Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di Tasikmalaya kurun waktu 1984-1988. Pada masa Repelita IV, Pemerintah Tasikmalaya memiliki program khusus untuk mengembangkan koperasi di daerahnya. Program tersebut adalah ?Sub Bidang Sukses Kehidupan Koperasi?. Pada program tersebut Pemerintah Tasikmalaya mengharapkan koperasi khususnya KUD bisa terus berkembang dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Tasikmalaya. Pada skripsi ini penulis mengambil studi kasus di 3 (tiga) KUD, yaitu: KUD Pageurageung, KUD Karangnunggal, dan KUD Cikatomas. Ketiga KUD tersebut menjadi gambaran terlaksananya program tersebut.ABSTRACTThis thesis discusses the development of village cooperatives in Tasikmalaya over the period of four years, from 1984 to 1988. At the time of Repelita IV, the government of Tasikmalaya established a particular program to develop cooperatives in the region. The program is called "Sub Division of Cooperative Life Success". From the program, Tasikmalaya government expected village cooperatives in particular to continue to grow and be able to assist economic growth in Tasikmalaya. In this thesis, the author examines 3 (three) village cooperatives case studies, namely: village cooperative in Pageurageung, village cooperative in Karangnunggal, and village cooperative in Cikatomas. The three village cooperatives became a depiction of the program implementation.;This thesis discusses the development of village cooperatives in Tasikmalaya over the period of four years, from 1984 to 1988. At the time of Repelita IV, the government of Tasikmalaya established a particular program to develop cooperatives in the region. The program is called "Sub Division of Cooperative Life Success". From the program, Tasikmalaya government expected village cooperatives in particular to continue to grow and be able to assist economic growth in Tasikmalaya. In this thesis, the author examines 3 (three) village cooperatives case studies, namely: village cooperative in Pageurageung, village cooperative in Karangnunggal, and village cooperative in Cikatomas. The three village cooperatives became a depiction of the program implementation., This thesis discusses the development of village cooperatives in Tasikmalaya over the period of four years, from 1984 to 1988. At the time of Repelita IV, the government of Tasikmalaya established a particular program to develop cooperatives in the region. The program is called "Sub Division of Cooperative Life Success". From the program, Tasikmalaya government expected village cooperatives in particular to continue to grow and be able to assist economic growth in Tasikmalaya. In this thesis, the author examines 3 (three) village cooperatives case studies, namely: village cooperative in Pageurageung, village cooperative in Karangnunggal, and village cooperative in Cikatomas. The three village cooperatives became a depiction of the program implementation.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta pada masa Orde Baru pada periode 1969 - 1979. Pariwisata menjadi salah satu sektor perekonomian yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu disebabkan oleh letak geografis yang strategis dan potensi wisata yang besar. Pariwisata di Indonesia memasuki babakan baru pada tahun 1969 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk pengelolaan pariwisata. Dinas Pariwisata Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan pariwisata sehingga pariwisata Yogyakarta dapat berkembang dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik, dan historiografi dengan penelusuran berbagai surat kabar sezaman dan berbagai literatur kepariwisataan sebagai sumber pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta pada awal Orde Baru. Pelita I fokus pengembangannya terletak pada pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan pada Pelita II pengembangan pariwisata berfokus kepada peningkatan kualitas jasa pariwisata. Pengembangan yang dilakukan tersebut berdampak bagi kehidupan masyaratak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development of the tourism industry in Yogyakarta during the New Order period in the period 1969 - 1979. Tourism is one of the economic sectors experiencing rapid growth in Indonesia. One of the areas in Indonesia which became a tourist destination is the Special Region of Yogyakarta. This is due to the strategic geographical location and large tourism potential. Tourism in Indonesia entered a new phase in 1969 when the Central Government issued several policies for tourism management. The Yogyakarta Tourism Office collaborates with other institutions to implement tourism policies so that Yogyakarta tourism can develop well. This study uses historical methods in the form of heuristics, criticism, and historiography by tracing various contemporary newspapers and various tourism literature as supporting sources. The results of this study indicate that the Regional Government has carried out various policies to develop tourism in Yogyakarta at the beginning of the New Order. Pelita I focuses on the development of facilities and infrastructure. Whereas in the Pelita II tourism development focuses on improving the quality of tourism services. The development carried out has an impact on the lives of people in the economic, social and cultural fields."

"Skripsi ini membahas tentang perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta pada masa Orde Baru pada periode 1969-1979. Pariwisata merupakan salah satu sektor Perekonomian Indonesia yang tumbuh pesat. Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tujuan wisata adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Benda Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang strategis dan potensi wisata yang besar. Pariwisata di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 1969 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan pengelolaan pariwisata. Dinas Pariwisata Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan pariwisata sehingga pariwisata Yogyakarta dapat berkembang dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik, dan historiografi dengan pencarian berbagai surat kabar kontemporer dan berbagai literatur pariwisata sebagai sumber dukungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta dalam awal Orde Baru. Pelita I, fokus pengembangannya terletak pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Sementara itu, di Pelita II, pengembangan pariwisata berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. Pembangunan yang dilakukan berdampak padabagi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.This thesis discusses the development of the tourism industry in Yogyakarta during the New Order era in the 1969-1979 period. Tourism is one of the fastest growing sectors of the Indonesian economy. One of the areas in Indonesia that has become a tourist destination is the Special Region of Yogyakarta. This object is due to its strategic geographical location and great tourism potential. Tourism in Indonesia entered a new phase in 1969 when the Central Government issued several tourism management policies. The Yogyakarta Tourism Office cooperates with other institutions to implement tourism policies so that Yogyakarta tourism can develop well. This study uses historical methods in the form of heuristics, criticism, and historiography by searching various contemporary newspapers and various tourism literatures as sources of support. The results of this study indicate that the local government has implemented various policies to develop tourism in Yogyakarta in the early New Order. Pelita I, the focus of its development lies in the construction of infrastructure facilities and infrastructure. Meanwhile, in Pelita II, tourism development focuses on improving the quality of tourism services. The development carried out has an impact onfor people's lives in the economic, social and cultural fields."

"ABSTRAKPemasaran sosial adalah suatu strategi menyampaikan suatu produksosial kepada masyarakat yang ditujukan untuk menghasilkan perubahanmenuju pemahaman yang lebih baik mengenai suatu masaiah, sehinggamendorong tindakan yang diharapkan, dan memotivasi masyarakat untukmengadopsinya sebagal suatu perilaku yang baru. Produk soslal tersebutbiasanya merupakan solusi dari suatu permasalahan sosial, dan memenuhi needsand wants dari masyarakat. Namun, pelaksanaan pemasaran sosial tidak mudah, dan seringmenghadapi berbagal kendala dan tantangan. Penulis menerapkan pendekatanpemasaran sosial di dalam kampanye ?Kepedulian AIDS? yang dilakukanYayasan Peita IImu (YPI) untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yangdihadapinya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dua jenis metodepenelitian, yaitu penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. AIDS adalah suatu penyakit yang fatal, belum ada obatnya, namunSebenarnya dapat dicegah. Pencegahannya hanya dimungkinkan jika masyarakatmemiliki informasi yang benar mengenal HIV/AIDS. Oleh karena itu, YPImemasarkan ?Kepedulian AIDS? sebagal suatu produk sosial. Setelah melakukan analisis dan evaluasi, penulis menarlk kesimpulanBahwa YPI telah berupaya menjalankan manajemen pemasaran soslal denganpenulis menemukan beberapa kendala YPI, misalnya keterbatasan dana dansumber daya manusia, pernyataan misi yang kurang jelas, tidak menetapkantujuan organisasi yang konkrit, dan sebagainya. Selain itu, YPI menemuitantangan birokratis dari Pemerintah, serta sikap diskriminatif dari masyarakat. Mengingat semakin mendesaknya kebutuhan untuk membagikaninformasi yang benar mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat, maka penulismemberi saran agar YPI membuat suatu pemyataan misi yang jelas, serta tujuanorganisasi yang terarah; melakukan analisa SWOT yang komprehensif;mengupayakan efisiensi melakukan promosi yang Iebih gencar melalui saranayang memungkinkan melaksanakan riset secara Iebih mendalam; meningkatkanhubungan komitmen dan jangka-panjang dengan pihak-pihak yang terkaitdengan YPI; mendayagunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi kendala;Serta proaktif menyiapkan alternatif strategi untuk menghadapi tantanganEksternal."

"Persediaan suatu material menjadi penting karena di dalamnya terkandung modal yang relatif besar dan jika tidak digunakan akan menjadi beban (idle cost). Persoalan persediaan hampir selalu dihadapi oleh semua perusahaan manufaktur atau jasa, begitu juga di PT. Pelita Air Service. Salah satu divisi yang ada di lingkungan perusahaan adalah Procurement Division yang membawahi Warehouse Department. Warehouse Department inilah yang melakukan pengelolaan persediaan material pesawat, termasuk pengawasan terhadap seluruh transaksi mutasi persediaan. Investasi persediaan material pesawat memerlukan biaya tinggi, namun di lain pihak material pesawat tersebut harus siap tersedia di gudang saat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan kegiatan operasional penerbangan perusahaan. Bila tingkat persediaan rendah, maka akan mengurangi kepercayaan pencharter karena harus menunggu material pesawat yang dipesan tiba di gudang. Untuk mencapai tingkat kepuasan pencharter yang diinginkan, perusahaan harus menyimpan persediaan material pesawat sebanyak mungkin dalam gudang. Akibatnya adalah cash yang mati atau menganggur semakin besar dan perputaran persediaan semakin kecil. Oleh karena itu Warehouse Department harus dapat menyeimbangkan tingkat kepuasan pencharter dengan perputaran material pesawat yang tersimpan di gudang. Kerugian menyimpan persediaan bukan hanya dari segi arus kas perusahaan saja, tetapi juga biaya penyimpanan persediaan material pesawat itu sendiri. Semakin banyak jumlah material pesawat, semakin banyak peralatan yang diperlukan untuk mengelolanya, semakin banyak pekerja yang diperlukan untuk mengelolanya, dan semakin besar biaya operasional perusahaan. Selain itu, ketepatan jumlah material pesawat yang tercatat dengan kedaan sebenarnya di dalam gudang juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Perbedaan pencatatan tersebut terjadi karena ketidaktepatan input data ke dalam sistem dan ketidakdisiplinan petugas gudang dalam melakukan pencatatan atas seluruh transaksi mutasi persediaan. Saat ini, PT. Pelita Air Service menggunakan 2 sistem dalam mengelola persediaan material pesawatnya, yaitu MICS dan SAP. Namun kedua sistem tersebut tidak saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. MICS yang selama ini digunakan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memperoleh informasi mengenai persediaan material pesawat sehingga beberapa tahap pencatatan masih dilakukan secara manual. Di lain pihak, perusahaan memiliki SAP yang didalamnya terdapat modul Material Management, dimana modul tersebut memiliki fungsi yang sama dengan MICS dan terintegrasi dengan modul lainnya di dalam SAP. Sistem Informasi Persediaan Material Pesawat yang dikembangkan oleh PT. Pelita Air Service sedikit mengubah prosedur pengelolaan persediaan material pesawat sebelumnya. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi yang dilakukan PT. Pelita Air Service diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar dalam memberikan pelayanan kepada pencharter. Namun Information System Effectiveness Review perlu dilakukan perusahaan secara periodik dan berkelanjutan untuk menilai dan menganalisa tingkat efektivitas sistem dan teknologi informasi dalam rangka menjawab kebutuhan terkini perusahaan.

---

Inventory is being important for a business entity because it is contained a big capital and could be an idle cost, if it is not used. Almost every company faces this inventory problem, and so do PT. Pelita Air Service. One of department in PT. Pelita Air Service that manages and handles aircraft?s material inventory is Warehouse Department - Procurement Division, include monitoring all inventory movement transactions. Investment in aircraft?s material inventory needs high cost, nevertheless that materials should be available in warehouse when needed to guarantee flight operation performances. If inventory level is low, then would abridge customer?s satisfaction because they should wait for aircraft?s material orders are ready-to-use. In order to achieve customer?s satisfaction level, the company should store aircraft?s material inventory as many as available in a warehouse. As a consequence, idle cash is bigger than inventory turn over. Because of it, Warehouse Department must balance between customer?s satisfaction level and aircraft?s material inventory turn over. Loss of inventory storage does not come from corporate cash flow only, but also its storage cost. The more amount of aircraft?s material, many tools needed to manage materials, and the bigger operational cost spent. In the other hand, the accuracy of aircraft?s material inventory amounts recorded and physically stored in warehouse are being the problem faced by PT. Pelita Air Service. The differences are caused by inaccuracy of data entry to the system and in disciplinary storekeeper in recording all inventory movement transactions. At this moment, PT. Pelita Air Service implements two information technologies to manage its aircraft?s material inventories, there are MICS and SAP. However both of technologies didn?t integrate each other. MICS which is used for some years could not fulfill company?s needs in acquiring information about aircraft?s material inventory that some recording levels had to do manually. In contrast, company has SAP contained Material Management Module which has the same functions with MICS and being integrated with other modules inside. Material Inventory Information System developed by PT. Pelita Air Service changes at least previous aircraft?s material inventory management procedures. Thus, the developed information system could solve the problems above and increase company market position in order to serve customers. But, management of PT. Pelita Air Service must review the Information System Effectiveness periodically and continually to evaluate and analyze system effectiveness level and its information technology for updating company?s needs."

"Banyak peristiwa penting yang menentukan perjalanan hidup rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ditetapkan dalam bentuk keputusan yang diambil oleh Presiden. Hal-hal yang menentukan dalam perjalanan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia dituangkan antara lain dalam kebijaksanaan pengaturan yang menggunakan bentuk Keputusan Presiden atau yang semacam dengan itu namun dengan nama lain. Hal itu bukan hanya terjadi dalam kurun waktu pertama masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949) melainkan juga dalam bagian pertama dari kurun waktu kedua berlakunya (atau berlakunya kembali) Undang-Undang Dasar 1945 (1959-1965) dan dalam bagian kedua kurun waktu tersebut (1966-sekarang). Untuk sekedar memberikan contoh, beberapa di antaranya dapat disampaikan sebagai di bawah ini. Pada 3 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia menetapkan tentang tertentunya uang yang dianggap sah sebagai alat pembayaran dalam peredaran yang berlaku di Pulau Jawa. Penetapan tersebut dituangkan dalam Maklumat Pemerintah Nomor 1/10. Meskipun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 rnenegaskan, bahwa "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang" dan meskipun Maklumat Pemerintah itu sendiri mengemukakan dalam Pasal 2, bahwa macam dan mata uang yang dianggap sah di luar Jawa akan ditetapkan dengan Undang-undang lain namun Maklumat Pemerintah tersebut bermaksud memberikan 'penetapan' sebagai kepastian tentang macam dan harga dari mata uang yang masih dianggap berlaku dalam peredaran di Pulau Jawa. bagi daerah di luar Pulau Jawa kepastian semacam itu masih belum diberikan."