Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia sedang berupaya mencapai kemandirian industri sediaan farmasi yang salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) secara nasional. PODP dihasilkan dari proses fraksionasi plasma yang hanya boleh dilakukan oleh fasilitas fraksionasi plasma. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya kemandirian tersebut adalah penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak antara industri farmasi dalam negeri dengan industri fraksionasi plasma luar negeri yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma. Penelitian ini menganalisis peraturan menteri kesehatan yang mengatur penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak berdasarkan teori perundang-undangan dan menganalisis wewenang serta tanggung jawab hukum Menteri Kesehatan dalam penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan menteri kesehatan yang mengatur penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak, masih terdapat ketentuan norma yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi. Selain itu peraturan menteri kesehatan sebagai peraturan delegasi, masih terdapat beberapa rumusan norma yang belum memenuhi asas kejelasan rumusan. Adapun wewenang yang menjadi dasar bagi Menteri Kesehatan melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak, belum seluruhnya merupakan wewenang yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Pada wewenang yang bersumber dari delegasi, Menteri Kesehatan memikul tanggung jawab hukum atas pelaksanaan tindakan hukum tersebut.

---

The Indonesian government is working to achieve the independence of the pharmaceutical preparation industry, one of its aim is to meet the national demand for plasma-derived medicinal products (PDMPs). PDMPs are produced from the plasma fractionation process, which may only be carried out by plasma fractionation facilities. One of the government policies to achieve independence is the implementation of toll plasma fractionation between the domestic pharmaceutical industry and the foreign plasma fractionation industry, which is currently regulated in the Minister of Health Regulation Number 4 of 2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation. This research analyzes the health minister's regulation governing the implementation of toll plasma fractionation based on the theory of legislation and analyzes the authority and legal responsibility of the Minister of Health in the implementation of toll plasma fractionation. This research was conducted using doctrinal research methods. The results showed that in the health minister's regulation governing the implementation of toll plasma fractionation, there are still normative provisions that conflict with government regulations, which are hierarchically higher. In addition, the regulation of the Minister of Health as a delegated regulation, there are still several formulations of norms that do not meet the principle of clarity of formulation. The Minister of Health does not fully derive its authority from attribution, delegation, or mandate, which forms the basis for taking legal action in the context of the implementation toll plasma fractionation. In the case of delegated authority, the Minister of Health accepts legal responsibility for the implementation of the legal action."

"Latar belakang: Sebelum pandemi Covid-19, sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatannya di dalam ruangan. Di era modern seperti ini, sebagian besar bangunan dirancang tertutup sehingga tanpa adanya ventilasi yang adekuat dapat mempengaruhi kualitas udara dalam ruangannya. Kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kenyamanan, performa kerja, hingga kesehatan penghuninya. Oleh karena itu, perlu diketahui kualitas udara ruang kuliah mahasiswa FKUI sebelum pembelajaran tatap muka sepenuhnya dilakukan.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan data primer yang didapatkan melalui pengukuran kualitas udara secara langsung oleh peneliti. Sampel ruangan didapatkan berdasarkan pendekatan SEG (similar exposure group) yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data kemudian dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan tabel dan grafik.Hasil: Kadar CO2 dan CO seluruh ruangan berada dalam rentang aman, yaitu 383,556-506,556 ppm dan 0-0,9111 ppm secara berurutan. Terdapat 3 ruangan yang memiliki suhu di bawah batas minimum dan 4 ruangan yang memiliki kelembaban di atas batas maksimum. Hanya 1 ruangan yang memiliki pergerakan udara inlet dan outlet yang seimbang.Kesimpulan: Kualitas udara seluruh sampel dalam keadaan baseline tergolong cukup baik. Namun, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan ventilasi udara untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka seutuhnya dengan nyaman dan mampu memenuhi aspek kesehatan serta keamanan

---

Introduction: Before the Covid-19 pandemic, most students spent time doing their activities indoors. In this modern era, most buildings were designed as enclosed buildings so that without adequate ventilation, the indoor air quality could be affected. Poor air quality can have impacts on comfort, work performance, and the health of its occupants. Therefore, it is necessary to know the air quality of the FKUI students' lecture halls before offline learning is fully carried out.

Method: This study is a descriptive study using primary data obtained through direct air quality measurements by the researcher. Room samples were obtained based on the SEG (similar exposure group) approach that met the inclusion and exclusion criteria. The data were then analyzed descriptively using tables and graphs.

Result: CO2 and CO levels of the samples were in the safe range between 383.556-506.556 ppm and 0-0.9111 ppm respectively. However, there are 3 rooms with temperatures below the minimum limit and 4 rooms with humidity above the maximum limit. Only 1 room has balanced inlet and outlet air movement.

Conclusion: The air quality of all samples in the baseline state is quite good. However, it is necessary to repair and increase air ventilation to support offline learning activities comfortably and to be able to meet the health and safety aspects."

"Penggunaan obat yang rasional adalah faktor penting dalam keberhasilan pelayanan kefarmasian. Pengkajian resep obat asma di Apotek Kimia Farma 202 Kejayaan Depok dilakukan untuk menilai kesesuaian resep dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resep obat asma dari segi administrasi, farmasetik, dan klinis serta memahami permasalahan yang muncul dari pengkajian resep tersebut. Pengkajian dilakukan terhadap resep asma yang diterima di Apotek Kimia Farma 202 selama bulan Juli 2023. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan apoteker. Analisis dilakukan berdasarkan aspek administrasi, farmasetik, dan klinis sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar resep sudah memenuhi standar administrasi, namun terdapat beberapa kekurangan dalam aspek farmasetik dan klinis, seperti ketidaktepatan dosis dan bentuk sediaan obat yang tidak tercantum dengan lengkap. Peningkatan kualitas pelayanan resep di Apotek Kimia Farma 202 dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan dan edukasi kepada tenaga kesehatan mengenai penulisan resep yang lengkap dan jelas.

---

Rational drug use is a critical factor in the success of pharmaceutical services. The evaluation of asthma medication prescriptions at Apotek Kimia Farma 202 Kejayaan Depok was conducted to assess the conformity of prescriptions with applicable standards. This study aims to review asthma drug prescriptions in terms of administration, pharmaceutics, and clinical aspects, as well as to understand the issues arising from this evaluation. The review was carried out on asthma prescriptions received at Apotek Kimia Farma 202 during July 2023. Data were collected through direct observation and interviews with pharmacists. Analysis was conducted based on administrative, pharmaceutical, and clinical aspects in accordance with Minister of Health Regulation No. 73 of 2016. The results of the analysis indicated that most prescriptions met administrative standards; however, there were some deficiencies in pharmaceutical and clinical aspects, such as inaccurate dosages and incomplete drug formulations. Improving the quality of prescription services at Apotek Kimia Farma 202 can be achieved through enhanced supervision and education for healthcare professionals regarding the writing of complete and clear prescriptions."

"Perlindungan atas rahasia medis pasien merupakan salah satu hak pokok pasien dalam pelayanan medis yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia medis merupakan bagian dari hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib dipenuhi. Dalam berlangsungnya pelayanan medis, pasien tidak selalu merasa puas dengan proses yang berlangsung. Saat pasien merasa ada haknya yang dilanggar, salah satu cara pasien meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menuntut rumah sakit dan menyampaikan tuntutannya melalui media massa. Saat menyampaikan tuntutan, pasien turut pula ditanggapi oleh pihak lain di media massa sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia medis pasien. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul saat situasi tersebut terjadi serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan data kemudian memaparkan hasil yang diperoleh secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam menjaga rahasia medis. Namun dalam beberapa pengecualian, dokter dan rumah sakit diperkenankan untuk membuka rahasia medis pasien. Salah satu bentuk pengecualian yang dimaksud adalah saat pasien telah mempublikasikan sengketa medis yang dialaminya di media massa. Respons yang ditunjukkan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengungkapkan rahasia medis pasien dalam hal ini disebut hak jawab.

---

The protection of medical confidentiality of patients is one of the fundamental rights of patients in medical services that must be obeyed by every health care personnel and health care facilities. The right to medical confidentiality is part of the patient’s right to privacy as a human being that cannot be violated and must be fulfilled. In the course of medical services, patients are not always satisfied with the process. When patients feel that their rights have been violated, one of the ways for patients to hold health workers and health care facilities accountable is to sue the hospital and talks about their lawsuit through the mass media. While talking about the lawsuits, patients are also responded to by other parties in the mass media so that it can lead to the disclosure of the patient's medical secrecy. This research will discuss the legal implications that arise when the situation occurs as well as their impacts on the responsibilities of doctors and healthcare facilities. The discussion was conducted by analyzing the Decision No. 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Referring to this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, i.e. research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with informants. The type of research used is descriptive in which the authors will collect data and then describe the results obtained descriptively. The results obtained from this research are that healthcare workers and health care facilities are responsible for keeping medical secrecy. However, with some exceptions, doctors and hospitals are allowed to open patient medical secrecy. One of the form of exceptions is when the patient has published a medical dispute he has experienced in the mass media. The response shown by health care personnel and/or health care facilities by revealing the medical secrecy of the patient in this case is called the right to reply."

"Indonesia masih mengalami begitu banyak masalah terkait bidang kesehatan, baik secara praktik, hukum, konsep, dan lain macamnya. Seluruh masalah ini pada dasarnya berpusat pada ambigunya prosedur dan hukum yang ada, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sampai pada tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Salah satu masalah yang sangat krusial untuk dibahas adalah mengenai ahli gizi. Minimnya peraturan perundang-undangan mengenai profesi ahli gizi, serta pengetahuan masyarakat mengenai ahli gizi sangatlah terbatas memperburuk fenomena masalah ini. Masalah ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menelaah secara rinci aturan yang membahas tentang profesi ahli gizi sebagai tenaga kesehatan di Indonesia dan Jerman sebagai pusat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan hukum terhadap ahli gizi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pengakuan profesi ahli gizi dari masyarakat, hak dan kewajiban yang masih sangat terbatas, serta standar keahlian yang tidak jelas. Peraturan terhadap ahli gizi di Indonesia kerap saling tumpang tindih antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sementara itu, di Jerman, profesi ahli gizi menikmati kerangka hukum yang lebih terstruktur dan jelas, termasuk proses lisensi dan pengawasan profesi yang ketat sebagaimana dimuat dalam Dietitien Law. Tidak terkecuali dalam hal ini fakta bahwa di Jerman, ahli gizi justru menjadi profesi yang dikenal baik oleh masyarakat dan masing-masing ahli gizi melakukan profesinya sesuai keahliannya. Perbedaan dalam perlindungan hukum antara Indonesia dan Jerman sangat mempengaruhi status dan pengakuan ahli gizi sebagai tenaga kesehatan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan hukum dan pengakuan profesi bagi ahli gizi, sesuai dengan standar internasional yang lebih mapan seperti di Jerman.

---

Indonesia is still experiencing so many problems related to the health sector, both in practice, law, concepts and so on. All of these problems basically center on the ambiguity of existing procedures and laws, public dissatisfaction with the services they receive and even health workers who violate the code of ethics. One of the most crucial issues to discuss is nutritionists. The lack of legal regulations regarding the nutritionist profession, as well as the public's very limited knowledge of nutritionists, exacerbates this problematic phenomenon. This issue is a legal doctrinal research that examines in detail the regulations that discuss the profession of nutritionists as health workers in Indonesia and Germany as the center of analysis. The research results show that in Indonesia, legal protection for nutritionists still faces significant challenges, especially related to recognition of the nutritionist profession from the public, very limited rights and obligations, and unclear standards of expertise. Regulations on nutritionists in Indonesia often overlap between Minister of Health Regulation Number 26 of 2013 concerning the Implementation of Work and Practices of Nutritionists and Law Number 17 of 2023 concerning Health. Meanwhile, in Germany, the nutritionist profession enjoys a more structured and clear legal framework, including a licensing process and strict professional supervision as contained in the Dietitian Law. This is no exception to the fact that in Germany, nutritionists have become a profession that is well known to the public and each nutritionist carries out their profession according to their expertise. The difference in legal protection between Indonesia and Germany greatly influences the status and recognition of nutritionists as health workers. This study provides recommendations for improving policies in Indonesia in order to increase legal protection and professional recognition for nutritionists, in accordance with more established international standards such as in Germany."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"