Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas kini sudah mulai terbuka di beberapa perusahaan baik perusahaa BUMN maupun perusahaan swasta karena pegawai disabilitas mampu membuktikan bahwa kinerja pegawai disabilitas sangat efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun perusahaan tidak dapat hanya melihat pegawai disabilitas sebagai sumber daya manusia yang bekerja tanpa memperhatikan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pegawai disabilitasnya terutama dalam hal pengembangan karir seperti menjadi ahli di bidang pekerjaannya serta tersedianya aksesibilitas berbagai fasilitas penunjang yang dapat mendukgung mobilitas pegawai dalam beraktivitas. ILO sebagai organisasi perburuhan telah menyusun standar pengelolaan tenaga kerja disabilitas di dunia kerja agar dapat tercipta situasi kerja yang tidak diskriminatif dan inklusif. Dalam hal ini pengalaman penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kriteria pengelolaan tenaga kerja disabilitas yang sesuai dengan guidelines ILO. Untuk itu dilakukan penelitian tentang pengalaman bekerja para pegawai disabilitas selama bekerja di perusahaan BUMN dan perusahaan swasta berdasarkan perspektif penyandang disabilitas sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pengambilan sampel informan melalui teknik snowball sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perekrutan perusahaan terhadap pegawai disabilitas masih mengandung diskriminasi sebab hanya penyandang disabilitas yang berada di Balai saja yang mendapat kesempatan bekerja namun tidak seluruh penyadang disabilitas angkatan kerja selain itu dalam hal pengembangan karir dan pengadaan fasilitas umum yang masih belum aksesibel bagi pegawai disabilitas di perusahaan. Saran yang diberikan antara lain perusahaan dapat membuat kebijakan pengelolaan tenaga kerja disabilitas yang tidak diskriminatif sejak dalam tahapan rekrutmen, seleksi, pengembangan karir dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan yang diharapkan pada guidelines ILO terkait pengelolaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan sejalan dengan harapan umum yang diinginkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga sehingga dapat mewujudkan workplace inclusion dalam dunia kerja.

---

ABSTRACT Job opportunities for persons with disabilities have now begun to open in several companies, both state-owned enterprises and private companies because disability employees are able to prove that the performance of disability employees is very effective in accordance with the targets set by the company. But companies cannot only see disability employees as human resources who work without regard to welfare and increase the ability of their disability employees, especially in terms of career development such as becoming experts in their fields of work and the availability of accessibility to various supporting facilities that can support employee mobility in their activities. The ILO as a labor organization has set standards for managing disability labor in the world of work in order to create a non-discriminatory and inclusive work situation. In this case the experience of persons with disabilities is very necessary in assessing the ability of companies to meet the criteria for managing disability labor in accordance with ILO guidelines. For this reason, research was conducted on the experience of working with disability employees while working in state-owned companies and private companies based on the perspective of persons with disabilities themselves. This study uses a qualitative approach with a type of case study of informant sampling through a snowball sampling technique. The results of the study found that the recruitment of companies with disability employees still contained discrimination because only persons with disabilities in the Balai had the opportunity to work but not all workers with disabilities other than that in terms of career development and provision of public facilities that were still not accessible for disabled employees. at the company. Suggestions given include companies can make policies for managing disability workers who are not discriminatory since the stages of recruitment, selection, career development and provision of facilities and infrastructure needed for persons with disabilities as expected in ILO guidelines related to the management of persons with disabilities in the world of work and in line with the general expectations desired by Law Number 8 of 2016 concerning Disabled Persons as well so that they can realize workplace inclusion in the world of work.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji kesesuaian Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan fokus pada Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). CBAM adalah kebijakan UE yang mengenakan biaya karbon pada impor untuk menyelaraskan dengan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) dan mencegah kebocoran karbon. Penelitian ini menyelidiki apakah CBAM melanggar ketentuan WTO, khususnya mengenai non-diskriminasi dan menyeimbangkan perdagangan dengan kebijakan lingkungan. Studi ini menguraikan ambisi iklim UE dan penerapan ETS, menyoroti tantangan kebocoran karbon yang mungkin menyebabkan industri pindah ke wilayah dengan peraturan lingkungan yang lemah. CBAM bertujuan untuk mengenakan biaya karbon pada impor barang tertentu, memastikan kesetaraan dengan produk dalam negeri berdasarkan ETS. Analisis hukum berpusat pada tiga bidang Perjanjian TBT: non-diskriminasi terhadap barang impor (Pasal 2.1), perlunya pembatasan perdagangan (Pasal 2.2), dan penyelarasan dengan standar internasional (Pasal 2.4). Tesis ini berargumen bahwa meskipun CBAM berupaya mencegah kebocoran karbon dan mendorong perlindungan lingkungan, CBAM juga harus menghindari hambatan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif mitra dagang UE, khususnya negara-negara berkembang, yang mungkin menganggap CBAM bersifat diskriminatif dan proteksionis. Potensi dampak terhadap perdagangan internasional dan tantangan kepatuhan bagi eksportir juga dibahas. Tesis ini menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan praktik perdagangan yang adil dan menyerukan kerja sama internasional untuk menyelaraskan mekanisme penetapan harga karbon. Sebagai kesimpulan, tesis ini merekomendasikan untuk memastikan CBAM selaras dengan peraturan WTO sekaligus berkontribusi secara efektif terhadap tujuan iklim global. Ia menganjurkan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara yang terkena dampak dan mengembangkan sistem penetapan harga karbon global yang adil dan efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang pengintegrasian kebijakan lingkungan dengan peraturan perdagangan internasional. ......This thesis examines the compatibility of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) with World Trade Organization (WTO) rules, focusing on the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. CBAM is an EU policy imposing carbon costs on imports to align with its Emissions Trading System (ETS) and prevent carbon leakage. The research investigates whether CBAM violates WTO provisions, particularly regarding non-discrimination and balancing trade with environmental policies. The study outlines the EU's climate ambitions and ETS implementation, highlighting carbon leakage challenges where industries might relocate to regions with lax environmental regulations. CBAM aims to impose carbon costs on imports of specific goods, ensuring parity with domestic products under ETS. The legal analysis centers on three TBT Agreement areas: non-discrimination against imported goods (Article 2.1), the necessity of trade restrictions (Article 2.2), and alignment with international standards (Article 2.4). The thesis argues that while CBAM seeks to prevent carbon leakage and promote environmental protection, it must avoid creating unjustifiable trade barriers. The research also considers the perspectives of EU trading partners, especially developing countries, which may perceive CBAM as discriminatory and protectionist. The potential impacts on international trade and compliance challenges for exporters are discussed. The thesis underscores the need to balance environmental goals with fair trade practices and calls for international cooperation to harmonize carbon pricing mechanisms. In conclusion, the thesis recommends ensuring CBAM aligns with WTO rules while effectively contributing to global climate goals. It advocates for ongoing dialogue and negotiation to address affected countries' concerns and develop a fair, effective global carbon pricing system. This research contributes to the broader discourse on integrating environmental policies with international trade regulations.