Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser
"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.
......Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51637
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Mathilda
"Skripsi ini membahas tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia dalam pembangunan PLTU Batang di propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tujuan untuk meneliti dan mengidentifikasi proses pembangunan PLTU Batang. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu untuk melakukan survei terkait dengan hal pembebasan tanah untuk pembangunan proyek infrastruktur, dan juga survei akan kemungkinan menggunakan tenaga pembangkit tenaga listrik selain menggunakan batu bara untuk keselamatan lingkungan.
......This thesis discusses on Government Cooperation with Business Entities in
Indonesia in the construction of the PLTU Batang in Central Java. This study is a
normative juridical research with the aim to investigate and identify the PLTU
Batang?s construction process. Results suggest that the government needs to
conduct a survey related to land acquisition for the construction of infrastructure
projects , and also surveying the possibilities of using energy power plants in
addition to use of coal for environmental safety."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64752
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurelia Librinaningrum
"Skripsi ini membahas mengenai analisis Bargaining Power pada Kesepakatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Batang melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Kajian yang dilakukan dalam tesis ini meneliti relasi antara negara Indonesia sebagai Negara Tuan Rumah dengan Perusahaan Swasta yang terlibat dalam proyek PLTU Batang: PT J- POWER, Itochu Corporation, dan PT Adaro Power. Dari Agenda PPP di Indonesia, yang baru terlaksana pembangunannya hingga tahun 2016 hanyalah proyek PLTU Batang. Konsep Bargaining Power dipakai dalam tesis ini untuk mencari faktor-faktor variabel Potential Power dan Actual Power dari masing-masing aktor yang mendukung kesepakatan pembangunan PLTU Batang dapat terjadi. Dalam tesis ini, penulis menemukan bahwa faktor utama yang mendorong Prusahaan Swasta untuk dapat berinvestasi di PLTU Batang yaitu nilai investasi, Sumber Daya Alam, maupun Manusia yang dimiliki oleh Indonesia, serta Kebijakan Publik yang menarik para investor untuk membiayai proyek agenda PPP di Indonesia.
......This thesis discusses the analysis of Bargaining Power in the Central Java Power Plant Agreement or PLTU Batang through the Public-Private Partnership or PPP scheme. This study case in this thesis examines the relationship between Indonesia as the Host Country and Private Sector that involved in the development project of Central Java Power Plant: PT J-POWER, Itochu Corporation, and PT Adaro Power. In the PPP’s Agenda in Indonesia, Central Java Power Plant is the only construction that has only been carried out until 2016. The concept of Bargaining Power is used in this thesis to find the variable factors of Potential Power and Actual Power of each actor that supports Central Java Power Plant Development Agreement. In this thesis, the writer finds that the main factors for private companies to encourage in PLTU Batang are the investment value, natural resources, and people owned by Indonesia, as well as public policies that attract investors to finance the PPP project agenda in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library