Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mendeskripsikan proses transformasi sosial yang timbul dari penetrasi kapitalisme dan globalisasi di suatu lokasi yang spesifik. Melalui studi kasus Proyek Migas di Lapangan Banyuurip Blok Cepu di Bojonegoro, penelitian ini memperlihatkan bagaimana interaksi antara korporasi multinasional ExxonMobil dan situasi-situasi lokal telah membentuk praktek-praktek sosial, ekonomi dan budaya tertentu dan pada saat yang sama memungkinkan korporasi tersebut mewujudkan agendanya guna mengakumulasi laba.Temuan utama penelitian ini adalah bahwa Proyek Migas Blok Cepu merupakan arena pertarungan, kolaborasi, negosiasi, akomodasi dan bahkan resistensi antar aspirasi dan kepentingan dari para aktor baik pada skala global, nasional dan lokal dengan beragam agenda yang berbeda (ekspansi kapital global, pembangunan, praktek entrepreneural). Tesis ini memanfaatkan konsep ?Friction? yang diajukan oleh Anna Tsing (2005) sebagai suatu kerangka penelitian empiris dalam mengkaji proses-proses global yang sedang berlangsung.

---

This research aims to present the case of the Proyek Blok Cepu as illustration of how capitalism and globalization penetrate and arise social transformation in Bojonegoro regency. As this study shows, global interaction between ExxonMobil multinational corporation and local situations forms a spesific social, cultural, and economic practices and processes, as well as allows this capitalist corporation to operate.

It is found that Proyek Blok Cepu has been an arena of battles, collaborations, negotiations, accomodations and even resistences between aspirations dan interests of multiscalar actors and agenda (global capital expansion, development, and entrepreneurial activities). This study employs Tsing's "Friction" as a conceptual tool for empirical research to investigate a global processes."

"Kebebasan berkontrak yang merupakan "roh" dan "napas" sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihakpihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupaun putusan pengadilan. Dalam sistem hukum modern dewasa ini, kebebasan berkontrak di atas tidak hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan (statutory prohibition), tetapi juga oleh extra legal standard. Extra legal standard tersebut merupakan standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan. Dengan adanya standar ini, maka kontrak tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai ex nihilo, hasil dari kesepakatan atau kehendak bebas para pihak untuk saling mengikatkan diri, tetapi kontrak harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama, moral dan keadilan. Keseimbangan para pihak dalam berkontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar dan mutlak harus dipenuhi, karena itu dalam diri para pihak yang berkontrak harus terdapat pemahaman dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Oleh karena itu, dapat dipahami perkembangan asas kebebasan berkontrak yang cenderung mengarah pada ketidakseimbangan para pihak kemudian dibatasi oleh berbagai ketentuan yang bersifat memaksa agar pertukaran hak dan kewajiban dapat berlangsung secara proporsional. Hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar keadilan dan kepatutan. Selain itu, Hakim juga berkuasa untuk menyimpangi daripada isi perjanjian menurut susunan kata-katanya, manakala pelaksanaan yang demikian itu bertentangan dengan rasa keadilan, hal ini berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata.

---

Freedom contract that is "breath" and "spirit" a contract or agreement in an implicit manner provides guidance whereby the contracting parties are assumed to have a balanced position. Thus, the contract is fair and balanced for the parties. The method used in this research is a normative-juridical approach. Research results suggest that there are a number of restrictions against freedom of contract in a number of a legal system. The restriction of freedom of contract should be conducted through legislation of judicial decision. In the modern legal system, this adult freedom contract mentioned above is not only limited by restrictions created in the legislation (statutory offense prohibition), but also by extra legal standard. This legal standard one standards related to religion morality, and justice. With the existence of this standard, then contract. Can no longer be viewed ex nihilo. Contract is not only the product of content and free will of the parties, but it has to be associated with religions, morality, and the just principles. Balance parties in of contract is the basic concept that indespensible and absolute must be fulfilled, therefore there will be of mutual understanding and respect between the parties for their rights. Hence, it is understood the development of the principle of freedom of contracts that are likely to lead to an imbalance of the Parties subsequently limited by a variety of provisions that are forced to exchange rights and obligations can take place proportionally. Judges are given the power to oversee the implementation of an agreement, in order the prevent violation of fairness and propriety. In addition, the judge also rule against the content of the agreement according to the arrangement of the words, should the implementation that is contrary to the sense of Justice based on Article 1338 BW paragraph (3). "

"Kegiatan transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jasa transportasi mempunyai peranan penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat di era globalisasi ini, dan transportasi tidak luput terkena dampaknya. Kini masyarakat sudah tidak asing dengan berbagai aplikasi online untuk berbagai transaksi atau perjanjian. Transportasi online yang ada pada saat ini sendiri merupakan layaknya jasa tranportasi pada umumnya, hanya saja pelayanan dan ketentuan mengenai kebutuhan yang diperlukan dilakukan melalui suatu aplikasi berbasis online. Dengan adanya eksistensi layanan baru di bidang transportasi, Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi. Tidak lama ini, pada bulan Desember 2018, dikeluarkan peraturan baru untuk memadai keadaan transportasi online di Indonesia oleh Peraturan Kementrian Perhubungan. Dimana transportasi online disebut menggunakan istilah Angkutan Sewa Khusus. Disisi lain, Filipina merupakan negara pertama di dunia yang memiliki regulasi mengenai tranporatsi online atau yang disebut sebagai transportasi berbasis aplikasi, yaitu Tranport Network Vehicle Services (TNVS) atau perusahaan transportasi online yang disebut Transprot Network Companies (TNC). Disini penulis memberikan perbandingan pengaturan transportasi online antara kedua negara dari aspek perdata, melihat bagaiman pengaturan tersebut mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak pelaku kegiatan transportasi online.

---

Transportation activities or services have a significant role in Indonesia’s societies. Transportation services not only accelerate the flow of goods and human mobility, but also to help to achieve optimal allocation of economic resources. The development of information and technologu is growing rapidly in this era of globalization, and transportation secotr is affected by its development. Nowadays, people are getting more familiar with online applications for various transactions or agreements. Currently, online transportation that is available is just like any other transportation services out there, however the requirements needed for the services are made through an online based application. With the existence of new services in the transportation sector, the Government needed to immediately issue regulations. Not long ago, in December 2018, a new regulation was issued for adequate online transportation in Indonesia by the Ministry of Transportation, Where online transportation is called using a term Angkutan Sewa Khusus. On other side,  the Philippines is the first country in the world to have regulations on online transportation or what is referred to as application-based transportation, namely Tranport Network Vehicle Services (TNVS) or an online transportation companies called Transprot Network Companies (TNC). Here the author gives a comparison on online transportation regulation between the two countries from the civil  law aspect, seeing how the regulations regulate the rights and obligations for the parties related to transportation online activtities."

"Tulisan ini menganalisis tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam hal berkaitan dengan dengan Bukti-bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). Masalah yang dirumuskan pertama mengenai bagaimana kewenangan notaris menyimpan berkas- berkas yang berkaitan dengan akta dan kedua tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan berkas untuk pelaksaan surat perjanjian bersama yang berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dimana dalam perjanjian tersebut berisikan perjanjian bersama antara pihak A dan pihak W untuk permasalahan pelaporan sengketa tanah di Polda Sumatera Utara. Selain membuat perjanjian bersama tersebut Pihak A dan W juga sepakat untuk menitipkan surat-surat/dokumen untuk keperluan sengketa tanah yang akan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh W kepada Notaris N dengan ketentuan pengambilan surat-surat harus diketahui dan disetujui oleh para pihak secara bersama-sama. Metode dari penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu penelitian doktrinal yang disajikan secara deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan notaris untuk menyimpan dokumen selain protokol notaris menimbulkan resiko hukum dan jika Notaris sengaja menahan surat-surat/dokumen yang dititipkan untuk dikembalikan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana penggelapan. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris merupakan pertanggungjawaban pribadi karena dilakukan diluar kapasitasnya sebagai pembuat akta, dan bertindak diluar kewenangannya yang diatur oleh UUJN.

---

This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary's authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary's responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at the North Sumatra Regional Police. Apart from making the joint agreement, Parties A and W also agreed to entrust letters and documents for land dispute purposes, which will be reported to the North Sumatra Regional Police by W to Notary N, with the provision that taking the documents must be known and agreed to by the parties jointly. The same. The method of this research uses qualitative data analysis methods, namely doctrinal research, which is presented descriptively, and secondary data obtained from library materials, which is analyzed qualitatively. The results of this research show that the notary's authority to store documents other than the notary's protocol creates legal risks, and if the notary deliberately holds the letters or documents entrusted for return, the notary has committed an unlawful act and the crime of embezzlement. The notary's responsibility for storing the parties' documents other than the notarial protocol is a personal responsibility because it is carried out outside his capacity as a deed maker and acts outside his authority as regulated by the UUJN."