Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Corona Virus Disease 19 (Covid-19) kian meningkat di Indonesia. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, penyebaran Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi di masyarakat dan tingginya tingkat pengangguran akibat rendahnya daya serap tenaga kerja. Sebagai upaya untuk menjaga perekonomian nasional, pemerintah bekerjasama dengan bank menyelenggarakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui skema penempatan dana pemerintah di bank. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional pelaku UMKM terdampak Covid-19 dan menjaga eksistensi bank di Indonesia. Bank BRI adalah salah satu bank yang mendapatkan penempatan dana dari pemerintah dalam jumlah besar. Jika Bank BRI tidak dapat mengelola dana tersebut dengan baik, maka Bank BRI berpotensi mengalami risiko. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis peran pemerintah dan Bank BRI dalam pelaksanaan program PEN, serta perlindungan hukum bagi Bank BRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Fokus pemerintah dan Bank BRI dalam program PEN tersebut adalah penyaluran kredit pada sektor UMKM. Agar program PEN berjalan dengan optimal, pemerintah dapat mengimplementasikan konsep good governance dan Bank BRI perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, melalui prinsip 5C, 7P, GCG serta melaksanakan manajemen risiko guna menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Selanjutnya, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, serta menaikkan nilai penjaminan yang sesuai dengan besaran nilai jaminan yang dijamin oleh LPS. ......Coronavirus Disease 19 (Covid-19) keeps increasing in Indonesia. Not only it threatens health, Covid-19 also impacts the national economy, causing a decrease in the public consumption and increase in unemployment due to low rate of labor absorption. In order to maintain the national economy, the government works alongside with banks to run the National Economic Recovery Program (PEN) through government fund allocation scheme in banks. This scheme is expected to drive the economy of UMKM who are impacted by Covid-19 and to maintain the existence of banks in Indonesia. BRI is one of a few banks which received fund allocation from the government in large amount. If BRI fails to manage the fund well, BRI may suffer some risks. In this research, the researcher analyzed the role of the government and BRI in the implementation of PEN program and the legal protection for BRI in accordance to the applicable law. The writing of this research used normative juridical method, which is a research that refers to legal norms in the regulation as well as applicable and binding norms in the society. The focus of the government and BRI in PEN program is the distribution of loans to UMKM sector. In order for this PEN program to run optimally, the government could implement the concept of good governance and BRI shall pay attention to the precautionary principles through 5C, 7P, and GCG principles, and also to perform risk management to maintain the quality of the distributed loan. Furthermore, the role of Deposit Insurance Company is also required to maintain public trust towards the banking sector and to raise the insurance value that is in accordance with the amount guaranteed by the Deposit Insurance Company.