Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia sejak 1948—1967. Kebijakan ini merupakan langkah pertama upaya pemerintah negara bagian bersama pemerintah federal dalam mengatasi ketimpangan pendidikan antara masyarakat Aborigin dan kulit putih sejak tahun 1948 hingga referendum pada tahun 1967. Pendidikan masyarakat Aborigin terutama di wilayah Northern Territory pada mulanya kurang mendapatkan perhatian secara khusus dari masyarakat kulit putih selaku pemangku jabatan dalam pemerintahan karena adanya sikap diskriminatif terhadap masyarakat Aborigin yang mengakibatkan mereka tidak dapat merasakan pendidikan yang setara dengan masyarakat kulit putih. Hingga muncul kesadaran dan upaya dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini, salah satunya dengan merancang sebuah kebijakan pendidikan untuk masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Sumber yang digunakan diperoleh dari beberapa literatur yaitu berupa sumber pustaka, arsip berupa dokumen pemerintah negara Australia, surat kabar, serta jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia mulai dirancang oleh pemerintah dikarenakan beberapa faktor seperti goncangan identitas dan diskriminasi rasial masyarakat Aborigin dalam berbagai bidang. Selain itu, dalam perkembangannya juga memberikan dampak yang baik terutama dalam aspek kesiapan pembelajaran pendidikan, lingkup sosial, dan pemenuhan kebutuhan hidup sendiri yang sama dengan masyarakat kulit putih. ......This research analyses the education policy towards Aboriginal people in the Northern Territory of Australia from 1948—1967. This policy was the first step of the state government's efforts with the federal government in overcoming educational inequality between Aboriginal and white people from 1948 until the referendum in 1967. The education of Aboriginal people, especially in the Northern Territory, initially did not receive special attention from the white community as stakeholders in the government because of the discriminatory attitude towards Aboriginal people which resulted in them not being able to experience education equal to the white community. Until there was awareness and efforts from the government to deal with this problem, one of which was by designing an education policy for Aboriginal people in the Northern Territory. This research uses the historical method with analytical and descriptive writing techniques. The sources used were obtained from several works of literature, such as library sources, archives in the form of documents from the Australian government, newspapers, and scientific journals. The results of this research show that the government in the Northern Territory of Australia created educational policies for Aboriginal people in response to several reasons, including identity shock and racial discrimination against Aboriginal people in various fields. This policy's development also had a positive effect, particularly in terms of readiness for educational learning, social scope, and the ability to fulfill the fundamental needs of living that are the same as white people.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih yang mendukung masyarakat Gurindji untuk mendapatkan hak mereka dengan membawa persoalan hak atas tanah adat Australia keruang publik nasional dan Internasional. Selain itu, Perjuangan Gurindji menuntut hak atas tanah sebagai pemicu pembentukan kebijakan Aboriginal Land Northern Territory 1976 yang berdampak kepada pengakuan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat Aborijin kedalam kegiatan perekonomian di Northern Territory, dan pengolahan lahan Aborijin yang berdasarkan dengan konsep kepemilikan tanah Aborijin. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACT
This study focuses on the Gurindji Aboriginal Struggle in 1966 which was a land rights movement and an equal of Aboriginal wages in the Northern Territory region of Australia. This movement was one of the first movements of Aboriginal Land Rights in Australia. The success of the Gurindji people 39 s demands was inseparable from the cooperation between the white community that supported the Gurindji community to gain their rights with conveyed problems about indigenous land rights of Australian national and international public spaces. In addition, the Gurindji struggle was one of Aboriginal efforts that triggered the policy of Aboriginal Land Right Northern Territory 1976. This policy had impacts of recognition of Aboriginal Land Right, involvement Aboriginal communities into economic activities in the Northern Territory, and Aboriginal land based processing with the concept of an Aboriginal land ownership. This undergraduate thesis is researched by using historical method.