Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MPP DKI Jakarta diinisiasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada masyarakat. Namun, MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam integrasi organisasi, hukum, dan data. Penelitian ini menganalisis integrasi pelayanan publik di MPP DKI Jakarta dengan pendekatan Interoperability Framework dari European Commission. Metode yang digunakan adalah post-positivisme dengan wawancara mendalam 11 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam Interoperability Governance seperti kurangnya dukungan politik dan kepemimpinan. Legal Interoperability menghadapi masalah integrasi peraturan antar organisasi dan internalisasi peraturan. Organizational Interoperability kekurangan integrasi proses bisnis dan kelembagaan yang jelas. Technical Interoperability menghadapi kendala pertukaran, keamanan, dan sistem satu data. Integrated Public Service Governance juga terkendala dalam aksesibilitas layanan digital dan tidak terintegrasi. Dapat disimpulkan bahwa MPP DKI Jakarta belum mencapai interoperabilitas dalam integrasi pelayanan publik.

---

The MPP DKI Jakarta was initiated to provide fast, easy, and integrated services to the public. However, the MPP DKI Jakarta faces challenges in organizational, legal, and data integration. This study analyzes the integration of public services at the MPP DKI Jakarta using the European Commission's Interoperability Framework approach. The methodology used is post-positivism, with in-depth interviews of 11 informants and literature studies. The findings indicate that MPP DKI Jakarta encounters challenges in Interoperability Governance, such as a lack of political support and leadership. Legal Interoperability faces issues with the integration of regulations between organizations and insufficient internalization of regulations. Organizational Interoperability lacks business process integration and clear institutional structures. Technical Interoperability deals with challenges in data exchange, security, and single data systems. Integrated Public Service Governance also struggles with digital service accessibility and lack of integration. It can be concluded that MPP DKI Jakarta has not yet achieved interoperability in public service integration."

"ABSTRAKSalah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan,yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari MajelisPengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalahdengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPPtersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukumnotaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metodepenelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan,sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitianbertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan.

---

ABSTRACTOne of the Notary that breach its position is Lany Sofyan, who get sanction ofdishonorable termination from the Notary Central Supervisory Council (MPP).MPP’s legal remedy against the minister decree is to send a letter to the ministerto follow up the MPP’s decree. Since the minister has not issued the decision sothat the legal status of the notary still remains a notary public. This thesis use anormative research method namely a method of research that refers to legislationregulation and other relevant data sources, while the conclusions drawn inprescriptive analytics where the thesis purpose is to provide suggestions toovercome the problems."