Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) membuat para bank yang selama ini mengandalkan pendapatannya dari sektor tersebut harus mulai mengalihkan aktiva produktifnya ke sektor lain yaitu kredit, guna mempertahankan pendapatan yang telah diperoleh. Mengalihkan ke sektor kredit bukanlah suatu langkah yang mudah karena kredit dinilai suatu bisnis yang berisiko. Untuk itu harus mempunyai suatu mekanisme yang baik dalam memproses permohonan kredit dari nasabahnya dan secara selektif kredit hanya diberikan kepada debitur yang layak guna meminimalkan resiko yang ada. Bank harus melakukan penyaringan terhadap setiap permohonan kredit dari nasabah. Sarana penyaringan calon debitur tersebut adalah, dengan menggunakan analisa kredit untuk menganalisa kemampuan dan kemauan membayar dari calon debitur dan dituangkan dalam suatu Memo Pengolahan Kredit (MPK). Biasanya proses maupun biaya yang yang dikeluarkan untuk pengolahan sebuah kredit relatif sama walaupun permohonan kredit tersebut berbeda jumlahnya (plafond). Untuk itu bank harus lebih selektif memilah permohonan yang mana yang masih boleh ditangani dan mana yang harus ditolak, agar bank memperoleh keuntungan yang maksimal. Adapun latar belakang penulisan karya akhir ini adalah ingin mendapatkan gambaran Bagaimana mengkalkulasi biaya yang ditimbulkan khususnya biaya pengolahan sebuah permohonan kredit, dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC). Dengan metode ini biaya tersebut dapat dikalkulasikan secara tepat, dengan jalan menelusuri apa yang menjadi pemicu (driver) timbulnya biaya tersebut atau dengan kata lain aktivitas-aktivitas apa yang mengakibatkan timbulnya biaya-biaya tersebut. Hasil perhitungan yang didapatkan dengan sistem ABC ini menunjukan bahwa untuk plafond yang sama besar, pelepasan kredit dengan jaminan likuid (deposito, bank notes, emas lantakan) yang selama ini sangat diminati oleh KCU "A" temyata memberikan pendapatan yang lebih kecil bila dibandingkan kredit dengan jaminan solid (tanah bangunan, ruko, mobil) yang selama ini dinilai lebih komplek proses pengolahannya. Dan tidak kalah penting lagi dengan perhitungan sistem ABC ini KCU "A" mempunyai suatu standar (benchmark) yaitu berapa besar permohonan kredit yang masih dapat diterima oleh KCU "A" agar masih tetap memperoleh keuntungan.

Abstrak :
Serangkaian deregulasi disektor perbankan yang dilaksanakan pemerintah, pada dasarnya dimaksudkan agar industri perbankan Indonesia dapat berkembang cepat, bersaing sehat dan dipacu lebih mandiri serta efisien, sehingga dapat menunjang program pemerintah dalam meningkatkan ekspor non migas serta dapat lebih memobilisasi dana dalam negeri untuk kepentingan pembangunan. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank pemerintah semakin dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola dana masyarakat, karena semakin ketatnya tingkat persaingan antar bank baik upaya menarik sumber dana dari masyarakat dan untuk dapat disalurkan kembali, yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan tidak hanya pada masyarakat tapi juga bagi bisnis usaha perbankan BRI sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui library research melalui pengumpulan literatur baik dari buku, majalah, koran dan makalah seminar serta field research dengan memperoleh data-data yang relelevan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dampak serangkaian deregulasi perbankan terhadap BRI adalah bahwa kinerja BRI cenderung menurun walaupun kuantitas dana yang berhasil dihimpun meningkat terns menerus sejak tahun 1982 - 1991 tetapi dengan pergeseran struktur dana dari dana murah kepada dana mahal sehingga biaya bankpun menjadi semakin meningkat pula sehingga margin keuntungan semakin menipis dan kebijakan BRI dalam menempatkan hampir 2/3 dari dananya pada aktiva produktif sudah cukup baik tetapi belum memberikan hasil optimal. Karenanya BRI perlu meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pengelolaan dananya baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia dan pengembangan produk perbankan yang lebih kompetitif, pengendalian pemberian kredit, serta peningkatan pendapatan diluar pendapatan bunga.