Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai perusahaan asuransi jiwa P.T. (Persero) Asuransi Jiwasraya telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat pemegang polis. Agar pada waktunya perusahaan itu dapat memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya kepada pemegang polis, dana yang terhimpun harus ditanam kan dalam investasi yang aman dan menguntungkan. Salah satu bentuk investasi yang diperkenankan oleh ketentuan Menteri Keuangan adalah penggadaian polis. Penggadaian polis adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis derigan penyerahan polis yang bersangkutan sebagai agunan. Pinjaman ini memang sudah dikenal sejak mula-mula berkembang industri asuransi jiwa di dunia. Semula penggadaian polis dimaksudkan untuk menanggulangi kesulitan pemegang polis dalam membayar premi. Namun, dalam perkembangan selanjut nya pinjaman dibenikan dalam bentuk tunai yang pengunaan nya sepenuhnya diserahkan kepada pemegang polis. Sesuai dengan polis yang digadaikan, pinjaman dilaku kan dalam 3 macam valuta yaitu: valuta rupiah tanpa in deks, valuta rupiah dengan indeks, dan valuta dolar Ameri ka Senikat. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku saat ini dibedakan untuk ketiga jenis valuta yang dipergunakan. Pungutan bunga dilakukan pada awal tiap semester. Apabila dua semester berturut-turut pemegang polis tidak membayar bunga, maka piutang bunga tersebut dibebankan pada pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman dapat dilakukan secara angsuran, atau sekaligus, atau diperhi tungkan dengan uang asuransi yang akan diterima kelak. Banyak pemegang polis yang tidak membayar bunga serta tidak mengangsur pokok pinjaman. Sehingga, beban pinjaman nya semakin lama semakin besar. Pada saat terjadi kiaim kematian atau kiaim ekspirasi, uang asuransi yang diterima menjadi terlalu kecil karena dipotong pinjaman yang semakin besar. Keadaan ini mengecewakan pemegang polis atau ahli warisnya dan dapat merugikan citra perusahaan asuransi jiwa. Sementara itu pengelolaan penggadaian polis itu sendiri belum berjalan dengan baik. Mutu pelaksana masih perlu ditingkatkan dengan dukungan otomatisasi administrasi. Apabila dikelola dengan baik, penggadaian polis dapat menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi perusahaan asuransi jiwa."

"Pada tahun akhir tahun 2019, Kementerian BUMN melaporkan kemungkinan kecurangan yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Pada tahun itu juga terjadi gagal bayar karena nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya ingin menarik uangnya yang menjadi haknya. Penyebab dari gagal bayar ini merupakan permasalahan yang berlarut-larut dari tahun 2006 hingga 2018 dan juga terdapat kasus korupsi yang membuat PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar nasabahnya. Pada akhirnya, dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya ditemukan jawaban untuk menyelesaikan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwasraya dengan melakukan restrukturisasi polis. Dalam restrukturisasi polis yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya memiliki permasalahan hukum di dalamnya seperti adanya penurunan nilai polis, perpindahan aset saat kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya tidak baik, dan perjanjian. Kemudian, penelitian ini juga menelaah dari sisi perlindungan hukum dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses restrukturisasi polis sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dan perlindungan hukum yang bisa diberikan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan perilaku verbal yang bersifat yuridis-normatif, dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder dan juga melalui wawancara. Dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa pemindahan aset dari PT Asuransi Jiwasraya ke PT Asuransi IFG Life bertentangan dengan ketentuan dari POJK No. 71 Tahun 2016. Kemudian, juga terdapat beberapa perlindungan hukum bagi nasabah agar nasabah baik yang menerima maupun menolak restrukturisasi polis bisa tidak mengalami kejadian serupa di masa yang akan datang.

---

At the end of 2019, the Ministry of State-Owned Enterprises reported the possibility of fraud by PT Asuransi Jiwasraya to the Attorney General's Office. That year also, there was a default because customers from PT Asuransi Jiwasraya wanted to withdraw the money that was their right. The cause of this default was a protracted problem from 2006 to 2018 and a corruption case that made PT Asuransi Jiwasraya unable to pay its customers. In the end, from the Financial Restructuring Plan (RPK), PT Asuransi Jiwasraya found the answer to complete the responsibilities of PT Asuransi Jiwasraya by restructuring the policy. In the policy restructuring carried out by PT Asuransi Jiwasraya, there are legal issues, such as a decrease in the policy's value, transfer of assets when PT Asuransi Jiwasraya's financial condition is not good, and agreements. Then, this study also examines the legal protection of PT Asuransi Jiwasraya customers. Therefore, this study aims to analyze the process of policy restructuring as a liability to customers carried out by PT Asuransi Jiwasraya and the legal protection for customers of PT Asuransi Jiwasraya. The research method used is a literature study and juridical-normative verbal behaviour by examining library materials or secondary data and interviews. From this research, the answer is that the transfer of assets from PT Asuransi Jiwasraya to PT Asuransi IFG Life is contrary to POJK No. 71 of 2016. Then, there are also several legal protections for customers so that customers who accept or reject policy restructuring can not experience similar incidents in the future."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar serta bentuk tanggung jawab jiwasraya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwasraya memenuhi kewajiban nya dalam polis. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan maupun mekanisme khusus terkait perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada para pemegang polis ketika perusahaan penanggung mengalami kegagalan bayar. Jiwasraya sebagai penanggung bersama dengan telah memberikan perlindungan hukum represif berupa melakukan restrukturisasi polis dengan mengalihkan polis kepada perusahaan asuransi lainnya sebagai upaya penyelamatan manfaat polis. Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindugan bagi para pemegang polis.

---

This thesis discusses legal protection for insurance Policy Holders, Allowance and Old Days Guarantee by insurance companies that fail to pay and Jiwasraya’s form of responsibility to policyholders due to Jiwasraya’s failure to fulfill his obligations. This thesis uses normative juridical research methods that use research materials in the form of literature and related laws and regulations. In this research, there are no specific laws and regulations which giving protection for policy holders when insurance companies fail to pay his obligations. Jiwasraya as an insurer with government has giving repressive legal protection with policy restructurisations to save the benefits of the police. There is a need for special regulations about policy guarantee institution to provide legal certainty and also protection for policy holders."