"Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan peacekeeping operation Jepang di Kamboja. Perspektif ini memberikan asumsi-asumsi common sense mengenai bagaimana politik internasional dan masalah masalah strategis dapat dianalisa dan diuji. Asumsi-asumsi common sense ini mencakup konsep bahwa perusahaan tidak dimungkinkan dalam sistem internasional. Sebagai suatu teori dalam hubungan internasional dan sebagai pandangan dunia dari para pembuat kebijakan, Realisme menekankan pada kekuatan (power) dan kepentingan nasional (national interest); memberikan suatu pandangan yang pada dasarnya konservatif dan pesimis terhadap hubungan internasional; dan yang paling penting, menekankan pada agenda keamanan nasional (national security) dari negara, serta perlunya kemampuan militer (military capability) dan suatu perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai elemen utama dalam memelihara stabilitas politik internasional. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan bahkan perdebatan diantara para penganut realis, mereka akan berpendapat bahwa paradigma ini mendasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu: (1) konsekuensi dari sistem internasional yang anarkhi adalah bahwa tidak adanya otoritas utama yang dapat memaksakan penggunaan kekuatan atau menjamin perlindungan dari ancaman negara lain; (2) negara merupakan aktor utama (state actor) dalam politik internasional; (3) tujuan utama negara adalah keamanan (security), dan karena itu motif utama yang mendasari perilakunya adalah mempertahankan atau mempertinggi kekuatan relatifnya terhadap negara lain; (4) kebijakan luar negerinya didasarkan pada adanya ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan dari lingkungan eksternalnya. Sehingga sistem internasional merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku suatu negara dibanding karakteristik domestiknya; dan (5) para pemimpin negara merupakan aktor rasional (rational actor).
Perspektif Realis akan digunakan dalam tesis ini untuk menganalisa perkembangan kebijakan luar negeri Jepang pasea Perang Dingin dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jepang membuat kebijakan untuk berpartisipasi dalam peacekeeping operation PBB di Kamboja serta peran apa saja yang dilaksanakan Pasukan Bela Diri Jepang dalam misi peacekeeping operation di Kamboja.
Dengan dipicu oleh peristiwa Perang Teluk, Jepang melakukan reorientasi terhadap kebijakan luar negerinya dan mengirim Pasukan Bela Dirinya untuk berpartisipasi dalam PKO PBB di Kamboja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena ini merupakan pertama kalinya Pasukan Bela Diri Jepang dikirim ke luar negeri sejak Perang Dunia II. Kebijakan Jepang untuk mengirim Pasukan Bela Dirinya ke luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Perubahan lingkungan regional, pengurangan peran Amerika Serikat, tekanan Amerika Serikat, perubahan persepsi ASEAN, serta adanya dorongan ASEAN bagi Jepang untuk mereposisi kebijakan luar negerinya merupakan alasan-alasan yang terkait dengan struktur internasional. Selain itu faktor domestik juga mendorong kebijakan PKO Jepang, yang ditandai dengan adanya perubahan sikap publik Jepang pasca Perang Dingin, reinterpretasi terhadap Konstitusi khususnya Pasal 9, dan keinginan Jepang untuk mendapatkan kursi permanen dalam Dewan Kewan Keamanan PBB.
Pengesahan UU PKO memberikan kesempatan bagi Pasukan Bela Diri Jepang mengalami perluasan peran. Namun UU tersebut juga disertai dengan batasan-batasan terhadap keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam PKO PBS. Batasan-batasan tersebut dibuat agar peran Jepang dalam PKO tidak melanggar Konstitusi Jepang. Selain itu juga untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa keterlibatan Jepang dalam PKO di Kamboja bukan merupakan awal dari bangkitnya kembali militerisme Jepang.
Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan PKO Jepang merupakan salah satu keinginan Jepang untuk berupaya menghilangkan persepsi lama di Negara-negara Asia Tenggara khususnya bahwa pengiriman Pasukan Bela Dirinya bukan merupakan ancaman dan bukan awal dari. bangkitnya militerisme Jepang. Selain itu kebijakan PKO tersebut juga merupakan salah satu upaya Jepang untuk menjaga kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut.
Daftar Pustaka: 32 buku, 34 jurnal, 10 terbitan khusus, 8 media massa, 5 website, 3 lampiran."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
