Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya krisis ekonomi, telah berlakunya undang-undang no. 22 dan undangundang no. 25 tahun 1999, subsidi pemerintah yang makin menurun, jumlah dan jenis pelayanan rumah sakit yang makin meningkat, demand masyarakat yang makin meningkat, bergesernya pola penyakit, tarif sekarang masih berdasarkan Perda No. 15 tahun 1995, adanya persiapan RSUD Pariaman menjadi rumah sakit unit swadana dan telah adanya rencana stratejik RSUD Pariaman tahun 2000-2004, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dirasa perlu ditetapkan penetapan tarif yang rasional di RSUD Pariaman, yang dalam penelitian ini dibatasi dalam penetapan tarif di instalasi rawat jalan. Dalam menetapkan tarif rasional di instalasi rawat jalan RSUD Pariaman dilakukan penelitian biaya di unit-unit penunjang dan unit-unit produksi RSUD Pariaman, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Data berupa data sekunder dikumpulkan dari catatan/laporan kegiatan, pengelolaan data. dilakukan dengan cara double distribution method, dan kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan biaya- total dan biaya satuan. Survai kemampuan membayar masyarakat (ATP) dilakukan pada pengunjung rawat jalan dengan wawancara berupa kuiesioner yang telah disiapkan. Persepsi stakeholders yang terkait dengan penetapan tarif dilakukan dengan wawancara mendalam. Simulasi tarif dilakukan dengan berpatokan pada biaya satuan, tarif saat ini, ATP, persepsi stakeholders dan cost recovery rate, dengan demikian didapat tarif rasional instalasi rawat jalan untuk RSUD Pariaman berkisar antara Rp. 5.000,- - Rp. 12.500,-. Hasil penelitian ditetapkan tarif pada poli umum Rp. 5.000,- dengan CRR 107,8 %, poli gigi Rp. 10.000,- dengan CRR 18,99 % dan poli spesialis Rp. 12.500,- dengan CRR 342,84 %. Rekomendasi dari penelitian ini dalam penetapan tarif hendaknya berdasarkan tarif yang rasional, pemerintah wajib memberi subsidi pada rumah sakit dan subsidi khusus pada orang miskin.

---

Determination of the Rational Pricing Out Patient Installation at District Hospital Pariaman in 1999/2000.The economic crisis and decentralization era (Undang-undang No. 22 and 25 /1999) make government subsided will be decreased. The other side quantity and kind of health services are increase, community demand increase, transition of epidemiologic, the pricing on RSUD Pariaman and to be prepared to charge with auto regulation on budgeting of health services and strategic plan of RSUD Pariaman (2000-2004), according to this planning to add health the rational pricing. In this research the rational pricing will be respected on out patient. In determining the rational pricing out patient installation at RSUD (District Hospital) in Pariaman a research in conducted regarding cost in supporting units and production units of Pariaman RSUD that includes investment cost, operating cost and maintenance cost. The secondary data are collected from notes/activities report. And the data processing is done by double distribution method, and then calculation is done to find out total cost and unit cost. The research towards the people ability to pay (ATP) is done towards the out patient through interview by using questioner prepared previously. The perception of stakeholders related to the determination of the pricing is done through in-depth interview. The pricing simulation is done with standard of unit cost at this time, ATP, perception of stakeholders and cost recovery rate. Therefore, the rational pricing of out patients can be obtained for Pariaman RSUD that range from Rp. 5.000 - Rp. 12.500 from the result of this research the pricing determined for general policlinic is Rp. 5.000.- with CRR 107.9 % dental policlinic is Rp. 10.000,- with CRR 118.99 % and specialist policlinic Rp. 12.500,- with CRR 34.84. The recommendation of this research in determining the pricing is that it should be based on the rational pricing, therefore the government is necessary to subsidize the hospital and special subsidy for the need.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.

---

Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients. Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research. This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview. From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health. A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.