Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk DKI Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kenyataannya pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta, khususnya wilayah pantai utara Jakarta tidak hanya semata-mata berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan. Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa depan terkait dengan reklamasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Wilayah DKI Jakarta mempunyai tekanan yang tinggi akan pertumbuhan penduduk. Kedua, Reklamasi yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi belum pempertimbangkan kebijakan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi ......Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities such as residential, industrial, offices to support the carrying capacity and the development of cities, including Jakarta. Since the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government confirms the regional authority to manage its marine territory. Regional autonomy as set forth in the provisions of the legislation above is a strong foundation for local governments to implement the development of marine areas ranging from aspects of planning, utilization, monitoring and control In fact reclamation in Jakarta, especially the north coast of Jakarta is not solely based on the authority of the Regional Government. Therefore, it will be seen how far the reclamation law setting a longstanding and how future prospects. Normative methods used to examine the rules of reclamation with the regulations that will be found overlap and integration into and what should the government of Jakarta in the future related to reclamation. The results showed that: first, the Jakarta area have high pressure will population growth. Second, Reclamation is done by decision of the Governor of DKI Jakarta, although adjustable with the distribution of spatial but regardless of policies and laws issued by the central government. Thirdly, the importance of integration in reclaiming the spatial arrangement between the central government and local governments. Fourth, uniform laws referenced in carrying out the reclamation area.

Abstrak :

Studi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tahun 2017. Studi ini akan menjelaskan bagaimana proses konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang mewakili lembaga tersebut. Kemudian juga akan menjelaskan penyebab tercapainya konsensus dari dua pihak tersebut. Dalam menjelaskannya, studi ini menggunakan teori konflik dan konsensus serta business confidence. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian jurnalistik dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Anies R Baswedan dan Pemerintah Pusat oleh Menteri Koordinator Luhut B. Panjaitan merupakan sebuah konflik lisan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak terkait kebijakan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Konflik tersebut kemudian melibatkan pihak luar dalam mempengaruhi pandangan pihak yang berkonflik. Hingga konflik tersebut berakhir dengan konsensus yang menggunakan konsensus model pendapat gabungan.

---

This study discusses conflicts that occur between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Central Government in the 2017 Jakarta North Coast Reclamation policy. This study will explain how the conflict process occurs between the parties representing these institutions. Then it will also explain the reasons for reaching the consensus of the two parties. In explaining it, this study uses conflict and consensus theory and business confidence. The research used a qualitative method with data collection techniques through interviews, journalistic studies, and literature studies. The results of this study find that the conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta represented by Governor Anies R Baswedan and the Central Government by Coordinating Minister Luhut B. Panjaitan was an oral conflict caused by differences in the interests of each party related to the implementation of the North Coast Jakarta reclamation policy. The conflict then involves an outside party in influencing the views of the conflicting parties. Until the conflict ends with a consensus that uses a consensus model of joint opinion.

Abstrak :
Kota Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota besar lain dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal ini menjadi masalah baru yakni kebutuhan akan ruang dan lahan baik untuk pemukiman, perkantoran, pusat usaha dan kegiatan penunjang lainnya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk menjadi solusi keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Jakarta. Walaupun fungsi, tujuan dan kebermafaatan reklamasi yang secara teori mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membuat perencanaan Tata Ruang Pantai Utara Jakarta dan bagaimana menyelaraskannya dengan perencanaan lingkungan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dicari tahu bagaimana pengaturan mengenai perencanaan lingkungan Pantai Utara Jakarta dan penyelenggaraannya dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana pengaturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah Pantai Utara Jakarta serta penyelenggaraannya. Sehingga dari situ dapat diketahui mengenai kesesuaian antara pengaturan dan penyelenggaraan lingkungan dengan perencanaan tata ruang wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta. ......The city of Jakarta, like other big cities, is experiencing rapid population growth. This has become a new problem, like the need for space and land both for settlements, offices, business centers and other supporting activities. The reclamation of the North Coast of Jakarta is a step taken by the Government to be a solution to the limited land available in the Jakarta area. Although the functions, objectives and benefits of reclamation are theoretically capable of having a positive impact on the environment, but the reclamation also has a fairly large negative impact. This fact raises various questions about how the government plans the Spatial Planning for the North Coast of Jakarta and how to align it with environmental planning for the area. Therefore, it is necessary to find out how the arrangements regarding the the environmental planning of the North Coast of Jakarta and its implementation in the utilization, protection and management, and how the arrangements regarding the spatial planning of the North Coast of Jakarta and its implementation. So from there, we can assess the suitability between environmental planning with spatial planning for the North Jakarta Coastal area.