjaan bidang perbankan. Koperasi, hampir ada di setiap cabang sedangkan lumbung padi tidak begitu banyak Untuk memirapin badan-badan itu dalam rangka umtuk memperbaiki ekonomi rakyat, tahun 1938 dibentuk Bale Ekonomi Pasundan (BEP). Kegiatan di bidang sosial dilakukan oleh badan-badannya di antaranya Pasundan Bagian Reclasseering (PBR), Adviesbureau Pasundan, Studiefonds Pasundan, Socialefonds Pasundan, dan Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI). Kegiatan di bidang pendidikan dimulai tahun 1922 dengan mendirikan Holland Jnlandsch School (HIS) Pasundan di Tasikmalaya. Untuk n;engurus sekolah-sekolahnya, tahun 1931 dibentuk sebuah badan bernama Bate Pamulangan Pasundan (BPP), yang bertugas mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi sekolah-sekolah Pasundan yang tersebar hampir di seluruh Jawa Barat. Selain sekolah-sekolah IES, didirkan juga sekolah-sekolah volkschool, standardschooI, Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), handeIschool, kweekschool dan vakschooI. Bale Megan Pasundan (BAP) dibentuk untuk mengatur gedung-gedung sekolah.

Abstrak :
Dinamika perkembangan organisasi lokal, menunjukkan fenomena yang menarik untuk melihat bagaimana organisasi lokal tersebut dapat melakukan interaksi sosial yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Karang Taruna sebagai salah satu organisasi yang telah lama ada di tingkat grassroot (desa/kelurahan) pada perkembangannya menunjukkan peran dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perhatian berbagai pihak terhadap Karang Taruna masih cukup besar dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja Karang Taruna melalui Program Pemberdayaan Karang Taruna. Program pemberdayaan Karang Taruna dengan dukungan dana APBN tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui Instansi Sosial. Secara fisik program pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan dengan baik, namun secara fungsional keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna tersebut masih menjadi pertanyaan besar sehingga sangat memerlukan kajian mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna melalui studi kasus terhadap salah satu Karang Taruna sasaran program pemberdayaan Karang Taruna, dengan melakukan kajian mendalam terhadap beberapa komponen kegiatan yang penting bagi keberlangsungan Karang Taruna. Komponen kegiatan dimaksud mencakup : a) kegiatan manajemen organisasi; b) kegiatan usaha ekonomi produktif; c) usaha kesejahteraan sosial; d) hubungan eksternal dan internal Karang Taruna. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: a) Mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan terhadap perkembangan kegiatan Karang Taruna Pemuda Harapan sebagai fokus penelitian; baik kegiatan manajemen organisasi, usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, dan hubungan Karang Taruna; b) Mengetahui bagaimana kemampuan Karang Taruna Pemuda Harapan dalam memberdayakan berbagai sumber daya internal organisasi dan lingkungannya, serta pengaruh lingkungan terhadap keberadaan Karang Taruna; c) Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi, jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dimana Karang Taruna sebagai sasaran program diberi kewenangan dan keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan maupun menilai kegiatan pemberdayaan yang diterimanya. Unit analisa yang peneliti gunakan adalah Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung, dengan menggunakan informan sebagai sumber data primer yaitu pengurus dan warga Karang Taruna, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, para tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan akademisi. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai adalah 26 orang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam (indepth interview) dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, sebagai bahan penunjang dilakukan penelusuran data sekunder yang diperoleh dari catatan, dokumen, data-data geografis dan demografis lokasi studi. Terdapat empat aspek kegiatan dan indikatornya, yaitu: 1) aspek usaha ekonomis produktif dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 2) aspek manajamen organisasi dilihat dari dimensi program kerja dan sarana prasarana organisasi; 3) aspek usaha kesejahteraan sosial dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 4) aspek hubungan mencakup dimensi hubungan internal dan eksternal; 5) aspek program pemberdayaan Karang Taruan mencakup dimensi substansi program, proses penyusunan program, dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna mempunyai pengaruh terhadap terj adinya peningkatan kegiatan Karang Taruna, khususnya pada kegiatan usaha ekonomis produktif, namun tidak memberikan dampak positif terhadap bidang kegiatan lainnya. Keberadaan Karang Taruna Pemuda Harapan sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti : pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan kelompok pengusaha. Program pemberdayaan Karang Taruna yang disusun masih bersifat top down, belum melibatkan berbagai kalangan maupun Karang Taruna. Sehingga program tersebut belum sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Karang Taruna. Berdasarkan hasil penelitian, dirancang suatu strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan karakteristik Karang Taruna dan kondisi wilayahnya. Program yang ditawarkan adalah Model Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pendampingan. Model ini merupakan paduan antara pendekatan perencanaan sosial dengan pengembangan komunitas lokal, dimana program pemberdayaan Karang Taruna disusun melalui proses perencanaan sosial yang pelaksanaannya mengutamakan partisipasi Karang Taruna dan masyarakat, dengan menempatkan pendamping sebagai mitra dalam pelaksanaannya.

Abstrak :
Warung Informasi Konservasi (WARSI) telah menunjukkan kiprahnya dalam mempersiapkan warga masyarakat untuk melaksanakan Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan cara mengadakan pendampingan melalui apa yang disebut Fasilitasi Konservasi Desa. Salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Katenong I. Wilayah dianggap kritis mengancam kelestarian TNKS. Dikatakan kritis karena penduduk yang berjumlah 1048 jiwa dengan 249 KK sebagian besar kehidupan tergantung pada pola sistem pertanian peladang berpindah dan persawahan, serta kegiatan penambangan emas. Oleh karena itu perlu ada tindakan yang sifat persuasif dan edukatif untuk mengalihkan ke arah perilaku yang peduli terhadap konservasi TNKS. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui bagimana LSM WARSI dalam hal ini FKD melaksanakan proses pendampingan dalam mempersiapkan proyek ICDP-TNKS. Metode Penelitian adalah diskriptif dengan sasaran penelitian Fasilitasi Konservasi Desa (FKD) dan para Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Katenong I. Data mengenai pelaksanaan proses pendampingan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara berstruktur, observasi. Data dianalisis menggunakan penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Dari data yang berhasil diinventarisir memperlihatkan, bahwa FKD dalam melaksanakan preimplementasi ICDP, langkah pertama adalah mengadakan sosialisasi, pembentukan kelompok ICDP, perekrutan OML (Organisator Masyarakat Lokal). Selanjutnya dengan menggunakan PRA, FKD membuat sketsa desa, profit desa. Hasil kegiatan ini menyadarkan masyarakat tentang potensi serta masalah yang perlu ditanggulangi. Hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk kesepakatan serta Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) yang telah disusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Bentuk Kesepakatan Konservasi desa dituangkan dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, LMD, Sekretaris LMD, diketahui oleh Camat dan disyahkan oleh Bupati. DURP ICDP-TNKS intinya berisikan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga dan pembangunan sarana dan prasarana kecil. Keputusan ini sesuai dengan apa yang telah diusulkan oleh rapat tim ICDP-TNKS, walaupun tidak semua usulan diterima secara utuh. Adapun yang ditolak usulannya adalah penanaman tanaman aren dan pengadaan mesin penggiling padi. FKD dalam melaksanakan pendampingan di Desa Katenong menerapkan pendekatan yang menempatkan warga masyarakat sebagai subyek pembangunan. Kondisi ini tercermin dari setiap tahapan kegiatan hanya melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Mulai dari merumuskan kebutuhan, tujuan, serta prosedur bagaimana melaksanakannya senantiasa menyertakan warga masyarakat. Dalam hal ini kelompk elit desa. Namun demikian, hasil yang telah dicapai itu nampaknya akan sia-sia belaka, karena proyek ICDP-TNKS kurang dipahaminya tugas dan fungsi Kelompok Panitia Gugus Kerja pada tingkatan masyarakat bawah (grass root) sebagai pelaku perubahan. Bagaimana mungkin mereka akan dapat mentaati komitmen yang telah dibuat kalau warga masyarakat tidak tahu ada organisasi ICDP yang akan memantau semua aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh warga. Penyebabnya, petugas hanya memberikan sentuhan inovasi pada kelompok elit desa dan sosialisasi yang tidak mendorong pada upaya penguatan. Oleh karena dimasa yang akan datang disain preimplementasi perlu ada perubahan dalam memberikan intervensi, yaitu tidak hanya elit desa, tapi seluruh komponen masyarakat desa.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Juga dibahas tentang faktor penghambat Kinerja Organisasi Lokal. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) merupakan kelanjutan dan pengembangan dan program P3DT yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 hingga tahun 2000. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) adalah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Proyek ini dilaksanakan dengan penekanan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan (Organisasi Masyarakat Setempat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan konsep penelitian yang didasarkan pada pengertian kinerja oleh Suyadi dan teori variabel yang mempengaruhi kinerja Organisasi Lokal dan Esman 8 Uphoff. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni: Pimpro, Pimbagpro, Tim Teknis Lapangan, Camat Pegasing, Kepala Desa, Ketua sekretaris dan anggota OMS, Tokoh Masyarakat dan Warga masyarakat dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang Kinerja dan Organisasi Lokal. Kinerja masing-masing OMS terlihat dalam proses dan hasil dari pelaksanaan pembangunan paket program P2D (fisik dan nonfisik) yang diawali sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Dalam tahap pelaksanaan, peran OMS berusaha untuk menggerakkan warga masyarakat masing-masing desa untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing desa. OMS Al-Amal di Desa Uning, OMS Kelompok Tani Mara Utama di Desa Pedekok telah mampu menggerakkan warga masyarakat bergotong-royong sehingga mampu menghemat biaya yang selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan volume kerja. Namun OMS AI-Latifah cenderung kurang mampu menggerakkan warga masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing desa, OMS yang telah memiliki kepercayaan dari warga masyarakat secara mandiri menentukan tempat dan waktu pertemuan dengan warga masyarakat, tanpa dicampuri oleh pihak lain. Dalam pertemuan, OMS memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk bertanya serta memberikan saran. Pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Uning dikerjakan secara gotong-royong dimana warga masyarakat diberikan makan sIang, kopi dan rokok. di Desa Pedekok pelaksanaan pembangunan bak tampung air dilaksanakan dengan cara gotong-royong dan diberikan makan siang, kopi dan rokok. Namun di Desa Kayukul, pelaksanaan pembangunan MCK dikerjakan oleh OMS dan dibantu oleh warga masyarakat yang diberikan upah. Dalam pelaksanaan proyek P2D di masing-masing desa secara umum menghasilkan fisik (Jalan, Bak Tampung Air dan MCK) dan Non Fisik (peningkatan ekonorni, manfaat-manfaat sosial, tingkat keadilan, pengurangan diskriminasi pria dan wanita serta partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan). Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D masih terdapat Faktor penghambat yang dirasakan oleh masing-masing anggota OMS yakni rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap penyusunan admisnistratif. Walaupun sebelumnya beberapa pengurus OMS dan anggota OMS tetah mengikuti pelatihan di kantor kecamatan, namun masih dirasakan kesulitan dalam penyusunan administratif. Faktor penghambat lain yang secara umum dirasakan oleh masing-masing OMS adalah kesulitan untuk mengumpulkan iuran dari warga masyarakat untuk perawatan serta perbaikan bangunan hasil proyek P2D di desa mereka masing-masing hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah.