Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembentukan suatu currency union adalah tahap terakhir dari langkah kebijakan menuju integrasi regional. Currency union biasa didefinisikan sebagai suatu area di mana mata uang tunggal beredar. Perdebatan mengenai adopsi dari common currency oleh negara-negara anggota ASEAN mulai bermunculan terutama sejak terjadinya krisis Asia 1997 dan setelah Euro menjadi kenyataan pada awal tahun 1999 dan tetap bertahan dengan baik sampai sekarang. Keinginan untuk membentuk currency union di Asia Timur dan ASEAN juga dipicu oleh semakin meningkatnya integrasi dalam perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). Hal-hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai kemungkinan pembentukan currency union di ASEAN. Penelitian mengenai currency union pada umumnya dibagi menjaji tiga bagian besar, yaitu kemungkinan pembentukan dilihat dari beberapa prasyarat pembentukan currency union (properti dari Optimum Currency Area), penghitungan Indeks Optimum Currency Area (OCA Index), dan endogeneitas dari indikator OCA. Disertasi ini merupakan studi komprehensif dari ketiga bagian besar penelitian pembentukan currency union di ASEAN tersebut. Hasil studi mengenai prasyarat pembentukan currency union (indikator OCA) menunjukkan bahwa negara yang optimal membentuk currency union adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik dengan menggunakan metode pairwise maupun dengan menggunakan metode clustering didapatkan kesimpulan yang sama bahwa tidak semua negara anggota ASEAN-5 optimal dalam membentuk currency union. Hanya tiga negara anggota ASEAN-5 yang optimal membentuk currency union, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perhitungan indeks OCA juga menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Singapura, Malaysia, dan Thailand layak untuk membentuk currency union karcna mcmiliki indeks OCA yang terendah. Dua prasyarat OCA yang penling adalah korelasi shocks yang positif dan upah yang fleksibel. Dua prasyarat tersebut dibutuhkan sebagai konsekuensi dari currency union di mana nilai tukar antar negara anggota bersifat fixed. Dalam studi mengenai andogeneitas shocks dan upah menjadi variabel endogen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan evidence bahwa terdapat endogeneitas dari czsynnnetric shocks sebagai prasyarat pembentukan currency union. Peningkatan dalam infra-industry trade dapat menurunkan asymmetric shocks di antara negara anggota. Sedangkan untuk upah ditemukan weak evidence bahwa terdapat endogeneitas dari upah sebagai prasyarat pembentukan currency union. Upah menjadi lebih prosiklus pada rezim nilai tukar yang lebih fixed. Dengan ditemukannya evidence mengenai adanya endogeneitas dari asymmerric shocks maka terdapat harapan bagi pembentukan currency union untuk negara ASEAN-5. Negara ASEAN-5 perlu melakukan koordinasi dalam kebijakan ekonomi untuk lebih meningkatkan konvergensi dari perekonomiannya agar tercipta siklus bisnis yang lebih sinkron dan menurunkan asymmetric shocks. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah mendorong peningkatan intra-industry trade antar negara anggota ASEAN-5. Peningkatan trade intensity yang disertai peningkatan intra-industry trade-lah yang akan menurunkan asymmetric shocks. Negara Singapura, Malaysia, dan Thailand bisa segera mempersiapkan diri dengan lebih serius ke arah pembentukan currency union di antara mereka karena mereka relatif lebih siap secara ekonomi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Sedangkan untuk negara Indonesia dan Filipina, jika ingin bergabung dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand harus melakukan usaha yang lebih keras dalam rangka mencapai harmonisasi perekonomian dengan ketiga negara tersebut. Dengan memperbaiki kinerja ekonominya, diharapkan kedua negara dapat menurunkan OCA Index-nya dan meningkatkan benefit dari optimum currency area.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ASEAN-5 membentuk integrasi moneter berdasarkan dua pendekatan dalam teori Optimum Currency Area OCA : indeks OCA dan endogenitas kriteria OCA. Hasil indeks OCA menunjukkan ASEAN secara keseluruhan baru memenuhi dua dari empat kriteria OCA yang digunakan. Singapura, Malaysia, dan Thailand dinilai layak membentuk integrasi moneter, sedangkan Indonesia menjadi yang paling tidak layak. Untuk hasil endogenitas kriteria OCA didapati bahwa peningkatan intensitas perdagangan, integrasi keuangan, dan kesamaan sektor produksi akan meningkatkan kesimetrisan guncangan moneter di ASEAN-5, tetapi tidak untuk guncangan penawaran dan guncangan permintaan. Dengan demikian, ASEAN-5 dinilai masih belum layak membentuk integrasi moneter.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the feasibility of ASEAN 5 in forming monetary integration based on two Optimum Currency Area OCA theory applications OCA index and endogeneity of OCA criteria. OCA index result shows that ASEAN 5 as a whole only complies two of four OCA criteria being used. Singapore, Malaysia, and Thailand are proper in forming monetary integration, whereas Indonesia has become the most improper one. From endogeneity of OCA criteria, it is found that the increasing of trade intensity, financial integration, and similarity of production sector will promote the symmetry of monetary shocks in ASEAN 5, but not for supply shocks and demand shocks. Thereby, ASEAN 5 is assessed not feasible enough in forming monetary integration.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kerja sama multipihak yang terjadi dalam penyelenggaraan wisata acara olahraga Asian Games 2018 di Indonesia sebagai bagian implementasi pariwisata berkelanjutan, dengan menggunakan kerangka kerja sama transaksional yang dikembangkan oleh Visseren-Hamakers et. al. (2007). Kerangka teori menekankan  pentingnya kajian atas dinamika interaksi antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan, khususnya agenda permbangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dan analisis studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa permasalahan signifikan yang muncul dalam kerja sama multipihak dalam  kasus ini terletak pada interaksi antara kelompok aktor internasional dan nasional yang bersifat tidak setara dan vertikal. Hal ini terkait perbedaaan tujuan dari setiap aktor dalam mengimplementasikan pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran dan kekuasaan terpusat pada Olympic Council of Asia (OCA) yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang lebih dominan, dimana OCA tidak menempatkan olahraga dan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas dalam pelaksanaan Asian Games 2018. Sementara itu kelompok bisnis, masih melihat konteks olahraga dan pariwisata sebagai ajang promosi untuk pencapaian profit,  alih-alih menekankan aspek pembangunan (pariwisata) keberlanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa walaupun LSM terlibat namun peran mereka tetap terbatas dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Asian Games 2018, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan ataupun melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya untuk mengupayakan implementasi wisata berkelanjutan dalam Asian Games. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting,   terkait perlunya mendorong keterlibatan yang lebih setara antara aktor internasional dan nasional dalam kerja sama multipihak serta memperkuat peran LSM dalam proses pengambilan keputusan, maupun koordinasi untuk mengimplemntasikan norma pembanguan   berkelanjutan dalam wisata olahraga. ......This study analyzes the multi-stakeholder cooperation that occurred in organizing the 2018 Asian Games sporting event tourism in Indonesia as part of the implementation of sustainable tourism, by adopting a transactional cooperation framework developed by Visseren-Hamakers et. al. (2007). The theoretical framework emphasizes the importance of studying the dynamics of interaction between government, private and community actors in achieving goals, especially the Sustainable development agenda. This study uses data from interviews with relevant stakeholders and analysis of relevant document studies. The results of this study found that the significant problems that arise in multi-stakeholder cooperation in this case lie in the unequal and vertical interactions between groups of international and national actors. This is related to the different orientations/goals of each actor in implementing/putting tourism as one of the important sectors in achieving sustainable development. In this context, the role and power are centered on the Olympic Council of Asia (OCA) which has more dominant resources and strengths, where the OCA does not place sports and sustainable tourism as a priority in implementing the 2018 Asian Games. Meanwhile, business groups are still looking at the context sports and tourism as a promotional event to achieve profit, instead of emphasizing aspects of sustainable development (tourism). This research also found that although NGOs were involved, their role was still limited and did not provide significant influence in decision-making related to the holding of the 2018 Asian Games, including in influencing policies or coordinating with other parties to seek the implementation of sustainable tourism in the Asian Games. The results of this study have important implications, related to the need to encourage more equal involvement between international and national actors in multi-stakeholder cooperation and strengthen the role of NGOs in decision-making processes, as well as coordination to implement sustainable development norms in sports tourism.