Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDereguiasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Paket 27Oktober 1988, menimbulkan fenomena baru dalam nuansa moneter diIndonesia. Sejak kebijaksanaan deregulasi perbankan tersebut diberlakukan,jumlah bank melonjak drastis. Dana perbankan naik 45%, sedang jumlahuang beredar naik dan Rp 14,4 trilyun menjadi Rp 20,1 trilyun. Gambaranlain, pada akhir tahun 1988-1992 kondisi tingkat bunga real sangat tinggi. Halitu dikarenakan baik bank swasta, bank asing, maupun bank pemerintahbersaing untuk merebut dana masyarakat. P.T. Bank Bumi Daya (Persero), menurut Undang-Undang Perbankan No. 7Tahun 1992, merupakan bank umum yang telah menjalankan transaksidevisa, dan memiliki tekad untuk selalu berusaha meningkatkanprofesionalísme, serta efisiensi kerja. Berdasarkan hasil pembahasan dataneraca dan laporan rugi-laba yang tercantum dalam laporan tahunannya.Diketahui bahwa salama periode 1988-1993, ternyata perkembanganlikuiditasnya cenderung menurun hingga mencapai 2,00%, sedangkan dilainpihak pertumbuhan rentabilitasnya cenderung untuk menurun pula selamaperiode tersebut (tabel 4). Atas dasar fenomena di atas, penulis mengangkat permasalahan: Faktorfaktor apakah yang menyebabkan turunnya likuiditas yang disertai denganmenurunnya rentabilitas dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi kerjaP.T. Bank Bumi Daya (Persero) pada periode tersebut ? Hipotesis yang diajukan penulis, bahwa turunnya likuiditas tersebut karenakomposisi deposito jangka pendek satu bulan lebih memegang peranan, dankomposisi yang jatuh tempo pada tahun tersebut relatif meningkat, sertaadanya pertumbuhan dan giro dan tabungan yang masa jatuh temponya relatiflebih sulit diprediksi. Menurunnya rentabilitas tenjadi karena pertumbuhanpendapatan operasional relatif lebih kecd dìbandingkan pertumbuhan totalbiayanya, sehingga pertumbuhan aba bersih periode 1988-1993 relatif lebihkecil dibandingkan pertumbuhan total aktivanya dan terjadinya penurunanequity multiplier akibat kenaikan modal sendin yang relatif lebih besardanpada total asetnya. Analisis yang digunakan adaLah analisis likuiditas, analisis rentabilitas, dananalisis efisiensi, seria diadakan pula audiensi dengan pihak manajemenbank untuk membuktikan hipotesis tersebut. Hasil anialisis dan pembahasan menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukanpeniulis dapat diterima, sehingga P.T. Bank Bumi Daya (Persero) diharapkanperlu tetap menjaga kebijakan kreditnya yang berhati-hati, mengendalikanbiaya operasíonalnya dalam upaya meningkatkan efisiensi, dan lebih mengoptimalkan pendapatan non bunganya (fee based income) dalam rangkamenghasilkan pertumbuhan laba bersih PT. Bank Bumi Daya (Persero) yangIebih tinggi."

"Dalam kerangka pasar bebas atau World Trading Organisation (WTO) menurut scedule of commitment untuk liberalisasi perdagangan jasa-jasa (termasuk sektor keuangan) yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Services (CATS), khusus negara-negara berkembang pemberlakuannya baru dilakukan pada tahun 2020. ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta ASEAN Framework Agreement on Services (ALAS) ini, akan lebih mempercepat liberalisasi perdagangan jasa dalam lima tahun mendatang (tahun 2003). Kesepakatan kerjasama ekonomi regional pada dasarnya mengacu pada GATS dengan empat modality yang harus diperhatikan sebagai berikut:1. Cross border supply. Adanya kebebasan untuk memasok/menawarkan jasa dari suatu negara anggota lain. 2. Consumption Abroad. Dalam hal ini disepakati adanya kebebasan orang di suatu negara untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari sesama egara anggota. 3. Commercial presence. Adanya kebebasan bagi perusahaan asing untuk membuat, mendirikan ataupun mengembangkan usahanya/kantornya. 4. Presence of natural persons. Kesepakatan ini penting untuk dicermati karena berarti ada kebebasan lalu lintas manusia antar negara dalam hubungannya dengan bisnis menjual jasa pada suatu negara. Kesepakatan tersebut mencerminkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bank-bank di Indonesia akan bersaing secara bebas dengan bank-bank asing. Keadaan akan semakin sulit, manakala bank-bank pemerintah harus bersaing dengan bank-bank asing, khususnya karena adanya AFTA tahun 2003, padahal dalam skala regional sebelumnya sejumlah bank di kawasan ASEAN sudah lebih dulu besar dan kuat. Untuk menghadapi situasi persaingan bebas, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank pemerintah kecuali melakukan restrukturisasi, karena dengan langkah ini akan memberikan peluang terciptanya peningkatan efisiensi dan daya saing bagi bank hasil merger atau konsolidasi."