Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PKPU merupakan lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor. Asas kepastian hukum tercermin dalam pengaturan kompetensi relatif dari setiap Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kepailitan dan PKPU. Sementara itu, asas perlindungan hukum diwujudkan melalui prosedur yang menjamin hak-hak para pihak, tercermin prosedur pencabutan PKPU yang mewajibkan pemanggilan debitor, kreditor, dan pengurus. Kedua asas ini menjadi jiwa dari UU K-PKPU untuk dapat menjadi lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini, Penulis menganalisis penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS terhadap PT Pembangunan Perumahan (persero). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, Penulis menarik kesimpulan bahwa permohonan PKPU yang diajukan pada putusan tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Pengadilan Niaga Makassar tidak memiliki kompetensi relatif. Di lain sisi, pencabutan PKPU terhadap PT PP telah sesuai dengan asas perlindungan hukum, mengingat Majelis Hakim telah melakukan prosedur pencabutan PKPU sesuai dengan Pasal 279 UU K-PKPU dan pencabutan PKPU telah disetujui oleh mayoritas kreditor.

---

PKPU is a legal institution designed to resolve debt payment disputes, providing both debtors and creditors with legal certainty and protection. The principle of legal certainty is reflected in K-PKPU Law through the relative jurisdiction of each Commercial Court to receive, examine, and adjudicate bankruptcy and PKPU petitions. Meanwhile, the principle of legal protection is realized through procedures that guarantee the rights of all parties, as evidenced by the PKPU revocation procedure that mandates the summoning of debtors, creditors, and trustees. These two principles form the core of the K-PKPU Law to serve as a reliable and trustworthy debt resolution institution for the Indonesian people. In this paper, the author analyzes the application of the principles of legal certainty and legal protection in the Makassar Commercial Court Decision Number 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS against PT Pembangunan Perumahan (Persero). With doctrinal research method with a conceptual approach, the author concludes that the PKPU petition filed in the aforementioned decision does not meet the principle of legal certainty because the Makassar Commercial Court does not have relative jurisdiction. Conversely, the revocation of the PKPU against PT PP is in accordance with the principle of legal protection, considering that the panel of judges has carried out the PKPU revocation procedure in accordance with Article 279 of the K-PKPU Law, and the revocation of the PKPU has been approved by the majority of creditors. "

"Pramuraharjo Tahun 2001 adalah tahun penuh tantangan bagi PT. Pembangunan Perumahan (persero). Serangkaian perubahan yang didorong oleh semangat reformasi, serta dampak krisis yang berkepanjangan telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan dan usaha jasa konstruksi pun tidak luput dari pengaruh tersebut. Dengan kondisi yang demikian PT. Pembangunan Perumahan (persero) berupaya menempuh upaya strategis guna memperkuat daya saingnya.Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi PT. Pembangunan Perumahan (persero) untuk terus menerus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dan mempunyai strategi bisnis yang efektif untuk merebut target pasar bahkan ceruk pasar di industri ini. Untuk mencapai hal ini, perlu menganalisis lingkungan industri dan persaingannya (lingkungan eksternal) serta kinerjanya (lingkungan internal) sebagai dasar untuk membuat strategi bisnis yang jelas dan tepat.Dalam rangka mencari formulasi strategi bisnis yang sesuai maka diperlukan upaya identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk itu maka diadakanlah penelitian ini yang memfokuskan pada upaya penentuan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi perusahaan di tengah persaingan.Penelitian yang dilakukan di PT. Pembangunan Perumahan (persero) ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan responden para karyawan pada tingkat supervisor dan manager yang berjumlah 15 orang. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah kuesioner terstruktur dengan jenis pertanyaan tertutup.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi strategi yang disarankan bagi PT. Pembangunan Perumahan (persero) adalah strategi investasi dengan menekankan pada strategi penetrasi pasar dan harga sehingga dapat menonjolkan competitive advantage-nya dibandingkan pesaing lain yang sejenis.Daftar Pustaka : 39 Buku Literatur+ 3 Buletin/Artikel + 1 Evaluasi Kinerja"