Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Angelia Stephanie Wirawan, author

Putusan Perdamaian Yang Dijadikan Landasan Pertimbangan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MJ/PPN/XI/2010 dan Putusan Perdamaian Nomor 89/PDT/G/2010/PN.Jkt.Ut) = Settlement Decision Used as Consideration for the Central Notary Supervisory Boards Decision (Case Study: the Central Notary Supervisory Boards Decision Numbe 05/B/MJ.PPN/XI/2010 and Settlement Decision 89/PDT/G/2010/PN.Jkt.Ut)

ABSTRAK Penulisan tesis ini membahas mengenai peran putusan perdamaian dalam penyelesaiansuatu gugatan di Pengadilan dan dampaknya terhadap putusan yang diputus MajelisPengawas Pusat Notaris. Dalam kaitannya, adanya tuntutan hukum ke pengadilan olehnotaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan MPDN dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak bersikap profesional atau tidak bersikap objektif...

2019

T52270

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lokapita Gusthia, author

Peran majelis pengawas daerah notaris dalam pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris: studi kasus Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013 = The role of notary local supervisor council in the implementation of article 66 of Law of Notarial Position: a case study of notary local supervision council's Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013/Lokapita Gusthia

Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35694

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Allisa Nazif, author

Pelaksanaan pengawasan oleh majelis pengawas daerah notaris Kota Batam tahun 2015-2017 = The implementation of Batams regional notary's supervisory assembly of the year 2015-2017

Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51097

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Regina Ayu Sepriani, author

Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 844/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Brt) = Liability Of The Notary Protocol Holders On The Uuregistered Deed Of Amendment To The Limited Budgets Of A Limoted Company (Decision Analysis Of Barat Jakarta State Court Number 844/PDT.G/2018/PN.JKT.BRT)

Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang merupakan salah satu kewenangan dari notaris untuk menyimpannya. Penyerahan protokol notaris biasanya diserahkan karena ada suatu kondisi seperti notaris cuti, atau meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris akan dilakukan berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah. Tujuan penyimpanan protokol notaris adalah untuk menjaga kerahasiaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maramis, Muriel Cattleya, author

Tinjauan yuridis atas persetujuan majelis pengawas daerah notaris dalam pemanggilan notaris oleh penyidik penuntut umum atau hakim berkaitan dengan akta pejabat pembuat akta tanah study kasus putusan MPDN Kota Manado no 01 mpdn mdo ii 2012 = Juridical review on the approval of dsc of notary in the summon of notary by the investigators prosecutors or judges relating to the deed of the ldo case study on the decision of the dsc of notary of Manado City nr 01 mpdn mdo ii 2012

Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39392

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syahreza Hardyawan, author

Konstitusionalitas keberadaan majelis kehormatan notaris sebagai penggantian sebagian kewenangan majelis pengawas daerah notaris = The constitutionality of the existence of assemblies honor notary as a partial replacement of the authority assembly supervisor notary area

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46923

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Evi Janti, author

Tinjauan yuridis peran dan fungsi majelis pengawas notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 : kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Judicial review role and function assembly of notary supervisor post Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 : study of the Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 / Evi Janti

ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38717

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian