Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Dengan tidak adanya kepastian hukum normatif mengenai langkah-langkah standar yang diperlukan untuk melakukan prosedur benchmarking, maka setiap perusahaan konsultan pajak, selaku kuasa Wajib Pajak harus menyesuaikan kriteria dalam menyaring pihak ketiga secara individual. OECD Guidelines, bersama dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, hanya memberikan panduan untuk memastikan agar kriteria yagn digunakan tidak bias. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur benchmarking yang dilakukan oleh KKP Indonesia untuk PT ABC sebagai perusahaan distributor penuh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penerapan prosedur benchmarking dengan peraturan dan pedoman perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa KKP Indonesia telah memilih pendekatan dan telah mengembangkan kriteria yang dapat diulangi selama pemeriksaan pajak, sehingga mengurangi potensi risiko bias dalam melakukan prosedur benchmarking.......In the absence of normative legal certainty regarding the standardized steps required to conduct the benchmarking procedure, each tax consulting firm, as the taxpayers' proxy, must tailor the criteria in screening third-party comparables individually. The OECD Guidelines, along with the provision of the prevailing tax laws, only provide several approaches and indicators to ensure that developed criteria are less susceptible to "cherrypicking". This report aims to evaluate the benchmarking procedure carried out by KKP Indonesia for PT ABC as a fully-fledged distributor company. The evaluation is carried out by comparing the implementation of the benchmarking procedure with the applicable tax regulations and guidelines. Based on the evaluation, the results show that KKP Indonesia has chosen the approach and has developed criteria that can be repeated during a tax audit, reducing the potential risk of bias in conducting benchmarking procedures."

"ABSTRAKThe personal scope of employment law is the subject of much ongoing debate. Arguing that an exclusively contractual analysis of this domain is unsatisfactory, the author constructs a European-based empirical typology distinguishing the personal work relations of standard "employees", public officials, "liberal professions", individual entrepreneurial workers, marginal workers, and labour market entrants. These categories and their inter-relationships are then analysed dynamically in terms of "personal work nexuses" - a concept encompassing complex legal ramifications beyond the contractual framework. The conclusions highlight the value of this analytical approach to recent efforts by the ILO and the European Commission to "modernize" labour law."

"Having been a secular republic, Turkey has participated in the formation of Western Alliance institutions such as OECD, NATO, Council of Europe and the EU. Turkey integration with the ELI started ? 1th EEC when Turkey and the EEC has signed an Ankara Agreement in 1963. Further economic integration has evolved ever since, culminating in the Turkey's application for fill! membership. The candidacy was recognized officially in 1999 and despite controversy, Turkey believed becoming EU full membership will be a win-win situation for both parties."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis interpretasi konsep beneficial owner yang digunakan dalam kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/B/PK/PJK/2017 antara PT PLN dan DJP serta melihat implikasinya terhadap kepastian pendanaan Perusahaan melalui Penerbitan global Bond. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan banyak kasus yang sering dibawa ke pengadilan pajak. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat ada kecenderungan Perusahaan membentuk SPV di luar negeri untuk menerbitkan global Bond. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif method dengan menggunakan berbagai sumber data dalam sebuah penelitian (data triangulation). Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari PT PLN dan data sekunder yaitu commentary OECD, jurnal-jurnal, peraturan, hasil putusan, pembahasan tentang kasus sejenis.Dari hasil analisi yang telah dilakukan terhadap Hasil putusan dan peraturan tentang beneficial owner di Indonesia dinyatakan dalam PER-10/PJ/2017, hal yang menjadi penyebab perbedaan interpretasi tentang beneficial owner adalah kurangnya pembuktian dari wajib pajak tentang fakta sebenarnya terkait entitas yang disebut SPV tersebut. Perlu adanya penambahan lampiran dalam peraturan perpajakan Indonesia yaitu permintaan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa entitas tersebut merupakan benefial owner sebenarnya. Suatu Entitas dapat dibuktikan sebagai beneficial owner apabila telah memenuhi persyaratan yang ada dalam commentary OECD tentang Limitation on Benefit.......The purpose of this study is to analyze the beneficial owner concept interpretation used in the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 133/B/PK/PJK/2017 between PT PLN and DGT and see the implications for the Companys funding certainty through Global Bond Issuance. This difference in interpretation raises many cases that are often brought to the tax court. From several cases that occur, it can be seen that there is a tendency for the Company to form SPVs abroad to issue global bonds.The method used in the study is a case study approach. The research design used is a qualitative method using various data sources in a study (data triangulation). The data collected are primary data, namely the results of interviews with informants from PT PLN and secondary data, namely OECD comments, journals, regulations, the results of decisions, discussions about similar cases.From the results of the analysis carried out on the results of the decision and the rules on the beneficial owner in Indonesia stated in PER-10/PJ/2017, the cause of the difference in interpretation of the beneficial owner is the lack of evidence from the taxpayer about the actual facts related to the entity called SPV . It is necessary to add an attachment to the Indonesian tax regulation, namely the request for documents that can prove that the entity is the actual beneficial owner. An Entity can be proven as a beneficial owner if it has fulfilled the requirements contained in the OECD commentary about Limitation on Benefit."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep beneficial owner dalam perjanjian penghindaran pajak berganda OECD Model yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa pajak sehubungan aplikasi tax treaty pasal 10,11,12. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan situasi fakta sengketa pajak, jurnal ilmiah dan OECD Model serta Commentary-nyauntuk mendapatkan solusi permasalahan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa beneficial owner tidak lagi diinterpretasikan secara teknis dibawah hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian (tax treaty), namun harus diartikan dibawah pengertian internasional, salah satunya melalui OECD Commentary. Di bawah pengertian internasional sesuai OECD Commentary, beneficial owner merupakan isu legal. Selama pihak penerima penghasilan memiliki wewenang untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi secara kontrak untuk meneruskan secara langsung kepada pihak lain, maka pihak tersebut adalah beneficial owner.Konsep beneficial owner ditujukan untuk menentukan pihak yang berhak mengaplikasikan treaty dan tidak digeneralisasi sebagai anti avoidance rule yang dapat menyebabkan perluasaan makna konsep ini dan menimbulkan ketidakpastian. Secara substansi, konsepbeneficial owner tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan terletak dari penyusunan kata dan penambahan beberapa kriteria untuk melengkapi konsep beneficial owner secara komprehensif dengan tujuan agar diadakannya tax treaty yaitu mencegah pengenaan pajak berganda dapat tercapai. ......The purpose of this study is to analyze the concept of beneficial owner in the tax treaty OECD Model which is an issue of tax disputes application article 10,11,12. This study uses a descriptive analysis method. The author uses the fact situation, journal and the OECD Model with its commentary to solve the problem. The result show that the beneficial owner is no longer technically be interpreted under the domestic law of the country which has an agreement (tax treaty), but must be interpreted under international understanding, such as through OECD Commentary. Under international meaning according the OECD Commentary, the beneficial owner is a legal issue. As long as the income beneficiary has the authority to use and enjoy the income without a limited contract to pass directly to another person, that party is the beneficial owner. The concept of beneficial owner is intended to determine which person has the right to apply the treaty and not generalized as an anti-avoidance rule that could lead to expansion of the meaning of this concept and create uncertainty. In substance, the concept of beneficial owner does not change significantly. The change is from the addition of several criteria to complete a comprehensive concept of beneficial owner in order to prevent double taxation."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pembahasan terkait dengan harta tidak berwujud sehingga hal ini tercakup dalam pembahasan mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Report yang dipublikasikan oleh OECD. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk membahas mengenai rencana aksi kedelapan yang dikeluarkan oleh OECD terkait dengan isu mengenai harta tidak berwujud. Untuk kemudian, akan dihubungkan kedua hal tersebut dengan aturan perpajakan dan permasalahan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini digunakan berbagai literatur seperti putusan Pengadilan Pajak, OECD Guidelines, jurnal ilmiah serta buku untuk mendapatkan pembahasan atas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini. Selain itu juga melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa transaksi atas pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud menjadi isu penting dalam kelompok perusahaan multinasional karena sifat dari harta tidak berwujud tersebut sebagai driver atas penciptaan nilai (value creation) suatu perusahaan dan sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Selain itu, empat isu utama yang terdapat dalam rencana aksi kedelapan yang dibuat oleh OECD terkait dengan harta tidak berwujud juga penting untuk diperhatikan, hal ini untuk mendapatkan kepastian yang lebih jelas mengenai definisi dari harta tidak berwujud, penentuan alokasi laba yang telah sesuai dengan value creation, pengembangan aturan yang lebih lengkap dan lebih spesifik terkait dengan harta tidak berwujud yang sulit untuk diukur nilainya, serta pembaruan atas pedoman yang terkait dengan aplikasi kesepakatan kontribusi biaya (cost contribution arrangements). ......The purpose of this study is to analyze the importance of the discussion related to the intangible assets so that it is covered in the discussion of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report, published by OECD. In addition, the purpose of this study is also to discuss the action plan number eight published by OECD related to the issue of intangible asset. Furthermore, both of issue will be linked with the tax regulation and the problems arise in Indonesia. These studies use the descriptive analysis method. In performing this analysis, used a variety of literature such as the Tax Court’s decision, the OECD Guidelines, journal and books to get the discussion and solve the problem in this thesis. To complete it, also conducted interviews with informants to get a more in-depth explanation of the existing problems. The results of this analysis show that the transaction over the transfer and use of intangible assets becomes an important issue in the multinational company due to the nature of intangible asset such as a driver on the value creation of the company and it is easily transferable (highly mobile). In addition, the four key issues, contained in the action plan number eight prepared by OECD related to the intangible is also important to note, this is to get more clear certainty regarding the definition of intangible asset, to ensuring that profits associated with the transfer and use of intangibles are appropriately allocated in accordance with value creation, developing transfer pricing rules or special measures for transfers of hard-to value intangibles, and updating the guidance on cost contribution arrangement."

"Transfer pricing merupakan salah satu jenis sengketa pajak yang paling popular yang terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak di seluruh dunia. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa transfer pricing, OECD merumuskan prosedur dalam menerapkan analisis kesebandingan. Prosedur ini membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menentukan nilai wajar dari transaksi hubungan istimewa yang merupakan penyebab utama sengketa transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada PT OCI, untuk mengevaluasi praktik analisis kesebandingan yang dilakukan perusahaan dan kesesuaiannya dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT OCI telah melakukan analisis kesebandingan pada transaksi transfer pricing sesuai dengan pedoman OECD sedangkan pihak otoritas pajak tidak melakukan analisis kesebandingan dalam melaksanakan pemeriksaan transfer pricing. Namun, khusus untuk transaksi penggunaan merek dagang, PT OCI harus menerima hasil koreksi pemeriksaan. Pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi pemanfaatan aset tidak berwujud harus memenuhi dua ketentuan tambahan, yaitu terkait dengan eksistensi transaksi dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset tidak berwujud. Berdasarkan hasil benefit test disimpulkan bahwa merek dagang yang digunakan oleh PT OCI tidak memberikan kontribusi dalam meningkatkan keberhasilan penjualan PT OCI sehingga transaksi penggunaan aset tidak berwujud tidak memenuhi prinsip kewajaran.......Transfer pricing is one of the most popular drivers of tax disputes between taxpayers and tax authorities around the world. To lessen the probability of disputes, the OECD proposes procedures for comparability analysis. These procedures help taxpayers and tax authorities to determine the arm's length values of related-party transactions, which is the main cause of many transfer pricing disputes. This study uses a case study method, focusin g on PT OCI, to evaluate a firm’s comparative analysis practice and its conformity to OECD Transfer Pricing Guidelines. Data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that PT OCI had conducted a comparability analysis of transfer pricing transactions in conformity with the OECD guidelines, while the tax authorities have not carried out a comparability analysis in carrying out transfer pricing audits. However, specifically for trademark utilization transactions, PT OCI must accept the results of inspection corrections. Fulfillment of the arm’s length principle for transactions utilizing intangible assets must comply with two additional provisions, namely related to the existence of transactions and economic benefits from the utilization of intangible assets. With the results of the benefit test, it was concluded that the trademark used by PT OCI did not contribute to increasing the success of PT OCI's sales so that transactions for the use of intangible assets did not meet the arm’s length principles."