Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas mengenai Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada di bawah naungan dua instansi/ kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan dalam hal administratifnya, tetapi dalam tesis ini akan dibahas salah satunya saja yaitumengenai wolayah jabatan khususnya dalam hal seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda. Bagaimanakah dampak / akibat hukumnya jika seorang Notaris yang sudah memiliki wilayah jabatan kemudian diangkat sebagai seorang Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang Notaris? serta tindakan dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? (kaitannya dengan pasal 15 UUJN tentang "Kewenangan" dan pasal 17 UUJN tentang "Larangan". Dalam tesis ini juga akan dibahas mengenai peran dan fungsi organisasi proesi baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta Majelis Pengawas dalam hal terjadi permasalah seperti tersebut di atas.

---

This thesis will discuss the Analysis of Regional Differences of a Notary Public Title Deed Land and Manufacturers Officials (PPAT). As we know that the Notary and PPAT under the auspices of two agencies / ministries are different though both these positions may be doubled by one the sam person. As a result of course there are many differences in terms of administrative, but in this thesis will be discussed one of them is about the region, especially in terms of office of a notary who served concurrently as PPAT get a different job areas. How is the impact / result of the ruling if a notary who already have the title then was appointed an Officer Land Deed Makers (PPAT) in different areas of office with the office as a Notary? and action and what steps can be done to overcome these problems? (related to article 15 UUJN about the "Authority" and article 17 UUJN on "Prohibition"). In this thesis also will discuss the role and function of both Professional Organizations Indonesian Notaries Association (INI) and the Association of Offcial Land Deed Makers (IPPAT) and the Supervisory Board in the event of problems as mentioned above."

"ABSTRAKPerkembangan yang terjadi pada profesi keperawatan memerlukan legislasi keperawatan untuk mempertahankan identitas dan status profesi, menopang, melaksanakan dan membina standar pendidikan keperawatan dan praktek keperawatan sebagai upaya melindungi masyarakat dan perawat. Selanjutnya perlu diatur mekanisme dan prosedur pengakuan terhadap sikap dan kemampuan perawat profesional dan pengakuan kewenangan melaksanakan praktek keperawatan bagi perawat profesional yang diterima secara nasional.Penanganan akreditasi, registrasi dan lisensi praktek keperawatan sebaiknya dilakukan secara berencana dan bertahap, sehingga tidak menirnbulkan gejolak yang mungkin dapat merugikan banyak pihak, terutama sekali masyarakat. Untuk itu perlu ditindaklanjuti melalui: 1) penyusunan kriteria dan standar pendidikan dan praktek keperawatan; 2) perumusan legislasi keperawatan; 3) pembentukan suatu Badan Pengaturan yang mandiri (Badan Keperawatan); 4) pelaksanaan operasional Badan tersebut; dan pemantauan serta evaluasi sistem tersebut (Parsay, 1986).Untuk terwujudnya legislasi keperawatan yang mantap, diperlukan dukungan dari berbagai pihak pemerintah, badan lain terkait, termasuk dukungan dari organisasi profesi kesehatan lain yang sudah lebih terbina dan kuat untuk memfasilitasi organisasi keperawatan."