Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. Perdagangan melalui internet ataupun secara elektronis mulai digunakan. Kemajuan pesat tersebut sebaiknya dilengkapi dengan Ide-ide kreatif untuk menyediaan konten-konten menarik. Berkembangnya industri kreatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi membuka peluang usaha baru yaitu content provider. Bisnis tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, terutama PPN. Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi download atas digitized goods, sehingga seringkali susah untuk diidentifikasi penyerahannya. Kemudian, hal ini akan menyangkut pengidentifikasiaan content provider sebagai PKP yang seringkali menjalankan usahanya melalui website (virtual office). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan didukung wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa content provider merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam ruang lingkup PPN. ......The rapid growth of technology is followed by the rise of human need on technology. Electronic trade through internet is often carried out currently. Regarding those condition, trade should be complemented by creative idea, in order to provide some interesting content. The growing of creative industry, whose implementation is supported by technology infrastructure, sets off a new business field opportunity, which is content provider. In any case, tax will be imposed on that business, particularly Value Added Tax (VAT). This research is focused on the treatment of VAT toward transactions which are performed by content provider. The purpose of this research is to identify transactions which are performed by content provider; most of them are download transactions (digitized goods). Therefore, some supplies are often hardly identified whether they are taxable supplies or not. Moreover, this is related to content provider's identification as a taxable person, as regards its business operation is often implemented through website (virtual office). The determination of time and place of consumption is important to be identified as well. This research was using qualitative approach with descriptive research. Researcher was using library research and field research and fully supported by in-depth interview in her collecting data methods. The result of this research shows content provider is a taxable person who carries out taxable supplies in the term of VAT.

Abstrak :
Skripsi ini membahas hubungan restitusi PPN atas ekspor terhadap cash flow perusahaan dan upaya perencanaan pajak untuk meminimalkan beban cash flow perusahaan dalam proses restitusi PPN tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan Restitusi PPN yang dilakukan (PT YI) secara nominal dan waktu memiliki implikasi terhadap cash flow. Jika permohonan resitusi PPN berhasil dengan tingkat koreksi kecil, maka cash flow dapat berjalan dengan normal dan sebaliknya. Pada awalnya upaya perencanaan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan beban cash flow perusahaan belum optimal, oleh karena itu dilakukan usaha perbaikan Perencanaan pajak baik internal maupun exkternal.

---

The focus of this study is the relation of VAT refund for exporting to the company cash flow and the tax planning attempt for the minimization of burden company cash flow in course of the VAT refund. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research show the VAT refund done nominally and time own which implicated to the cash flow. If the VAT refund application completed with minimum correction level, the cash flow can work normally and the other way around. In the beginning, tax planning attempt done by YI Corp. to minimize the burden of the cash flow company not yet optimal, therefore it done.

Abstrak :
ABSTRAK
Restitusi pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang- undang perpajakan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), namun pada prakteknya di dalam melaksanakan haknya tersebut, wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi PPN mengalami ketidakpastian atas permohonan restitusinya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya tunggakan permohonan restitusi PPN yang mencapai +/- 7.111 kasus dengan nilai nominal 10 trilyun rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi dari permohonan restitusi PPN sejak tahun 2001 s/d 2005. Jika masalah tunggakan permohonan restitusi PPN tersebut tidak segera dituntaskan oleh Pemerintah, akan berakibat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan arus kas dan mungkin terjadi kebangkrutan. Di sisi yang lain kredibilitas dan tingkat kepercayaan dunia usaha kepada Pemerintah umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya juga akan menurun. Akibat jangka panjang akan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya tunggakan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai, menganalisis apakah ketentuan perpajakan yang baru dapat mengatasi tunggakan permohonan restitusi PPN, serta untuk mengetahui faktor faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan ketentuan yang baru tersebut.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dan menguasai masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan permohonan restitusi adalah tidak jelasnya definisi permohonan dianggap lengkap yang ada di peraturan yang lama, banyaknya data dan dokumen yang diminta, terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, lamanya proses konfirmasi faktur pajak, mental petugas pajak yang belum semua membaik, dan akibat adanya kasus ekspor fiktif di salah satu kantor pelayanan pajak.

Penerbitan peraturan baru yang mengatur restitusi PPN ini dari sisi kepastian hukum sangat baik dan dapat mempercepat proses restitusi yang baru sekaligus dapat memberikan kepastian hukum atas tunggakan permohonan restitusi yang lama. Namun di sisi yang lain ketentuan yang baru tersebut menuntut pengusaha kena pajak untuk melengkapi permohonan restitusi PPN mereka dengan dokumen-dokumen yang sangat banyak dan lengkap melebihi peraturan yang lama sehingga pada akhirnya akan menambah beban perpajakan bagi wajib pajak.
Selain itu masalah yang lain dari peraturan yang baru ialah adanya pembatasan waktu maksimal 1 bulan dari sejak permohonan restitusi yang diberikan oleh fiskus bagi wajib pajak untuk melengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukung, kedua hal inilah yang menjadi kendala dari sisi wajib pajak. Sedangkan masalah dari sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti mental aparatur pajak yang belum semua berubah menjadi baik, keterbatasan jumlah petugas pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, dan timbulnya perbedaan persepsi di internal DJP sendiri ketika ketentuan ini mulai diterapkan, serta kurangnya koordinasi antara pihak DJP dengan pihak terkait seperti instansi Bea dan Cukai.

Untuk mengatasi masalah mental aparatur pajak yang kurang baik tersebut, maka Dirjen Pajak diharapkan menerapkan sistem reward dan punishment kepada aparatnya secara tegas dan konsisten sehingga dapat memberikan efek jera. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah pemeriksa pajak maka pihak DJP disarankan membuat program yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi kekurangan tenaga pemeriksa. Sedangkan untuk mengatasi perbedaan persepsi di internal DJP maupun di kalangan wajib pajak, maka pihak DJP disarankan untuk meningkatkan sosialisasi atas setiap ketentuan yang baru melalui pendidikan dan latihan bagi para pelaksana di lapangan (khususnya eselon V & IV), membuat lokakarya, seminar, dan menggunakan semua media komunikasi milik DJP misalkan melalui website. Untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara pihak DJP dengan instansi terkait misalkan Bea dan Cukai, maka perlu kiranya kedua belah pihak membentuk unit kerja bersama untuk mengatasi kurangnya koordinasi. Untuk membantu pihak wajib pajak di dalam melaksanakan haknya maka perlu kiranya pihak DJP menyederhanakan permintaan dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diminta, seperti permintaan master B/L atau Ocean B/L yang bisa dihilangkan.

Abstrak :
Perubahan biaya sekolah berpotensi menyebabkan perubahan perilaku individu dalam menentukan keputusan bersekolah (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; dll). Dengan menggabungkan data survei rumah tangga dan survei komunitas IFLS 5, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak biaya terhadap keputusan bersekolah dan kemudian menganalisis implikasinya terhadap potensi PPN Jasa Pendidikan di Indonesia. Hasil estimasi dengan Heckman dan multiresponse model menunjukkan bahwa biaya masih menjadi hambatan bersekolah terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia. Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan adanya segmentasi dalam keputusan memilih sekolah swasta. Analisis implikasi dari keputusan bersekolah menunjukkan bahwa kriteria pengenaan PPN Jasa Pendidikan harus ditetapkan secara hati-hati karena berpotensi untuk meningkatkan angka putus sekolah. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah negeri berpotensi menimbulkan isu ketidakadilan karena potensi beban pajak yang bersifat regresif. Selain itu potensi penerimaannya relatif rendah karena pembiayaan pendidikan yang bergantung pada Pemerintah. Sedangkan pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah swasta kepada individu dalam rumah tangga di kelompok penghasilan tertinggi menunjukkan potensi penerimaan terbesar dengan potensi beban pajak yang bersifat progresif. ......Changes in school cost potentially changes individual behavior in determining school decisions (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; etc.). By using IFLS 5 data, we combine household and community survey data to estimate the impact of cost on schooling decisions and analyze its implications on potential VAT revenues for education services in Indonesia. The estimation results using Heckman and multiresponse model show that cost is still remain a barrier for schooling, especially for low-income households in Indonesia. In addition, the estimation results also show that there is private school segmentation due to decision for schooling. Schooling decisions’s implications analysis shows that the criteria for imposing VAT on Educational Services should be set carefully because potentially increasing the dropout rate. The imposition of VAT on public schools potentially raising injustice issues due to the regressive tax burden. In addition, potential revenue gained is relatively low because its dependency on the government. Meanwhile, the imposition of VAT on private schools shows the greatest potential revenue and progressive tax burden in the highest income group.

Abstrak :
ABSTRAK
Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.

---

ABSTRACT
Tax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap listrik rumah tangga. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelusuran atau pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, studi pustaka dan untuk menunjang hal tersebut dilakukannya wawancara terhadap narasumber terkait. Listrik merupakan sumber energi yang menjadi kebutuhan orang banyak sehingga mendapatkan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan dari pengenaan pajak. Bahkan pemerintah tidak hanya memberlakukan pembebasan PPN terhadap listrik, tetapi juga memberikan subsidi dan kompensasi terhadap energi listrik. Pemerintah memberikan pembebasan PPN yang disertai dengan subsidi dan kompensasi terhadap energi listrik bertujuan agar terjadinya pemerataan terhadap akses energi listrik dengan harga yang terjangkau sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama dalam mengakses energi listrik. Pemerintah juga masih memberikan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan dari pengenaan pajak terhadap listrik non subsidi. Hal tersebut bertujuan agar beralihnya masyarakat kepada rentang daya listrik yang lebih tinggi untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi. ......This research discusses the exemption from Value Added Tax (VAT) on household electricity. This article was prepared using juridical-normative research methods by conducting searches or approaches to Legislative Regulations, literature studies and to support this, interviews with relevant sources were conducted. Electricity is an energy source that many people need, so they get tax incentives in the form of exemption facilities from taxation. In fact, the government not only imposes VAT exemption on electricity, but also provides subsidies and compensation for electrical energy. The government provides VAT exemptions accompanied by subsidies and compensation for electrical energy with the aim of equalizing access to electrical energy at affordable prices so that all Indonesian people have equal access to electrical energy. The government also still provides tax incentives in the form of exemption facilities from taxation on non-subsidized electricity. This aims to shift society to a higher electric power range to help the government reduce the subsidy burden.