Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan berlangsungnya perkawinan menimbulkan salah satu akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Pengaturan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terjadinya pembagian harta suami istri atas harta benda perkawinan tersebut. Pada kasus ini terjadi permasalahan dalam pembagian mengenai harta bersama yang menimbulkan perselisihan dalammenentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Bagaimanakah pandangan dari Hakim untuk memutuskan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian? Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatifanalisis. Dalam hal terjadi perceraian menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Pada putusan Mahkamah Agung pada tesis ini memutuskan pembagian harta bersama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dibagi dua bagian sama besar untuk suami dan istri. Agar tidak terjadi perselisihan dalam menentukan harta bersama menurut Penulis sebaiknya membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama serta membuat daftar perolehan harta masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan dan sepanjang perkawinan agar diketahui asalusul dari harta bawaan tersebut sehingga memudahkan dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan serta aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengatur mengenai pembagian harta bersama bila terjadi perceraian.

---

With the ongoing marriage caused one of the legal consequences of marital property. As a result of marriage breakdown due to divorce the division of marital property upon such property. In the case of a dispute in determining post-divorce division of community property. How is the regulation and distribution of joint property under legislation in force and the views Judge in deciding the division of joint property after divorce? In this research is a study of its kind in terms of decision (Library Research) normative nature of research which emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of data processing done qualitatively so as to produce the data that is evaluativeanalytical. In the event of divorce under the provisions of article 37 of Law No. 1 of 1974 community property governed by the laws of each. These provisions give up on religious law, customary law or other laws to regulate post-divorce division of community property. At the Supreme Court ruling on this thesis refer to the provisions of article 35 and article 36 of Law No. 1 Tahun1974 and community property division based on the jurisprudence of the two equally between husbands and wives. To avoid a dispute in determining the community property by author should make an inventory of each husband and wife before marriage dilangsungkannya known for the origin of the property is inherent to facilitate in determining the community property in marriage as well as further stipulated in the Implementation Regulations of the division of community property for creation of uniform national laws."

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."

"Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar pada perkembangan seseorang. Saat yang penting dalam proses perkembangan adalah masa remaja. Masa remaja adalah periode dimana seseorang mengalami kebingungan yang sangat besar akibat perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, peran keluarga sangatlah penting bagi remaja. Penelitian telah membuktikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh struktur keluarga dimana mereka tinggal.Dalam kondisi tertentu, perubahan struktur keluarga menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perubahan yang sering terjadi adalah ketika orang tua bercerai dan kemudian menikah kembali. Kondisi ini tentunya membutuhkan penyesuaian diri. Penyesuaian diri sendiri adalah usaha untuk bertahan dengan mengubah cara diri serta lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, mencapai keharmonisan antara tuntunan dan menjalin hubungan yang memuaskan dengan orang lain (Atwater, 1983; Haber & Runyon. 1984; Lazarus, 1976, Schneiders, 1960).Menyesuaikan diri dengan pernikahan orang tua merupakan hal yang sulit bagi anak, terutama yang berusia remaja. Remaja putri akan lebih sulit menyesuaikan diri dengan keluarga tirinya. Penelitian ini memang bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi remaja putri dengan keluarga tiri, penyesuaian diri remaja putri dengan keluarga tiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri tersebut.Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik, digunakan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian ini Teori tersebut antara lain mengenai penyesuaian diri, remaja, perceraian, keluarga tiri dan penyesuaian remaja dalam keluarga tiri. Teori penyesuaian diri yang digunakan antara lain dari Atwater, Haber dan Runyon, Lazarus serta Schneiders. Perceraian dibahas karena merupakan kejadian yang mendahului pembentukan keluarga tiri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe peneiitian studi kasus dengan tiga orang partisipan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Studi kasus dan metode wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan data secara mendalam dan mendetil mengenai pengalaman individu mengenai topik yang diangkat.Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan pada setiap kasus dan juga antar kasus. Analisis data terutama dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan keluarga tiri dan masalah-masalah yang dihadapi serta penyesuaian diri yang mengacu pada teori Haber dan Runyon (1984) mengenai karakteristik penyesuaian diri yang efektif.Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah yang dialami tiap remaja putri berbeda-beda. Partisipan A memiliki masalah yang paling sedikit dibandingkan dengan dua partisipan lainnya. Masalah yang dihadapi oleh ketiga partisipan dalam penelitian ini adalah kurangnya kontrol dan tuntunan, masalah komunikasi dan pemecahan masalah, timbulnya konflik dan masalah pada remaja, masalah emosional yang belum terpecahkan, masalah keuangan dan stereotip negatif sari masyarakat.Penyesuaian diri yang dilakukan oleh ketiga partisipan terdiri dari penyesuaian diri aktif dan pasif. Ketiga partisipan melakukan penyesuaian diri untuk mencapai hubungan yang baik dengan keluarga, terutama orang tua tiri mereka. Dari ketiga subjek, hanya partisipan A yang telah memenuhi semua karakteristik penyesuaian diri efektif dari Haber dan Runyon (1984). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja putri dengan orang tua tiri yaitu pola asuh, hubungan dengan orang tua terutama orang tua ihi, jenis kelamin orang tua tiri, sistem dalam keluarga yang terdiri dari jumlah konflik dan pengawasan orang tua serta orang-orang dekat yang dapat memberi dukungan."

"ABSTRAKPerempuan Madura yang bercerai menghadapi tekanan psikologis yang lebih berat karena adanya konsepsi budaya yang membuat mantan suami merasa masih turut andil dalam kehidupan mantan istrinya. Belum lagi penyesuaian terhadap perceraian itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perceraian pada perempuan Madura, permasalahan yang dihadapi, dan bentuk penyesuaian yang selama ini mereka hadapi, serta membuat rancangan program support group yang tepat agar perempuan Madura bisa menghadapi kehidupan pasca-perceraian dengan lebih baik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap 12 responden, yaitu 2 responden melalui wawancara mendalam dan 10 responden melalui FGD.Hasilnya, faktor penyebab perceraian disebabkan karena kurangnya komunikasi, suami yang tidak peduli terhadap anak, kepribadian suami yang kurang matang, ekonomi sulit, adanya pihak ketiga, dan adanya faktor magis. Masalah yang dihadapi adalah menjalani proses hukum, emosi diri, pemenuhan kebutuhan ekonomi, perebutan hak asuh, peran orang tua tunggal, menghadapi pandangan orang lain, jatuhnya harga diri, penerimaan terhadap perceraian dan status janda, kesulitan memulai hubungan baru dan masalah keterlibatan mantan suami. Upaya penyesuaian dilakukan sesuai dengan permasalahan dan belum efektif bagi sebagian responden, terutama yang belum menikah kembali.Dengan demikian permasalahan psikologis yang dihadapi para responden dalam penyesuaian pasca-perceraian, yaitu: withdrawal; tekanan psikologis dalam menghadapi keterlibatan bahkan ancaman dari mantan suami, tidak memiliki otonomi/ kebebasan yang seharusnya, perasaan sedih, kehilangan, marah, kesal, benci, sakit hati, ketidakberdayaan/ keterpurukan, bahkan putus asa; tidak percaya diri dan turunnya harga diri; kompleksitas permasalahan menjadi orang tua tunggal; pendampingan terhadap anak; pikiran dan dorongan untuk dendam, serta penerimaan akan status janda.Rancangan program support group difokuskan pada aspek permasalahan dalam penyesuaian terkait keterlibatan mantan suaminya dan peran sebagai orang tua tunggal. Terdiri dari lima sesi, yaitu: 1. Pembentukan Support Group, 2. Psikoedukasi tentang perceraian dan penyesuaian pasca-perceraian, 3. Mengenal dan Menghadapi mantan suami, 4. Menjadi orang tua tunggal, 5. Menjadi pendamping anak yang bermasalah dengan perceraian orang tua.

---

AbstractMadura Woman who is divorced will face a harder psychological pressure because there is still a cultural conception that makes an ex-husband is yet to take a part in his ex-wife?s living. Excluding, the adaptation to that divorce itself.The objective of this research is to discover the cause of the divorce of Madura woman, the problem that is taken, the form of adapting that they has taken so far, and also making a program design of support group precisely so that Madura woman can live their post-divorce lives better. This research was conducted qualitatively with 12 respondents, which is that, by thoroughly deepth interview with 2 respondents, and by FGD with the rest of them.The result, the factors that is causing the divorce is the lack of communication, husband abandoning the children, the immature personality of husband, poverty, cheating, and magical factors. The problem that must be taken are; undertaking law procedures, self emotion, fulfilling the needs, retrieving the right of custody, the role of single parent, receiving people adjustment, indignity, accepting the fact of divorce and having the status of being widow, the difficulties of making a new relationship, and the problem of ex-husband interfere. The effort of adapting was conducted due to the problems and it was not effective yet to some respondents, especially those who were not re-married.Therefore, it must be designed a program that must be focused on one of aspects of problems in adapting, which is involving her ex-husband. Program of Support Group which was designed consists of 5 sections, they are; 1. The form of Support Group2. Psycho-education on divorce and Post-divorce adaptation, 3. Behaving toward ex-husband, 4. Being a single parent, and 5. A companion children with problems of his parents' divorce."

"Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, namun mengatur bahwa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, bagaimanakah kedudukan seorang ayah kandung dalam memperoleh hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang mengikat dalam kehidupan masyarakat.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ibu mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan sebagai penerima hak asuh anak, namun ayah kandung dapat memperoleh hak asuh anak apabila ibu tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hak asuh anak.

---

This research focuses on the position of the biological father to child custody after divorce in terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974. Islamic Law and Islamic Law Compilation regulate that in case of divorce, a mother has preferred position to custody the child, while the Marriage Act does not regulate who has more right to custody the child, but favorably consider the best interests of the child. Then, what is the position of father to obtain child custody after divorce the terms of Islamic Family Law and Law Number 1 Year 1974.

The research method used in this paper is a method of research literature with a secondary data of juridical normative research that refers to the legal norms applicable in Islamic law, regulations and norms that living in the society.

From this study it can be concluded that although the mother has a preferred position to child custody, but the father can obtain custody of the child if the child's mother can not qualify to be a proper bearer of child custody."

"Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara mandiri atas kesepakatan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ternyata ditemukan bukti-bukti formil yang menjadikan akta kesepakatan bersama tersebut harus dan patut batal demi hukum.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif dan bersumber dari data sekunder, yakni berupa studi dokumen. Berdasarkan kuat dan solidnya pembuktian formil yang yang dipaparkan oleh Pihak Penggugat terkait harta yang sepatutnya termasuk dalam harta bawaan dari Penggugat, serta ketidakabsahan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 19 tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat maka wajar dan patut ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkaranya memutuskan seperti yang terlampir dalam Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.Dan, berdasarkan paparan yang Penulis telah jelaskan dalam sub Bab 4 Skripsi ini, maka putusan Majelis Hakim terhadap gugatan atas harta benda perkawinan pasca perceraian Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang kesimpulan Penulis ini diperkuat oleh Putusan Nomor 2898 K/Pdt/2015 di tingkat kasasi terkait perkara a quo terlampir.

---

Issues regarding this lawsuit Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel began when the defendant didn rsquo t fulfill the agreement between Defendant and Plaintiff which lead to discovery of illegal evidence brought before the court of law. Agreement on divorce property between Defendant and Plaintiff which was consensually, yet to be found illegal and supposed to be null and void.

The method of research that was used in this thesis based on literature study which cathegorised as normative juridical and sourced by data sekunder. Based on solid formal evidence brought by the Plaintiff, regarding which property that was initally belong to the Plaintiff before the marriage, and also the illegality of the agreement on the divorce properties Agreement Number 19 dated on October 24th 2012 between Plaintiff and Defendant hence should be accorded fair and proper when Panel of Judges of South Jakarta Distric Court decided as what is in Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel.

All and all, based on Author judgements which has written in sub Bab 4 of this thesis, the Court Decision regarding Lawsuit on Divorce Properties Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel. has already accorded with National Law of Indonesia on marriage related issue, which strengthen by Court Decision No. 2898 K Pdt 2015 of Indonesian Supreme Court regarding this matter attached."

"Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan diberikan nafkah oleh suami. Maka dari itu untuk mencengah terjadinya ada salah satu pihak yang mengalami kesusahan pasca perceraian diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Dalam skripsi ini membahan mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingkan pengaturan tersebut dengan pengaturan tunjangan pasca perceraian yang ada di Malaysia. Dalam menulis skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penggunaan bahan pustaka berupa norma-norma hukum tertulis dalam membandingkan pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan penelitian, mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia, maka diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah dan melengkapi khususnya tunjangan pasca perceraian agar dapat diberlakukan dengan jelas dan sama rata.

---

Divorce, one of the many causes of the end of a marital relationship, brings an impact towards the parties bound in the marital relationship, specifically in the economic conditions.Of the many divorce cases present, the wife in the relationship more often experiences economic hardships, due to the fact that their livelihood during the marriage was provided by the husband. Hence, to prevent condition whereas one of the former spouses being burdened because of divorce, it is necesarry to have defined law regarding spousal maintance after divorce. This thesis discusses the law of spousal maintance in Indonesia and compares it with the law of spousal maintance in Malaysia. This thesis is weritten using the normative juridical research approach tha prioritizes the use of library materials in the form of written legal norms in comparing post-divorce alimony arrangements in Indonesia and Malaysia. Based on research, post-divorce alimony agreement in Indonesia is still not chomprehensively and unequally regulated in several regulations that apply for Indonesian citizens. An action from the government as the holder of authority is needed to change and complete the post-divorce alimony agreement regulation so that they can be applied clearly and equally for everyone.

 

"

"Hak asuh anak (hadhanah) atas anak di bawah umur oleh pasangan suami istri yang bercerai pada umumnya diberikan kepada orang tua perempuan (ibu) kandung, namun pada kondisi tertentu Hakim Pengadilan Agama memberikan hak asuh anak kepada orang tua laki-laki (ayah) kandung melalui putusan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh bagi anak di bawah umur pasca perceraian kepada orang tua laki-laki kandung dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh bagi anak di bawah umur pasca perceraian kepada orang tua laki-laki kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk sudah sesuai dengan syariat Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tersebut didukung oleh alat bukti, saksi-saksi dan pertimbangan bahwa penetapan hak asuh anak sangat diperlukan untuk kepentingan pemenuhan hak anak. Majelis Hakim menilai bahwa tergugat kurang memberikan kasih sayang, perhatian dan tidak memiliki keteladanan yang baik bagi anak, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz. Akibat hukum putusan tentang pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki kandung pasca perceraian adalah adanya kepastian hukum bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak. Akibat hukum bagi anak adalah perceraian orang tua tidak menggugurkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan. Anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dan kebutuhan baik materiil maupun moril dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

---

Custody of children (hadhanah) by a divorced husband and wife is generally given to the biological parents (mother) of the woman, but in certain conditions the Religious Court Judge gives custody of the child to the biological parents of the male (father) through a court decision. The problem in this study is regarding the judge's considerations in deciding custody of minors after divorce to biological male parents and the legal consequences caused in the Religious Court Decision Number 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. The method used to answer these problems is normative juridical research with evaluative descriptive typology. The results of the analysis show that the judge's consideration in deciding custody of minors after divorce to biological male parents in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk is in accordance with Islamic law, the Marriage Law and the Compilation Islamic law. The judge's consideration is supported by evidence, witnesses and the consideration that the determination of child custody is very necessary for the fulfillment of children's rights. The Panel of Judges considered that the defendant lacked affection, attention and did not have a good example for the child, so the Panel of Judges decided that the two children resulting from the marriage of the Plaintiff and the Defendant were under the care of the Plaintiff as their biological father until the children were mumayyiz. The legal consequence of the decision on granting custody of minors to biological male parents after divorce is legal certainty for the plaintiff in carrying out child care. The legal consequence for the child is that the divorce of the parents does not abort the child's right to love, care and education. Children still have the right to earn a living and both material and moral needs from their divorced parents."