Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Akibat adanya ketidakseimbangan dari jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan di provinsi di Indonesia, pelayanan kesehatan antar provinsi di Indonesia menjadi tidak merata.Penelitian ini menganalisis dampak dari ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan terhadap peningkatan PDRB sektor jasa kesehatan di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 27 provinsi periode 2010-2013.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tenaga medis (dokter di Rumah Sakit dan Puskesmas) serta sarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) berdampak terhadap peningkatan PDRB sektor jasa kesehatan. Ternyata jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan di Pulau Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) tidak lebih baik daripada provinsi lain di luar Pulau Jawa. Sehingga selain penambahan di luar Jawa, penambahan di Pulau Jawa sendiri perlu dilakukan.......Economic condition is one of the aspect to measure the success of a country development. Because of the insufficient number of doctors and health facilities between the provinces in Indonesia, there are inequalities of health care in Indonesia. This study analyzes the impact of the availability of health workers and health facilities on improvement of the health sector GDRP in Indonesia using panel data of 27 provinces in Indonesia within 2010-2013 period.The result of this study conclude that health workers (doctors in hospitals and Puskesmas) and health facilities (hospitals and Puskesmas) are able to improve the health sector GDRP. Surprisingly, the health workers and health facilities in Java area (Central Java, East Java, West Java and Banten) have no better condition compared to other provinces outside Java. Therefore, the decision of adding health workers and health facilities not only important outside Java area, but also important in Java area."

"Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentrallstik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. Untuk itulah kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari variabel apa saja yang mampu mendukung terwujudnya Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRBjasa serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai proxy variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal penelitian ini dilakukan di26Propinsidi Indonesia dengan menggunakanmetodeanalisis data panel. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tulisan dengan menggunakan metode path analysis sehingga didapat variabel mana saja yang memiliki hubungan secara langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah"