Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tidak dipungut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) lebih digunakan oleh industri garmen dibanding dengan industri serat benang dan kain sebagai penyedia bahan baku dalam industri tekstil. Pemberian insentif menghambat berkembangnya industri serat benang dan kain, serta mendistorsi penggunaan bahan baku lokal karena fasilitas hanya untuk bahan baku impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada industri garmen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian fasilitas PPN terutang tidak dipungut merupakan penerapan fungsi pemerintahan yang diungkapkan oleh Musgrave berupa fungsi stabilisasi. Komitmen dan pengetahuan penerapan baik perpajakan dan administrasi sangat penting dalam penerapan fasilitas PPN KITE. Komitmen dari pemerintah dan Kementerian terkait saling bersinergi untuk mengoptimalkan penerapan fasilitas secara efisien. Pemberian fasilitas untuk impor bahan baku yang diolah tujuan ekspor dianggap tidak netral karena mendistorsi pilihan untuk menggunakan bahan baku lokal. Bila diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut untuk bahan baku lokal yang diolah tujuan ekspor dari segi pengawasan akan sulit dan restitusi harus dilakukan bukan hanya di industri garmen saja tetapi juga industri serat benang dan industri kain. ...... The Incentive of uncollected Value Added Tax (VAT) Facility for Ease of Import Purpose of Exports (KITE) is more used by the garment industry than The Yarn and Fabric Fiber Industry as a provider of raw materials in the textile industry. In addition, the provision of incentives inhibits the development of the yarn and fabric fiber industry and distorts the use of local raw materials because the facilities are only for imported raw materials. The aim of this research is to analyse the application of VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports in the garment industry. The research approach used in this research is a qualitative approach and descriptive research type. Data collection techniques that are used in this research are literature studies and interviews. The result of this research show that the provision of uncollected VAT facilities is the application of the Government function revealed by Musgrave, that is the stabilization function. Commitment and knowledge of both taxation and administration is very important in the application of the VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports. Government and related ministry commitments are mutually synergistic to optimize the implementation of facilities efficiently. Providing facilities for importing raw materials to be processed for export purposes is considered not neutral because it distorts the choice to use local raw materials. If incentive of uncollected VAT facility is also given for local raw materials to be processed for export purposes, there will be difficulties in order to supervise the implementation. Besides, the restitution must be applied not only in the Garment Industry but also in the Yarn Fiber Industry and the Fabric Industry.

Abstrak :
Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah mencanangkan alternatif diversifikasi energi untuk mengatasi keterbatasan energi fosil. Industri bioetanol yang dihasilkan dari tetes tebu molasses merupakan industri yang diharapkan memiliki peran aktif dalam rangka penyediaan Bahan Bakar Nabati penganti Bahan Bakar Fosil. Namun industri ini terhambat karena berbagai faktor antara lain belum adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai PPN . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan tetes tebu molasse dilihat dari prinsip economic growth dan ease of administration, serta menganalisis fasilitas PPN yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa pengenaan PPN atas tetes tebu molasse belum memenuhi pengembangan ekonomis dan belum dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif PPN. Dari sisi ease of administration, terutangnya tetes tebu kurang memenuhi asas convenience dan efficiency, sedangkan asas certainty dan simplicity dapat dipenuhi. Fasilitas yang dianggap tepat adalah PPN terutang tidak dipungut atau skema pengganti insentif lain. Seyogyanya pemerintah dapat membentuk koordinator tetap dan mempertimbangkan pemberian fasilitas insentif PPN atas penyerahan molasses guna mendorong pengembangan energi baru terbarukan. ......Through the policy of national energy, government has launched an alternative of energy diversification to overcome the fossil energy that is very limited. Bioethanol industry that is produced from sugarcane drops molasses is an industry which is expected to have an active role in providing fuel from vegetables in place of fossil fuel. Nevertheless, this industry has been obstructed because of some factors, one of which is the absence of value added tax VAT incentives. This research is intended to analyze the applying of value added tax on the sugarcane drops submission molasse seen from the economic growth and ease of administration principles, and to analyze the value added tax facilities that can be provided. This research uses qualitative approach with field study and literature study data collection methodes. From the result of this research, it is known that the applying of value added tax on sugarcane drops molasse has not fulfil the economical development yet and has not been considered decent to get value added tax incentives. Based on the ease of administration principles, the granting of VAT facility on the submission of molasses is less fulfilling the principle of convenience and efficiency, while certainty and simplicity principles can be met. The facilities that are deemed appropriate are the unpaid VAT or other incentive replacement schemes. Hopefully government should be able to establish a permanent coordinator and willing to consider giving the facilities for value added tax incentives on molasses submission in order to push the development of renewable new energy.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis latar belakang dilakukan perubahan kebijakan dan evaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan manfaat murni. Evaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc ini menggunakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dari Dunn 2014. Hasil evaluasi adalah kebijakan kenaikan tarif PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc ini telah memenuhi kriteria efektivitas, keadilan, dan ketepatan. Saran atas simpulan penelitian ini adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif PPnBM guna meningkatkan netralitas konsumsi dan produksi.

---

This study analyst about background of changes and evaluation of increasing luxury sales tax rate on delivery of two wheel vehicles with cylinder capacity over 500 cc. This study used qualitative descriptive approach and pure research of merits. Evaluating in this study using of policy evaluation criteria from Dunn 2014. The result of the evaluation is the policy of increasing luxury sales tax rate on delivery of two wheel motorcycles with cylinder capacity over 500 cc fulfill effectiveness, equity, and appropriateness criteria. Recommendation from this study is giving facility to decrease luxury sales tax rate in order to increase consumption and production neutrality.