Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran capital charge yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 harus dievaluasi dampaknya terhadap rasio KPMM. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah BI telah menerapkan prinsip keadilan dalam penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 yaitu dengan melakukan perbandingan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM antara kedua PBI tersebut. Data yang digunakan merupakan data publikasi triwulanan tahun 2006 dan 2007 Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Uji hipotesis dengan metode compare mean independent samples t-test. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM di Bank Mega Syariah Indonesia antara PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006. Sedangkan pada Bank Jasa Jakarta dari hasil uji hipotesis ditemukan terdapat perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM diantara kedua PBI tersebut. PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan dalam perhitungan KPMM.

---

One of the aspects that can be used as a standard reference of selecting Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation approach is the one that creates lower capital charge measurement so that the CAR becomes higher. The impact of PBI No. 8/7/PBI/2006 publication on CAR has to be evaluated. This research evaluates whether BI has implemented fairness principles in the publication of PBI No. 8/7/PBI/2006, which is by performing comparation in the implementation of PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 to the CAR of Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta. This research is aimed to evaluate differences between two CAR calculation in two Bank Indonesia Regulations (PBI). Data used in this research are the quarterly data published by Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta in 2006 and 2007. Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis. The result of this research show that there is no difference in the CAR calculation between PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 at Bank Syariah Mega Indonesia while there is difference in the calculation of KPMM ratio between the two PBI at Bank Jasa Jakarta. PBI No. 8/7/PBI/2006 has implemented fairness values in calculating KPMM.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACT
To ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives.

Abstrak :
Perkembangan transaksi keuangan dengan dibantu dengan kemajuan teknologi di dunia menjadikan sistem keuangan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tunai dan non tunai. Adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat menggantikan fungsi uang sebagai alat atau media dalam sistem pembayaran. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan data dari Bank Indonesia dan lembaga sistem pembayaran dunia yang menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai transaksi tunai melalui penggunaan uang kartal untuk mendukung transaksi keuangan sehari-hari.  Di tahun 2018 sebanyak 55% transaksi keuangan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayaran non tunai. Bank Indonesia sebagai lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengelola uang rupiah bertugas untuk mengedarkan uang kartal keseluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan serta dalam kondisi yang layak untuk diedarkan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat membantu dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menerima dan mengkonsumsi uang layak edar dengan menerbitkan peraturan Bank Indonesia, salah satunya adalah PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pada posisi berapa Bank Indonesia mencapai titik keseimbangan mengedarkan uang kepada masyarakat dan perbankan (outflow) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan persamaan simultan. Permintaan masyarakat akan uang dilihat dari jumlah aliran uang yang berasal dari masyarakat dan perbankan dan selanjutnya masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penelitian ini melibatkan 21 provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2015 Q1 – 2018 Q4. Implementasi Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan outflow dan inflow uang Bank Indonesia. ......The development of financial transactions with help of technological advances in the world makes the financial system of public can be done in various ways, cash and non cash. The existence of technological advancement   is expected to replace the function of money as a tool or media in payment system. However, this is not in line with with data from Bank Indonesia and the world payment system agency which states that people in Indonesia still prefer cash transactions through the use pf currency to support daily financial transactions in 2018 as many as 55% of financial transactions in Indonesia still use the cash payment system compared to the non cash payment system. Bank Indonesia as an independent institution in Indonesia which is in charge to managing rupiah money has the duty to circulate currency throught Indonesia with sufficient amount and can fulfill needs and in conditions that are suitable for circulation to the public. In its way, Bank Indonesia  issued a regulation that can help and also make it easier for the public  to be able to receive and consume decent money by issuing Bank Indonesia regulations, one of  PBI No.18/9/PBI/2016 concerning supervision of Payment and Money Management System   of Rupiah. This study aims to look at what position Bank Indonesia reaches the balance point of circulating money to the public and banks (outflow) in order to meet needs of the community by using simultaneous equations. Community demand for money is seen from the amount of money flowing from the community and the Banking sector and the enterin to Bank Indonesia (inflow). This study involved 21 provinces in Indonesia in the periode 2015 Q1 until 2018 Q4. Implementation of Bank Indonesia Regulations issued in 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) has a significant influence on the balance of outflow and inflow of money.

Abstrak :
Dalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimum yang harus dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung risiko potensi kerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modal minimum yang harus disediakan melui KPMM. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yang melalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakan BPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanan dan data outstanding bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008 pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dengan metode Back Testing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ratarata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika bibanding tahun 2007. Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun ratarata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jika dibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harus disediakan jika terjadi kerugian.

---

In Risk Management there is a structure to determine the minimum capital that must be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine the obligation of minimum capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issued PBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in this thesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial loss potential indicated by ATMR and several minimum capitals that must be allocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No. 8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, Jombang. The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial loss within ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRS Lantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance and outstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 until December 2008. Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From the research, it is found that the mean of BPRS Lantabur?s ATMR in 2008 compared to 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the mean of capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this result we can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No. 8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the loss condition.

Abstrak :
Latar Belakang: Menopause adalah salah satu bagian dari siklus alami kehidupan reproduktif perempuan, yang merupakan berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Saat menopause, produksi hormon esterogen dan progesteron menurun. Penurunan kedua hormon ini hingga hampir nol berlanjut sampai ke tahap askamenopause, yaitu fase lanjutan dari menopause. Penurunan hormon esterogen dan progesteron menyebabkan munculnya beberapa perubahan klinis pada rongga mulut, terutama pada gingiva yang dapat mengarah ke keradangan gingiva dan kesehatan rongga mulut. Tujuan: Untuk menganalisis status keradangan gingiva pada perempuan paskamenopause. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang (cross-section). Dilakukan wawancara mengenai lama menopause dan pemeriksaan klinis keradangan gingiva menggunakan Papillary Bleeding Index (Saxer dan Muhlemann) pada 93 orang perempuan paskamenopause di wilayah Bekasi. Hasil: Rata-rata usia perempuan paskamenopause yang diteliti 61 tahun (SD ±7,2). 79 orang perempuan paskamenopause yang diteliti memiliki skor PBI baik, dan 14 orang perempuan paskamenopause memiliki skor PBI sedang. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara keradangan gingiva dengan lama menopause (p>0,05). Terdapat perbedaan yang bermakna (p<0,05) antara keradangan gingiva (mean 1,15, SD ±0,36), dengan tingkat akumulasi plak gigi (mean 1,91, SD ±0,6), kalkulus gigi (mean 2,12, SD ±0,67), dan tingkat kebersihan mulut (mean 2,25, SD ±0,62), dan antara lama menopause dengan tingkat kebersihan mulut. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status keradangan gingiva sangat berkaitan dengan akumulasi plak gigi, kalkulus gigi, serta tingkat kebersihan mulut perempuan paskamenopause, sehingga prosedur pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut perlu dilakukan secara berkala.

---

Background: Menopause, which was a part of female?s reproductive life natural cycle, confirmed when women had no menstrual period for 12 consecutive months. When menopause appeared, the production of estrogen and progesterone hormone decreased. The decreasing almost reached zero and continued until postmenopausal phase, which was a continue phase from menopause. The impact of the decreasing estrogen and progesterone hormone has made several clinical changes in oral cavity, especially in gingival, which could lead to gingival inflammation and oral health. Objective: To analyze the gingival inflammation status in postmenopausal women. Method: This study was a descriptive analytic study using the cross-sectional study method. Years since the last menopausal period were obtained from 93 postmenopausal women in Bekasi area. Clinical examination of gingival inflammation was studied using Papillary Bleeding Index (Saxer and Muhlemann). Results: The mean age of postmenopausal women was 61 years (SD ±7, 2). 79 postmenopausal women had a good PBI scores and 14 postmenopausal women had moderate PBI scores. There was no correlation between gingival inflammation and period of time since postmenopausal women had their last menstruation (p>0, 05). There were significant correlation (p<0, 05) between gingival inflammation (mean 1, 15, SD ±0, 36) and dental plaque accumulation (mean 1, 91, SD ± 0,6), with dental calculus (mean 2,12, SD ±0,67), and OHI-S (mean 2,25, SD ±0,62). There was a strong correlation (p<0, 05) between OHI-S and period of time since postmenopausal women had their last menstruation. Conclusion: Gingival inflammation strongly correlated with dental plaque accumulation, dental calculus, and OHI-S in postmenopausal women, so good oral hygiene procedures were needed periodically.

Abstrak :
This research aims the activity and the result of students' learning in physics class VIII3 SMPN 7 Padang model PBI (Problem Bsed Instruction ) bases on media.....

Abstrak :
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara JKN memperkirakan pada 2015 akan mengalami defisit lebih dari 6 triliun rupiah. Pada 2016, defisit diperkirakan menjadi 11 triliun rupiah. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo yang berjumlah 800 orang dan sampel yang diteliti sebesar 100 orang. Variabel pendidikan (P=0,005); Dimensi Ketepatan waktu (P=0,000); kesopanan dan keramahan (P=0,08); tanggung jawab (P=0,004); kenyamanan mendapatkan pelayanan (P=0,000); pelayanan (p=0,232) dan kemudahan mendapat pelayanan (P=0,000). Variabel jenis kelamin dan pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien JKN Non PBI pada Puskesmas Kecamatan Jakarta Timur. Kesimpulannya variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pasien JKN Non PBI Pada Puskesmas Kecamatan Jakarta Timur adalah ketepatan waktu;kemudahan mendapat pelayanan dan kenyamanan mendapatkan pelayanan dengan p value = 0,000 < 0,05. Kesopanan dan keramahan petugas serta pelayanan dinyatakan tetap berpengaruh terhadap kepuasan dikarenakan dianggap merupakan faktor-faktor yang penting dalam kepuasan pelayanan. ......Health development in the period 2015-2019 is Indonesia Sehat program with the goal to improve the health and nutritional status of the community through health and empowerment through community efforts are supported with financial protection and health care pemeratan. Social Security Agency (BPJS) Health as JKN organizers estimate in 2015 is a deficit of more than 6 trillion rupiahs. In 2016, the deficit is estimated to be 11 trillion rupiahs. This study uses a crosssectional study design. The population in this study were outpatients at the subdistrict Puskesmas Kramat Jati and Pasar Rebo totaling 800 people and studied sample of 100 people. Education variable (P=0,005); Dimension Timeliness (P=0,000); courtesy and friendliness (P=0,083); the responsibility (P=0,004); the comfort to get services (P=0,000); and easy to get services (P=0,000); services (P=0,232). Education variable; dimension of job and services are not significantly affects patient satisfaction JKN Non PBI at East Jakarta District Health Clinics. In conclusion Dimension Timeliness; comfort to get services and easy to get services most influence on patient satisfaction JKN Non PBI in East Jakarta District Health Clinics with p value = 0,000 < 0,05. Courtesy and friendliness with services is still influence on patient satisfaction bicause it was important factors on patient satisfaction.

Abstrak :
Pemerintah telah menyediakan skema kepesertaaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 135 juta masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai perlindungan agar mereka terhindar dari pengeluaran kesehatan yang tinggi dan memiskinkan. Melihat besarnya cakupan peserta yang mencapai 60 persen dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu adanya evaluasi dalam penetapannya. Studi ini menganalisis ketepatan sasaran dalam penetapan peserta PBI. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, dengan menggunakan metode regresi logistik untuk melihat tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan rumah tangga penerima bantuan. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaktepatan dalam penetapan peserta penerima PBI, berdasarkan model terdapat 13,05 persen (19.841 rumah tangga) penerima PBI yang seharusnya tidak berhak menerima PBI (inclusion error).  Dan terdapat 47,81 persen (30.854 rumah tangga) yang tidak menerima PBI seharusnya berhak menerima PBI (exclusion error). ......The Government has provided recipients of contribution assistance (PBI) membership schemes for 135 million poor people and near poor as a protection so that they avoid high health expenditures and impoverishment. Seeing the large coverage of participants who reached 60 percent of the total participant of The National Health Insurance (JKN), it is necessary to have an evaluation in its determination. This study examines how the evaluation of the policy is seen from the suitability of determining PBI participants. This study uses data from the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas), with the logistic regression method to the level of inaccuracy of targets in using beneficiary households. It was found that there was an inaccuracy in the determination of PBI recipients, based on the model there was 13.05 percent (19.841 households) of PBI recipients who should not be entitled to receive PBI (inclusion error). And there is 47,81 percent (30.854 households) that do not receive PBI who are entitled to receive PBI (exclusion error).

Abstrak :
Kinerja usaha adalah seberapa baik hasil yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perekonomian untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, kinerja keuangan bank merupakan bagian yang bersifat kuantitatif dari kinerja usaha bank secara keseluruhan. Kinerja keuangan bank dapat dilihat melalui penilaian tingkat kesehatan bank yang bersumber dari laporan keuangan bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode triwulan 1-2006 sampai dengan triwulan IV-2008. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode perbandingan antara penilaian menurut dengan PBI No. 9/1/PBI/2007 dan penilaian menurut Ketentuan sebelumnya, yang meliputi faktor-faktor; Permodalan, Kualitas Aset, Likuiditas, dan Rentabilitas. Meskipun penelitian ini hanya menganalisis faktor finansial tanpa faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dan faktor manajemen, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Bank Umum Syariah melalui penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan PBI tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBI No. 9/1/PBI/2007 bersifat antisipatif terhadap risiko, komprehensif dalam melakukan penilaian, dan telah menyesuaikan dengan prinsip- prinsip syariah. Kemudian mengenai kinerja keuangan Bank Umum Syariah menurut PBI No. 9/1/PBI/2007 terdapat penilaian yang kuran memuaskan terhadap faktor Kualitas Aset, sementara penilaian terhadap faktor Permodalan, Likuiditas, dan Rentabilitas dapat dikatakan sangat baik. ......Business performance is defined as how well the outcome is shown by a company in achieving economic goals to rnaximize economic welfare. Bank's financial performance is a quantitative part of its business performance, Financial performance of a bank can be observed through the rating System derived from its financial statement. This research is aimed to identify financial performances of Indonesian Islamic banks during the first quarter period of 2006 to the fourth quarter of 2008. It is a quantitative research by using descriptive analysis. The method used in this research is a comparison between Bank Indonesia Regulation No. 9/1/PBI/2007 and its previous provision which involve these factors: Capital, asset quality, liquidity, and eamings. Although this research studies only financial factors without the sensitivity of markel risk and management, it is able to describe the condition of Islamic banks in relation to the implementation of the regulation. The result of this research shows that Bank Indonesia Regulation No.9/1/PBI/2007 is anticipative to risks, having comprehensive assessment, and adapted to sharia principles. Conceming the financial performance of Islamic banks as stated in Bank Indonesia Regulation No.9/1/PBI/20007, there is unsatisfactory assessment in the asset quality. However, the assessment of capital, liquidity, and eamings can be considered excellent.