Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pembaruan atas regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap tertanggung dan mereduksi sengketa yang timbul antara tertanggung dengan penanggung. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. PAYDI merupakan produk asuransi yang memiliki dua manfaat, selain mendapat manfaat proteksi terdapat juga manfaat investasi yang banyak ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi, PAYDI tergolong sebagai asuransi modern karena mangaitkan antara Asuransi dan Investasi. Pada praktiknya terdapat permasalahan pada sektor asuransi di Indonesia, khususnya PAYDI. Penyebabnya, yakni banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dalam hal pelayanan kepada Tertanggung, agen asuransi sering menjanjikan hasil investasi yang menguntungkan tanpa menjelaskan resiko yang akan diperoleh ketika melakukan pembelian PAYDI. untuk meningkatkan perlindungan terhadap tertanggung OJK menerbitkan Surat Edaran OJK No.5 tahun 2022 tentang PAYDI, namun kedudukan Surat Edaran tidak memberikan pelindungan hukum, sehingga diterbitkan beberapa POJK yang memuat isi dari OJK sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap tertanggung. Ruglasi terbaru mengenai PAYDI sudah mereduksi sengketa PAYDI namun,penurunan tersebut belum sepenuhnya turun secara signifikan

---

This article examines the recent updates in the regulations and supervision by the Financial Services Authority (OJK) concerning Investment-Linked Insurance Products (PAYDI) to provide enhanced legal protection for policyholders and reduce disputes between policyholders and insurers. The Study employs a doctrinal research methodology. PAYDI is an insurance product that offers dual benefits: protection and investment returns, and it is widely marketed by insurance companies. It is considered a modern type of insurance due to its integration of insurance and investment elements. However, in practice, the Indonesian insurance sector, particularly PAYDI, faces several challenges. One of the primary issues is that many insurance companies encounter difficulties in delivering satisfactory service to policyholders. Insurance agents frequently promise attractive investment returns without fully explaining the associated risks of purchasing PAYDI. To improve protection for policyholders the OJK issued Circular Letter No. 5 of 2022 regarding PAYDI. However, the legal status of this Circular Letter does not offer comprehensive legal protection, prompting the issuance of several OJK Regulation (POJK) that incorporate the provision of the circular, thus providing better legal safeguards for policyholders. While the latest regulatory developments on PAYDI have contributed to a reduction in disputes, the decrease has not yet reached a significant level."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Hukum Perlindungan Data Pribadi diterapkan di dalam ketentuan dokumentasi pemasaran yang diatur Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal data pribadi, perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh hukum / oleh pemerintah, yang merupakan hak asasi warga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perlindungan data pribadi di tingkat implementasi merupakan hal yang sangat mendesak dalam dunia perekonomian. Hal ini terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen dan kewajiban badan perusahaan yang mengelola data pribadi. Oleh karena itu, perusahan wajib mematuhi peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen, seperti UU PDP dari UU Perlinkos. Dalam Analisa ketentuan pemasaran seperti halnya jual beli produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi pada penelitian ini, pihak Perusahaan asuransi menurut UU PDP berkedudukan sebagai pengendali data dan prosesor data, yang oleh karena dokumentasi dilakukan demi kepentingan pemasaran produk asuransi, maka pihak Perusahaan asuransi harus tunduk dan patuh terhadap UU PDP dalam pertanggungjawaban perlindungan data pribadi dalam dokumentasi yang mereka kumpulkan.

---

This paper analyzes how Personal Data Protection Law is applied in the provisions of marketing documentation stipulated in Circular Letter of the Financial Services Authority Number 5/SEOJK.05/2022 concerning Insurance Products Linked to Investment. This paper is prepared using doctrinal research method. In terms of personal data, the protection of personal data must be protected by law / by the government, which is the human right of citizens enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the protection of personal data at the implementation level is a very urgent matter in the economic world. This is related to the protection of consumers' personal data and obligations of corporate bodies that manage personal data. Therefore, companies must comply with regulations regarding the protection of consumer personal data, such as the PDP Law of the Perlinkos Law. In the analysis of marketing provisions such as the sale and purchase of insurance products linked to the investment in this study, the insurance company according to the PDP Law is in the position of data controller and data processor, which because the documentation is carried out for the sake of marketing insurance products, the insurance company must comply with the PDP Law in the responsibility of protecting personal data in the documentation they collect."