Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Devi Oktaviani Pravitasari
"Narkotik, Psikotropik, dan Prekursor (NPP) adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang mampu menghilangkan rasa nyeri, besifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat hingga terjadi perubahan aktivitas mental dan perilaku. hilangnya kesadaran, dan ketergantungan berlebihan (Presiden RI, 1997; Presiden RI, 2009; Presiden RI, 2010). Obat-obatan tersebut diawasi secara ketat oleh negara karena sifatnya yang memiliki efek aditif atau ketergantungan jika dikonsumsi dengan dosis berlebih serta sering kali disalahgunakan oleh masyarakat yang kurang memahami akan risiko penggunaannya. Menurut Peraturan BPOM No. 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik, apoteker memiliki tanggung jawab yang besar atas penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) Farmasi di suatu Pedagang Besar Farmasi. Pada sub-bab kualifikasi pelanggan, salah satu peran apoteker di PBF wajib melakukan pemeriksaan surat izin pelanggan dan pemantauan setiap transaksi yang dilakukan outlet secara berkala serta melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi yang mengarah pada penyalahgunaan. Proses analisis dilakukan dari setiap sudut pandang yang memiliki kemungkinan besar menjadi penyebab jika suatu outlet memiliki beberapa transaksi yang mencurigakan. Beberapa cara untuk mengkualifikasi pelanggan KFTD Tangerang yakni dengan memantau setiap transaksi NPP menggunakan formulir identifikasi kewajaran pemesanan NPP (lampiran 1), sehingga jika terdapat penyimpangan dapat diselidiki penyebab penyimpangan mulai dari posisi geografis outlet seperti outlet memiliki klinik, atau terjadi permasalahan tertentu di daerah tersebut secara tiba-tiba sehingga menyebabkan penduduk sekitar menderita penyakit yang mengharuskan konsumsi obat tersebut secara signifikan, atau penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan NPP, dll. Serta melakukan pemeriksaan surat izin outlet secara berkala melalui formulir specimen pelanggan KFTD Tangerang (lampiran 2), apabila terdapat perubahan apoteker penanggung jawab atau perpanjangan surat izin di suatu outlet, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendataan terkait hal tersebut pada dokumentasi distributor.

Narcotics, Psychotropics and Precursors (NPP) are drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which are capable of relieving pain, are psychoactive through selective influences on the central nervous system so that changes in mental activity and behavior occur. loss of consciousness, and excessive dependence (President of the Republic of Indonesia, 1997; President of the Republic of Indonesia, 2009; President of the Republic of Indonesia, 2010). These drugs are closely monitored by the state because of their additive or addictive effects if consumed in excess doses and are often misused by people who do not understand the risks of their use. According to BPOM Regulation No. 6 of 2020 concerning Good Drug Distribution Methods, pharmacists have great responsibility for storing, distributing and reporting Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors (NPP) at a Pharmaceutical Wholesaler. In the customer qualifications sub-chapter, one of the roles of the pharmacist in PBF is to check customer licenses and monitor every transaction made by outlets on a regular basis and conduct investigations if irregularities in transaction patterns are found that lead to abuse. The analysis process is carried out from every point of view that has a high probability of being the cause if an outlet has several suspicious transactions. Several ways to qualify KFTD Tangerang customers are by monitoring each NPP transaction using the NPP order fairness identification form (attachment 1), so that if there is a deviation the cause of the deviation can be investigated starting from the geographical position of the outlet such as the outlet having a clinic, or certain problems occur in the area individually. suddenly causing local residents to suffer from illnesses that require significant consumption of these drugs, or deviations that lead to NPP abuse, etc. As well as checking outlet licenses periodically through the Tangerang KFTD customer specimen form (attachment 2), if there is a change in the pharmacist in charge or an extension of the license at an outlet, so it is necessary to update the data collection related to this in the distributor's documentation."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Kelly Nagaruda
"Narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaannya sering kali disalahgunakan sehingga perlu diawasi dengan ketat terutama pada peredarannya. Penulisan tugas khusus ini bertujuan untuk membandingkan prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotika, psikotropika, prekursor, serta obat-obat tertentu di Kimia Farma Trading and Distribution cabang Jakarta 3 dengan pedoman SOP KFTD. Metode yang digunakan berupa penelusuran literatur dari berbagai website, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wawancara dengan beberapa staf yang bekerja di KFTD kantor cabang Jakarta 3. Hasil dari kegiatan ini kemudian dibandingkan dengan SOP KFTD. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu sudah sesuai dengan ketentuan SOP KFTD.

Narcotics, psychotropic, precursors, and certain medicines are drugs or materials that are useful in the field of medical treatment or health services and the development of science, but their use is often misused so it needs to be closely monitored, especially in its circulation. The writing of this special task aims to compare the procedures for procurement, reception, storage, and distribution of narcotics, psychotropic, precursors, and certain medicines at the Kimia Farma Trading and Distribution of the Jakarta Branch 3 with KFTD SPO Guidelines. The method used in this special work practice is gaining literature from various websites, applicable laws and regulations, and interviews with several staff working at the Jakarta Branch Office KFTD 3. The results of this activity are then compared to the KFTD SPO. Based on the search conducted, it can be concluded that the process of procurement, reception, storage, distribution of narcotics, psychotropic, precursors, and certain medicines is in accordance with the provisions of the KFTD SPO."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2023
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmad Ihza Mahendra
"Tenaga nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi di Indonesia, namun pemanfaatannya terutama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memerlukan biaya yang besar. Untuk mengoptimalkan pembangunan PLTN, diperlukan investasi dari pihak swasta. Namun, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) membatasi pembangunan PLTN hanya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT hanya oleh PLN sudah tepat jika dibandingkan dengan investasi ketenaganukliran di beberapa negara lain, serta bagaimana pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dapat diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembatasan investasi ketenaganukliran dalam RUU EBT tidak tepat, partisipasi swasta dapat memberikan pendanaan tambahan, teknologi canggih, dan efektivitas operasional yang sangat penting untuk proyek besar seperti PLTN. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Vietnam justru mendorong investasi swasta dalam sektor ini. Kedua, pengawasan terhadap investasi swasta di sektor ketenaganukliran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan nasional melalui tiga bentuk pengawasan oleh lembaga berwenang: pembentukan pengaturan, pemberian izin, dan inspeksi. Ketiga bentuk pengawasan ini diperlukan untuk memastikan aktivitas penggunaan nuklir sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan safeguard. Optimalisasi pengawasan menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Penguatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan merupakan langkah penting untuk mencegah dampak negatif investasi swasta dalam sektor ketenaganukliran terhadap keamanan nasional.

Nuclear energy has significant potential as a power source in Indonesia, but its utilization, particularly in the construction of Nuclear Power Plants (NPPs), requires substantial investment. To optimize NPP development, private sector investment is necessary. However, the Renewable Energy Bill (RUU EBT) restricts NPP construction exclusively to the State Electricity Company (PLN). This study aims to evaluate whether the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT, limited to PLN, is appropriate compared to nuclear energy investments in other countries, and how oversight of private sector investments in nuclear energy can be implemented to prevent misuse and ensure national security. The research findings indicate the following: First, the restriction on nuclear energy investments in the RUU EBT is inappropriate. Private sector participation can provide additional funding, advanced technology, and operational efficiency, which are crucial for large-scale projects such as NPPs. Countries like the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates, and Vietnam encourage private sector investment in this sector. Second, oversight of private sector investments in nuclear energy is essential to prevent misuse and ensure national security through three forms of supervision by authorized agencies: regulatory framework development, licensing, and inspections. These supervisory mechanisms are necessary to ensure that nuclear activities comply with safety, security, and safeguard standards. Optimizing oversight is key to addressing these issues. Strengthening the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), the authority responsible for oversight, is a critical step to prevent any negative impact of private sector investment in nuclear energy on national security."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Wijayanto
"Sistem monitoring radiasi terpusat berbasis komputer ini dilengkapi dengan detektor dan monitor radiasi gamma yang dipasang pada konveyor barang. Saat ada barang dengan paparan radiasi gamma akan dideteksi dan diukur paparan radiasinya dan menyalakan alarm serta display dot matriks, data pengukuran radiasi tersebut akan disimpan dalam database komputer sehingga memudahkan petugas bandara internasional untuk mengantisipasi barang masuk dari Jepang akibat terkontaminasi zat radioaktif akibat dari kecelakaan PLTN Fukushima. Disamping itu alat ini dapat digunakan untuk mengantisipasi masuknya zat radioaktif ilegal dari negara lain. Konsep pengembangan alat ini didesain dengan online monitoring yang terpusat di BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dengan stasiun monitoring di Bandara Internasional Sukarno Hatta Jakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Polonia Medan.

Radiation monitoring system based on centralized computer is equipped with gamma radiation detectors and monitors are mounted on the conveyor goods. Currently there are goods with exposure to gamma radiation is detected and measured the radiation exposure and the alarm as well as dot matrix display, radiation measurement data will be stored in a computer database to facilitate the international airport officials to anticipate the entry of goods from Japan due to contamination caused by radioactive substances from the Fukushima Nuclear Power Plant (NPP) accident. Besides that this tool can be used to anticipate the entry of radioactive substances from other countries illegally. The development tool is designed with a centralized online monitoring in Bapeten (Nuclear Energy Regulatory Agency) with a monitoring station at Sukarno Hatta International Airport Jakarta, Surabaya Juanda International Airport, Ngurah Rai International Airport Bali and Medan Polonia International Airport."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
S1853
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nuryanti
"Keputusan strategis investasi pada proyek infrastruktur seperti pembangunan PLTN menjadi sangat krusial dan membutuhkan analisis yang mendalam. Hal ini terkait dengan karakteristik proyek infrastruktur yang sangat rentan terhadap ketidakpastian.
Penelitian ditujukan untuk mengetahui kelayakan finansial proyek PLTN dengan memasukkan sejumlah unsur ketidakpastian melalui pendekatan probabilistik. Teknologi PLTN AP1000 dan PLTN OPR1000 digunakan sebagai PLTN referensi.
Analisis probabilistik dilakukan dengan teknik montecarlo yang mensimulasikan keterkaitan di antara variabel-variabel ketidakpastian dan dilihat pengaruhnya terhadap output (LUEC, NPV dan IRR).
Analisis ini terbukti mampu memberikan berbagai gambaran kemungkinan output dan variabilitas risiko sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi investor dalam melakukan keputusan investasi.

Strategic investment decisions on infrastucture project such as NPP development are crucial and require careful analysis and consideration. These are due to the characteristics of infrastructure projects that are vulnerable to uncertainties.
This study aims to analyze financial feasibility of NPP project by including amount of uncertainties by using probabilistic approach. AP1000 and OPR1000 reactor were used as reference plant.
Probabilistic Analysis were done with montecarlo technique which is simulating relationship between uncertainty variables and be seen their influence to output (LUEC, NPV and IRR).
This analysis proved to give many outputs and risks variabilities so that it can give recommendation especially for the investors to do the investment decision.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T30865
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library