Hasil Pencarian

Ditemukan 133 dokumen yang sesuai dengan query

Supriyadi Widodo Eddyono, author

Menelisik pasal-pasal proteksi negara dalam RUU KUHP : catatan kritis terhadap pasal-pasal tindak pidana ideologi, penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dan penghinaan terhadap pemerintah

Jakarta: ELSAM dan Alisiansi Nasional Reformasi KUHP, 2007

341 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Analisis pemotongan PPN pasal 21 atas PPh yang ditanggung oleh pemerintah berdaskan no.47 tahun 2003

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10335

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fira Janice Natasha Sinuraya, author

Analisis Penarikan Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa Sebagai Salah Satu Termohon PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.) = Analysis of The Withdrawal of The Guarantee Who Waives Privilege Rights as One of The PKPU Respondents (Case Study of Verdict Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Verdict Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu, Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih Penjamin jika Debitur Utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai Debitur akibat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maria Cesilia Hapsari, author

Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 50 Huruf A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/K/KPPU/2006)

Perdagangan gula di dalam negeri merupakan salah satu komoditas penting, sehingga menjadi kegiatan yang perlu diawasi. Oleh karena itu Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004 menunjuk PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia untuk melaksanakan verifikasi impor gula. Berkaitan dengan hal timbul...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27491

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nadya Putri Anggraini, author

Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945 = Analyzing indonesian law on clause No. 33 of the 1945 indonesian constitution based on the verdict of constitutional Court on calibration on regulations no. 30 of 2009 on law of electricity related to the 1945 indonesian constitution

Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28319

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Visi dan persepsi perlunya amandemen pasal 11 UUD 1945

Penulis artikel ini membahasa masalah landasan hukum bagi pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Menurut dia sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945, yang seharusnya menjadi landan hukum bagi prosedur pengikatan diri atas perjanjian internasional. Surat Presiden No. 28261/HK/1960 tidak cukup untuk dijadikan sebagi peraturan pelaksanaan...

Hukum dan Pembangunan No. 4 Juli-Agustus 1998 : 236-251, 1998

HUPE-4-(Jan-Jun)1998-236

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Falak Jaya Furnitama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S10133

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Petunjuk pemotongan: Pph pasal 21

Jakarta: TaxSys, 2006

336.2 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Gadis Savitri, author

Analisis perlakuan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai harian (sebuah studi pada PT. SP, Jakarta)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S10229

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hotmian Helena S., author

Ketidakpastian hukum atas pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 (Undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan)

Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25704

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian