Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelenggaraan PPDB Di DKI Jakarta memiliki Pro dan Kontra dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI Jakarta Ditinjau Dari Aspek Kewenangan Kepala Daerah. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji konsep kewenangan kepala daerah, ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan PPDB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki perbedaan dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa RI. Hal ini terdapat pada proses seleksi dan jumlah kuota yang dilakukan pada PPDB di DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, namun hal ini tidaklah melanggar kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2010.  Saran dari penulis adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengatur mengenai penyelenggaraan PPDB sebaiknya lebih menekankan pada desentralisasi pendidikan dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. DKI Jakarta sebaiknya dapat melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dengan memaksimalkan sumber daya teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta ...... The implementation of PPDB at DKI Jakarta has its pros and cons regarding its administration by the Government of DKI Jakarta. This prompted the author to conduct research under the title Zoning Policy on the Acceptance of New Students at DKI Jakarta Judging from the Aspect of the Authority of the Regional Head.This research is carried out using the normative legal research method namely, by examining the concept of the authority of regional heads, the provisions of the Local Government Act, and the National Education Law. The study shows that the implementation of PPDB by the Provincial Government of DKI Jakarta is not in accordance with the regulations of the Indonesian Ministry of Education and Culture. The selection process and the quota conducted on PPDB at DKI Jakarta do not adhere to the provisions contained in Permendikbud No. 44 of 2019, however, this does not violate the authority of the local government regarding education management as stipulated in Law No. 23 of 2014 and PP. 17 of 2010. The suggestion from the author is that the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in regulating the implementation of PPDB should emphasize more on decentralization of education where local governments can adjust a policy according to the existing conditions in the region. DKI Jakarta should be able to carry out a better socialization process by maximizing the technological resources owned by the DKI Jakarta Government.

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di jenjang SMK pada tahun  2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki kinerja yang belum baik, padahal Dinas memiliki sumber daya keuangan, material, manusia dan regulasi yang cukup memadai. Panitia penyelenggara memilki struktur dan fungsi yang jelas dalam bertugas, namun masih ditemukan banyak masalah dalam pengelolaan sumber daya dan komitmen panitia penyelennggara dalam melaksanakan pelayanan. Manfaat dari pelayanan pendidikan PPDB Online tahun 2015 belum terasa signifikan bagi para stakeholder yang terlibat. ......This study discusses the educational services in Bekasi City Department of Education in the implementation of Admission Students New (PPDB) Online service at vocational high school in 2015. This study used qualitative approach and the post-positivist paradigm. Data was collected through in-depth interviews and literatures study. The results showed that educational services are carried out by the Bekasi City Department of Education has not been good, yet, the Department has the financial resources, materials, human and adequate regulation. Departement have the effective structure and clear function, but still found many problems in the resources management and the committee commitment in carrying out the service. Benefit from educational services PPDB Online 2015 has not felt significant for stakeholders involved.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap persentase jumlah siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri Indonesia tahun 2016-2019. Persentase jumlah siswa mengulang dalam studi ini dihitung berdasarkan jumlah siswa mengulang kelas dibagi jumlah total siswa keseluruhan di tahun yang sama. Uji Placebo yang dilakukan pada studi ini menunujukkan hasil yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah menengah atas swasta di Indonesia. Berdasarkan data antar kabupaten/kota dan variabel kontrol berupa jumlah sekolah, rasio murid-guru, jumlah ruang kelas, pembagian wilayah barat/timur Indonesia, dan karakteristik daerah kabupaten/kota, diketahui bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi juga berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah swasta di Indonesia. Analisis antar wilayah juga menyimpulkan bahwa persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah terjadi penurunan yang lebih besar di wilayah barat Indonesia dibandingkan wilayah timur Indonesia. Rasio murid-guru juga dapat meningkatkan persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah di Indonesia, dimana semakin banyak guru maka jumlah siswa yang mengulang kelas juga akan semakin meningkat. Simpulan dari studi ini adalah menujukan kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri. ......This study aims to analyze the effect of implementing the zoning system PPDB policy on the percentage of students repeating grades in Indonesian public high schools in 2016-2019. The percentage of students repeating in this study was calculated based on the number of students repeating a class divided by the total number of students in the same year. Placebo test conducted in this study showed significant results. This study concludes that the New Student Admission policy of the zoning system is negatively correlated with the percentage of students repeating in public high schools compared to private high schools in Indonesia. Based on data between kabupaten/kota and control variables in the form of number of schools, student-teacher ratio, number of classrooms, division of the western/eastern regions of Indonesia, and kabupaten/kota regional characteristics, it is known that the PPDB policy of the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high school compared to private high school in Indonesia. The cross-regional analysis also concluded that the percentage of students repeating grades at the secondary school level decreased more in western Indonesia than in eastern Indonesia. The student-teacher ratio can accelerate the percentage of students repeating a class at the secondary school level in Indonesia, where the more teachers there are, the higher the number of students repeating a class. The conclusion of this study is that the PPDB policy on the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high schools.

Abstrak :
ABSTRAK
< Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

Abstrak :
Pembangunan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pemerataan dan kesetaraan dalam pelayanannya, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2017 agar meratanya kualitas di setiap sekolah sehingga menghilangkan stigma sekolah favorit. Namun dalam pelaksanaannya, sistem zonasi mempengaruhi input sekolah yaitu siswa menjadi sangat heterogen. Dalam sebuah proses pendidikan, tentunya input yang berubah dapat mempengaruhi pula proses serta output dari pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas pendidikan SMA Negeri di Kota Bekasi berdasarkan proses pendidikan yang berlangsung sebelum dan sesudah berlakunya sistem zonasi yang disampaikan oleh Tokuhama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang digunakan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak terjadi perubahan kualitas pendidikan di SMAN 1 Bekasi hal tersebut disebabkan karena sekolah tersebut dapat menjaga kualitasnya dengan menyesuaikan kondisi siswa yang beragam. Sementara itu, SMAN 5 Bekasi mengalami penurunan kualitas yang disebabkan karena sekolah tersebut menuntut siswanya untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlaku di sekolahnya sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Sedangkan SMAN 15 Bekasi menerima manfaat dari adanya keberagaman input di sekolahnya dengan melakukan upaya standarisasi pelayanan dan perbaikan proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikannya meningkat.

---

Zoning system policy for the New Student Admission in 2017 which aimed for being able to equalize the quality of education in each school and eliminate the stigma of favorite schools, is the background for Indonesia development of education in achieving equity and equality in its services. However, in its implementation, the zoning system influences school inputs which is become very heterogeneous. In an educational process, the changing inputs can also influence the process and output of the education. Therefore, this study aims to describe the quality of the education of Public High Schools in Bekasi based on the educational process that took place before and after the enactment of the zoning system delivered by Tokuhama. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, and its analysis used qualitatively. The results of this study found that there was the quality of education at SMAN 1 Bekasi has not changed because the school was able to maintain its quality by adjusting the conditions of those various students. Meanwhile, SMAN 5 Bekasi experienced a decline in quality due to the school's demand for students to follow and adjust in the learning process that applies in their school so that it affected the students learning outcomes. Whereas SMAN 15 Bekasi received benefits from the diversity of school inputs by making efforts to standardize services and improve the learning process so that their education quality improved.

Abstrak :
Pendidikan menjadi topik pembicaraan di Indonesia pada tahun 2020, khususnya Provinsi Jakarta, terkait aturan zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketersediaan SMAN yang tidak merata di setiap kelurahan, serta demografi siswa menjadi pertimbangan dalam penentuan wilayah zonasi sekolah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cilincing dan bertujuan untuk mengetahui lokasi SMAN berdasarkan aksesibilitas dan wilayah zonasi serta, faktor pendukung lainnya seperti keunggulan sekolah yang terdiri dari peringkat UTBK dan daya tampung bangku sekolah. Selain itu juga untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan orang tua siswa dan tingkat pendapatan orang tua siswa terhadap lokasi SMAN yang dipilih berdasarkan aksesibilitas dan wilayah zonasi sekolah serta keunggulan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dan statistik deskriptif, yakni uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan lokasi SMAN yang dipilih mayoritas siswa adalah lokasi sekolah yang berada dalam zonasi dengan aksesibilitas kurang mudah dan cukup mudah dari rumah siswa serta mayoritas siswa memilih sekolah dengan keunggulan peringkat 3. Pada hasil uji chi square menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua siswa dengan lokasi SMAN yang dipilih, namun terdapat hubungan antara tingkat pendapatan orang tua siswa dengan lokasi SMAN yang dipilih, serta tidak adanya hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan dengan keunggulan sekolah, namun adanya kecenderungan pemilihan sekolah antara tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap keunggulan sekolah. ......Education became a discussion topic in Indonesia in 2020, especially in Jakarta, regarding school zones rules on the New Students Admission (PPDB). The unequal availability of State Senior High School in each urban village and student demographics became a consideration in determining the school zones area. This research was conducted in Cilincing District and aimed to understand the location of State Senior High School based on accessibility and zones area. In addition, there were supporting factors such as school excellence consisting of UTBK (Computer Based Exam) ratings and school capacity. Besides that, this research also aimed to find out the relationship between the Parents’ education level and the income level of the chosen State Senior High School locations based on accessibility and school zones area, as well as school excellence. This research applied spatial analysis and descriptive statistics methods, which were the chi-square test. The result showed that the location of the State Senior High School chosen by the majority of students was the location of the school zones which was in less easy and fairly easy accessibility from students' homes. In addition, most students chose a school with an excellence rank of 3. The chi-square test results indicated that there was no relationship between the Parents’ education level and the location of the chosen State Senior High School. However, there was a relationship between the parents’ income level and the chosen State Senior High School location. Besides that, there was no relationship between the level of education and income with school excellence. However, there was a tendency of school choice with education level and income towards school excellence.