Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peradilan adat adalah salah satu bukti hidupnya penegakan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu yang berupaya untuk menghapuskan peradilan adat, pada kenyataannya berbagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pranata sosial yang menjalankan fungsi peradilan sampai dengan saat ini, seperti Saniri Ria Muni pada masyarakat Nuaulu di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Melalui studi dokumen hukum, tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sejarah serta perkembangan kedudukan dan kewenangan peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman dan Pemerintahan Daerah atau Desa. Dengan melakukan penelitian sosio-legal seperti wawancara dan observasi di Negeri (Desa) Nua Nea dan Negeri Sepa, tulisan ini kemudian bertujuan untuk menganalisis bagaimana legitimasi lembaga peradilan adat Saniri Ria Muni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nuaulu yang tinggal di dua Negeri tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peradilan adat tidak memiliki kedudukan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun lembaga-lembaga adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai bentuk pelaksanaan hak otonomi “Desa”.  Terkait dengan legitimasi Saniri Ria Muni, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Nuaulu memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap putusan-putusan peradilan adat, di antaranya, karena masyarakat melihat bahwa penegak hukum mampu memberikan hasil yang diharapkan, diberikan hak untuk bersuara dan menunjukkan bukti, dan penegak hukum memperlakukan para pihak yang terlibat secara terhormat dan mendengarkan serta mempertimbangkan penjelasan mereka yang dapat dipercaya. ......Indigenous juridical system is one proof of the persistence of indigenous/customary laws enforcement in Indonesia. Despite laws and regulations implemented in the past aiming for its abolishment, in reality hitherto many indigenous communities have social institutions that function like a court, for example the Saniri Ria Muni of the Nuaulu community in Seram Island, Central Maluku District. Through documentary legal research, this paper aims to explore the history and development of the position and authority granted to indigenous juridical systems in the Indonesian juridical power system by legal documents on juridical power and regional autonomy. By conducting a socio-legal research in Negeri (village) Nua Nea and Negeri Sepa, this paper continues to seek and analyze the legitimacy of the Saniri Ria Muni as an indigenous juridical court in the lives of the Nuaulu community residing in both said villages. The findings of this research shows that indigenous juridical system or courts do not have a legally regulated position in the Indonesian juridical power system, however indigenous institutions are given the authority to resolve disputes by legal documents on regional or village autonomy as a form of their rights. In regards to the legitimacy of Saniri Ria Muni, this research found that the people of Nuaulu have a strong degree of compliance to its decisions because, among others, the society perceives that the authorities were able to provide desired outcomes, allow people to speak and present evidence, and treat people with dignity and respect to explain judgments that they are trustworthy.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebiasaan mengasingkan atau menyembunyikan seorang wanita yang sedang menstruasi ataupun melahirkan dari pandangan warga kelompoknya masih diterapkan pada sejumlah suku bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu suku bangsa di Indonesia yang masih mempraktekkan adat pengasingan ini adalah Orang Nuaulu yang tinggal di pedalaman Pulau Seram, Maluku Tengah.

Penelitian pola-pola budaya mengenai reproduksi orang Nuaulu ini dilakukan di Kampung Bunara, Kecamatan Amahai. Maluku Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Wawancara jarak jauh juga dilakukan pasca kerusuhan yang terjadi di Maluku.

Dalam kebudayaan orang Nuaulu, wanita yang sedang mengalami menstruasi ataupun ibu yang akan dan hingga melahirkan dianggap sedang mengeluarkan darah "kotor" dan dianggap dapat membawa petaka jika berada di dalam kelompoknya. Menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang anak perempuan dan wanita yang akan melahirkan merupakan urusan seluruh warga kampung adat dan kepala adat.

Lamanya waktu "persembunyian" di dalam posone telah menempa si gadis maupun calon ibu untuk melakukan seluruh kegiatan memenuhi kerusuhan hidup seperti makan dan minum seorang diri di dalam posone. Selama masa itu pula, si gadis dan calon ibu di larang membersihkan tubuhnya dengan air ataupun mandi. Tinjauan dari aspek kesehatan tentunya akan membuat si gadis atau tubuh si ibu kurang segar dan kurang sehat. Sebab, lamanya tinggal di posone terhitung mulai dari 7 hari (bagi si gadis yang sedang menstruasi) hingga 90 hari (bagi wanita yang melahirkan). Selama itu pula, tubuh si gadis dan si wanita tidal( akan pemah terkena air dan dibiarkan kulit tubuhnya berdaki.

Ruangan posone yang berukuran kecil, sehingga selalu mengharuskan si gadis atau si wanita dalam posisi duduk atau terbaring, di mana kegiatan rnemasak juga dilakukan di dalam pondokan tentunya teiah membuat runagan menjadi pengap pleb asap basil pembakaran untuk memasak makanan bagi penghuninya. Selama berada dalam posone si gadis, si calon ibu, ataupun bayi yang bare di lahirkan beberapa hari akan menghirup asap tadi.

Abstrak :
The Dutch colonial state categorized animists and ancestor-worshippers and inscribed them into written records in ways that have had long-term effects. The immediate post-independence period in Maluku, despite early political turmoil, settled down to a kind of stability under the New Order, the paradoxical outcome of which was both gradual integration of Nuaulu into a wider political and cultural consensus and conditions favouring economic change that undermined that consensus. The new policies of reformasi after 1998 presented further opportunities for Nuaulu to engage with the state in ways that promoted their interests. The opportunities were short-lived, however, given the implosive events of the communal unrest that lasted until 2001. This paper illustrates how this history has influenced Nuaulu self-perceptions and conceptualization of themselves as a separate people with a “religion” that goes beyond simply adherence to adat, and how this process has been partly driven by demography and a desire for pragmatic accommodation.