Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Filariasis semakin menjadi perhatian masyarakat karena cukup meresahkan dengan akibat yang ditimbulkan berupa cacat permanen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian filariasis di Papua Barat tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain case control. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Mei 2015 di Papua Barat. Penduduk di Papua Barat yang berusia 13-50 tahun dan telah diperiksa antigenaemia filariasis dipilih sebagai populasi studi. Analisis yang dilakukan dengan regresi logistik model prediksi. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil: terdapat hubungan bermakna pada variabel pembagian wilayah urban-rural, daerah rural lebih berisiko (OR=6,3; 95%CI 3,659-10,615), jarak rumah-puskesmas, jarak ≥ 1 km lebih berisiko (OR=2,2; 95%CI 1,343-3,575), dan berobat ke puskesmas sebagai faktor protektif (OR=0,6 95%CI 0,323-0,962). Faktor pemanfaatan pelayanan kesehatan pada variabel pembagian wilayah urban-rural merupakan faktor risiko dominan yang mempengaruhi kejadian filariasis di Papua Barat. Perlunya dilakukan penentuan status endemisitas filariasis dan evaluasi POPM lebih banyak pada masyarakat rural, untuk mengeliminasi filariasis.

---

ABSTRACT
Filariasis increasingly to public attention because it is quite disturbing to the impact in the form of permanent disability. The purpose of this study was to assess the risk factors that affect the filariasis in West Papua 2015. The research using a case control design. This study was conducted in february-may 2015 in West Papua. Residents in West Papua were aged 13-50 years and have been examined antigenaemia filariasis chosen as the study population. The analysis with logistic regression prediction model. the sample consisted of 113 as cases and 452 controls. Based on the analysis results, results obtained: variable urban-rural zoning, rural areas are more at risk (OR=6,3; 95%CI 3,659-10,615), distance home-health centers, distance ≥ 1 km is more at risk (OR=2,2; 95%CI 1,343-3,575), and go to the health center as a protective factor ((OR=0,6 95%CI 0,323-0,962). Health care utilization factor on the variable urban-rural zoning is the dominant risk factor affecting the filariasis in west papua. The need for the determination of the status of filariasis endemicity and evaluation POPM more on rural communities, to eliminate filariasis.

Abstrak :
Anak dengan HIV/AIDS membutuhkan terapi Antiretroviral (ARV) dan merupakan suatu tantangan bagi keluarga untuk tetap mempertahankan kepatuhan terhadap terapi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologis deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi pengalaman keluarga merawat anak dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah lima orang. Hasil penelitian ini mengidentifikasi 5 tema yaitu 1) dimensi pemberian terapi ARV, 2) keyakinan terhadap pengobatan, 3) dukungan dari tenaga kesehatan terhadap terapi ARV, 4) merasa takut, 5) mengalami proses berduka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan masukan bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak dengan HIV/AIDS

---

Abstract
Children living with HIV who undergo Antiretroviral (ARV) therapy give challenge to their family in order to adhere to the therapy. This qualitative study used descriptive phenomenology approach, the purpose of this study is to explore family?s experience in caring children living with HIV who undergo Antiretroviral (ARV) therapy. Five participants were involved in this study. Five themes were identified, namely: 1) Antiretroviral (ARV) therapy dimension, 2) faith on the therapy, 3) health professional support in Antiretroviral (ARV) therapy, 4) feeling afraid, and 5) experienced grieving process. From this study, it is suggested that nurses need to improve their knowledge and skill in caring children living with HIV.

Abstrak :
Hingga saat ini stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dimana prevalensi tertinggi terjadi di Negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri prevalensi stunting beragam dengan prevalensi tertinggi berada di kawasan Indonesia Timur, salah satunya adalah Provinsi Papua Barat dimana berdasarkan hasil Riskesdas 2010 prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat 49,2 %. Telah dilakukan penelitian cross sectional terhadap kejadian stunting pada anak berumur dibawah lima tahun dengan hasil didapat faktor yang berhubungan dengan kejadian stunring di Provinsi Papua Barat adalah fasilitas pelayanan kesehatan, imunisasi dasar, pendapatan rumah tangga, dan umur responden. Until now, stunting remains a public health problem, where the highest prevalence occurred in poor and developing countries including Indonesia. In Indonesia, prevalence of syunting varied with the highest prevalence in The eastern part of Indonesia, one of which is the province of West Papua, which is based on 2010 result of primary health research prevalence of stunting in 49,2 % of West Papua. Cross sectional was conducted on the incidence of stunting in children under five years old with the results obtained factors related to the event stunting in West Papua Province is healthcare facilities, basic immunizations, household income, and age of respondent.

Abstrak :
Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan. ......The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education.

Abstrak :
Indonesia adalah negara endemisitas filariasis yang tinggi (13.032 kasus pada tahun 2015) dan Papua Barat adalah provinsi tertinggi ketiga dengan filariasis (1.244 kasus). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan filariasis sebagai masalah kesehatan masyarakat global yang harus dihilangkan melalui pemberian obat massal (MDA) dengan memberikan diethylcarbamazine citrate (DEC) dan albendazole, dosis tunggal, setahun sekali dalam lima tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cakupan MDA di Papua Barat pada 2015 dan untuk menganalisis hubungan antara tingkat endemisitas filariasis dan cakupan MDA. Sebuah studi cross-sectional dilakukan dengan menggunakan data peserta MDA yang telah direkam oleh Dinas Kesehatan Papua Barat (total sampling) pada tahun 2015. Data tersebut mencakup jumlah total populasi yang mengonsumsi obat MDA, populasi target dan total populasi di setiap kabupaten Papua Barat. Target cakupan MDA yang ditentukan oleh WHO adalah> 65% dari total populasi dan> 85% dari populasi yang ditargetkan. Hasil menunjukkan bahwa cakupan MDA di Papua Barat pada 2015 per total populasi adalah 35% dan per populasi target adalah 45,2%, tidak mencapai target WHO. Tingkat endemisitas filariasis dikaitkan dengan cakupan MDA; per total populasi (chi-square p <0,001) dan per populasi yang ditargetkan (chi-square p <0,001). Area dengan tingkat endemisitas filariasis yang lebih rendah memiliki persentase cakupan MDA yang lebih rendah daripada area dengan tingkat endemisitas filariasis yang lebih tinggi.

---

Indonesia is a country of high filariasis endemicity (13,032 cases in 2015) and West Papua is the third highest province with filariasis (1,244 cases). The World Health Organization (WHO) states filariasis as a global public health problem that must be eliminated through mass drug administration (MDA) by giving diethylcarbamazine citrate (DEC) and albendazole, a single dose, once a year in five consecutive years. This study aims to evaluate the scope of MDA in West Papua in 2015 and to analyze the relationship between the degree of endemicity of filariasis and MDA coverage. A cross-sectional study was conducted using MDA participant data that was recorded by the West Papua Health Office (total sampling) in 2015. The data includes the total population taking MDA drugs, the target population and the total population in each district of West Papua. The MDA coverage target determined by WHO is> 65% of the total population and> 85% of the targeted population. The results show that MDA coverage in West Papua in 2015 per total population was 35% and per target population was 45.2%, not reaching the WHO target. The degree of filariasis endemicity is associated with MDA coverage; per total population (chi-square p <0.001) and per targeted population (chi-square p <0.001). Areas with lower levels of filariasis endemicity have lower MDA coverage percentages than areas with higher levels of filariasis endemicity.