Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Riswan Helmi, author

Tinjauan yuridis terhadap pemberhentian presiden serta hubungannya dengan kekuasaan dewan perwakilan rakyat dan mahkamah konstitusi

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S25352

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dinamika konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam

Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas SDA yang dirumuskan dalam berbagai UU di sektor SDA. Ketiadaan konsep tunggal atas “hak menguasai negara” akan berdampak pada terancamnya SDA...

JK 12:2 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Baharuddin Aritonang, author

Aspek ham dalam putusan mk tentang bpk: Sebuah studi kasus

Telah dilakukan kajian atas 5 putusan Makhamah Konsitusi yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima putusan itu adalah Putusan MK No.3/PUU-VI/2008, Putusan MK No.5/PUU-IX/2011, Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, Putusan MK No.31/PUU-XI/2012, dan Putusan MK No.13/PUU-XI/2013. Putusan-putusan ini menyangkut peranan BPK memeriksa Wajib Pajak, BPK dalam menetapkan kerugian negara serta tentang masa...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019

342 JKTN 12 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Feri Amsari, author

Perubahan UUD 1945 : perubahan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta : Rajawali, 2011

342.032 FER p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Denis R. Sibald, author

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Susunan dan Kedudukan Serta Perbandingannya Dengan Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara)

Judicial review baru ada melalui suatu perjalanan yang cukup panjang yang dimulai ketika kasus Marbury vs Madison terjadi di tahun 1803. Melalui kasus ini, maka esensi dari judicial review itu menjadi dapat dipahami. Judicial review mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai lembaga pelaksana dari judicial review. Salah satu esensi...

Jakarta: Universitas Indonesia, 2002

T36322

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hendy Febrianto Kurniawan, author

34 tahun KUHAP beri peluang penegak hukum melakukan pelanggaran HAM dampak putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan = 34 years of criminal law code give opportunities law enfor cement do violations of human rights the impact of the decision constitutional court No 21/PUU-XII/2014 on the provision of suspect as an object pretrial

Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan menciptakan peluang bagi penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1) Salah satu pertimbangan MK mengeluarkan putusan No....

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amani Fidella, author

Analisis terhadap Hubungan Kerja dengan Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 = Analysis of Work Relations with The Outsourcing System Post Constitutional Court Ruling Number 27/PUU-IX/2011.

ABSTRAK
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan outsourcing atau alih daya di Indonesia diatur dalam Pasal 59, 64, 65, dan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sisten outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agiel Al Assyafar, author

Disparitas Putusan Hakim Terkait Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 = Disparity In Judges' Decisions Regarding The Execution Of Fiduciary Guarantees Based On Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees After Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021

Terbitnya Putusan MK No.2/PUU-XIV/2021 telah menjadi acuan baru debitur dan kreditur yang terlibat dengan persoalan eksekusi jaminan fidusia akibat dari adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disparitas putusan hakim terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Dzaki Wiyata, author

Analisis Yuridis Tentang Peranan dan Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden = Juridical Analysis of the Role and Binding Power of Constitutional Court Decisions on the Process of Impeachment the President and/or Vice President

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anak Agung Dian Onita, author

Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012 = Strengthening legislative function of the regional representative council following the constitutional court ruling no 92 puu x 2012

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral. Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 'double check' yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam konstitusi dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42970

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian