Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia. ......In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendekatan pembangunan melalui kebijakan kebijakan ditingkat makro, tidak dapat memberikan nilai tambah pada sebagian lapisan anggota masyarakat. Adanya pendekatan masalah secara kasus perkasus merupakan salah satu alternatif melengkapi pendekatan pembangunan secara makro tersebut. Wujud pendekatan kasus-perkasus ini dapat dilihat pada usaha penanganan masalah kemiskinan dengan Program Usaha Ekonomi Produktif Kelompok. Program kegiatan ini secara konsep untuk tual disebut pengembangan masyarakat, dan karena kahadiran nya pada masyarakat sebagai program baru maka hal ini dapat dilihat sebagai inovasi. Untuk melihat lebih Jauh tentang inovasi ini, maka harus dikaitkan dengan konsep-konsep komunikator- (agen pembaru), saluran komunikasi (media), dan konteks sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan konsepkonsep di atas dalam kaitannya dengan proses pengembangan masyarakat. Dengan memahami konsep ini, maka akan dapat memberikan evaluasi terhadap berkembang atau gagalnya program tersebut. Untuk mencapai tujuan ini metode grounded dinilai paling tepat sebagai metodologi penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Usaha Ekonomi Produktif dapat berkembang dengan baik karena munculnya hubungan patron-klien antara para peserta program. Namun jika dilihat dari konsep pengembangan masyarakat, hadirnya hubungan tersebut menandakan kekurang berhasilnya program. Adanya hubungan patron-klien diantara para peserta program disebabkan, adanya nilai-nilai kultural yang mengarah pada hubungan tersebut, kurang berkualitasnya komunikator, pemakaian saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya pemusatan informasi pada ketua kelompok, dan kurang dipersiapkannya para peserta program dengan pengetahuan yang diperlukan sebelum aktif dalam kegiatan usaha kelompok.

Abstrak :
Bahwa Rp 72 triliun Dana Desa tahun 2021 diarahkan untk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan & Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Tidak tanggung-tanggung, buku SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penulis menekankan ini bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menyoroti masalah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Pembangunan desa dalam penelitian ini dibatasi pada pembangunan prasarana yang bersumber dari dana swadaya murni masyarakat. Pembangunan jenis ini baik dana, perencanaan maupun pelaksanaan merupakan tanggung jawab masyarakat desa yang bersangkutan.

Masalah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menarik untuk diteliti. Alasannya, pertama, mayoritas penduduk tinggal di wilayah pedesaan, sehingga keberhasilan pembangunan desa penting artinya bagi pembaunan nasional. Kedua, Garis-garis Besar Haluan Negara menyadarkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pemerintah beranggapan bahwa melalului LKMD masalah partisipasi dapat diatasi, tetapi para pengamat melihat bahea di deda partisipasi tersebut tidak ada.

Berdasarkan batasan pembangunan desa di atas, maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan di desa (musyawarah) dan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan keputusan tersebut (gotong-royong). Studi partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibatasi pada rapat pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara langsung, sedangkan untuk partisipasi dalam pelaksanaan keputusan dibatasi pada partisipasi mereka dalam proyek pembangunan jalan desa.

Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis. Dengan demikian, selain bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan dan partisipasi dalam pelaksanaan keputusan tentang proyek pembangunan. juga untuk melihat hubungan variabel. Variabel-variabel tersebut adalah status sosial ekonomi, dukungan terhadap kepemimpinan kepala desa, keterlibatan dalam organisasi, keterlibatan psikologis dengan variabel partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek pembangunan.

Abstrak :
RINGKASAN
Jika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.

Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besar dalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.

Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.

Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengan kemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.

Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.

Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah.

Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.

Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift- share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

Abstrak :
Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan terus berkembang seirama dengan pesatnya kemajuan pembangunan dan aktivitas penduduknya. Kegiatan pembangunan kota membawa implikasi pada upaya perbaikan kuaiitas kehidupan masyarakat dan kualitas Iingkungan hidup. Permasalahan yang dapat diidentifikasi daiam penelitian ini adalah: (a) penyediaan air bersih belum memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik kualitas maupun kuantitasnya, (b) sering terjadi pemadaman aliran listrik secara bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat, (c) kondisi infrastruktur kota sebagian besar rusak, (d) terbatasnya ruang terbuka hijau pada lokasi-lokasi padat hunian. Masalah penelitian adaiah bagaimana pengembangan praktis indikator keberlanjutan Kota Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan pengembangan praktis indikator keberlanjutan Kota Palembang. Mengidentifikasi masalah-masalah pokok Kota Palembang yang mengancam keberlanjutan Kota dan menyusun indikator-indikator pembangunan berkelanjutan secara kualitatif normatif.

---

Palembang is the capital city of South Sumatra Province has many progress in development and social activities. City development activities have some impact on quality of environment and improvement of human life. Many problem can be identifed such as (a) the quality and quantity of water supply is necessary not enough with society needs, (b) the electrical turn-off often disturb the human activities, (c) the public infrastructure much inappropriate condition, and (d) lack of green space in many slump areas. The problem in this research is how practical of sustainable development indicator of Palembang city. The aim of this research is to give a concept of the practical of sustainable development indicators of Palembang city. To identify the main problems of Palembang city which threatening of sustainable city and to arrange normative or qualitative concept of sustainable development indicators.