Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib.Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini. Pembangunan hukum menyangkut pembangunan stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu dipahami dalam tesis ini yang di maksud sebagai pembangunan hukum adalah substansi hukum.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiasn yuridis normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pembangunan hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan kebijakan publik. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa arah pembangunan hukum dan implementasi dalam pengaturan hukum daerah Kabupaten Poso.Berdasarkan analisis, pembangunan hukum di kabupaten poso telah sesuai dengan asas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga disimpulkan bahwa implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini cukup baik, dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum daerah yang menunjang rencana pembangunan di kabupaten Poso.

---

With the implementation of regional autonomy in Indonesia, local governments have considerable authority in implementing regional development. The authority to implement the regional development should be aligned with the development of law in regions. The local and regent regulations as local laws are means for umbrella to the regional development in order to remain harmonious and orderly.

This research tried to analyze the development of law in Poso regency based on the principle of public policy. Besides, this research also analyzed the implementation of arrangement of law related to current development in Poso regency. The development of law involves development of law structure, law substance, and law culture. It needs to be understood that in this thesis, what is meant as development of law refers to law substance.

The writer used juridical normative research method with an emphasis on the study application of rules and norms in the development of law and various literature relevant to development problems and public policy. Another method used to answer the problems was by describing and analyzing the development of law and the implementation of arrangement of law in Poso regency.

Based on the analysis, the development of law in Poso regency has been in accordance with the public policy and led to the development of security and order, economic development, and development of people's welfare. With the release of a variety of local laws that supported the development plans in Poso regency, it was concluded that the implementation of arrangement of law regarding development in Poso regency is currently quite satisfied."

"AbstrakKajian ini mengambil istilah baru gen hukum untuk menjelaskan tentang peta kesejarahan secara turun menurun atas model hukum di Indonesia. Metode berpikir gen tersebut kemudian dipadukan dengan metode historis-normatif sehingga bisa diperoleh unsur preskriptif sebagai hasil akhir dari kajian ini. Hasilnya adalah penelusuran gen hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, terutama kajian gen hukum yang lebih sistematis dan komprehensif sejak era kerajaan, kolonial, hingga era Republik Indonesia. Hal ini semakin diperparah karena Pemerintah tidak serius menangani persoalan ini, akibatnya adalah wacana dan upaya pembangunan hukum nasional selalu berputar-putar dan tidak komprehensif. Selain itu, hukum Adat sebagai kekayaan bangsa Indonesia sering diabaikan padahal merupakan gen hukum yang sangat baik jika digunakan untuk dasar pembangunan hukum nasional. Sarannya pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius, sistematis, dan komprehensif untuk melakukan penelitian dan kajian terkait gen hukum Indonesia sehingga menjadi bahan utama pembangunan hukum nasional. Hal ini semakin mendesak di kala Indonesia juga sudah ikut masuk pada era industri 4.0."

"This thesis asks what is wrong with legal development in Indonesia? Adat law, forestry law and land law are used as primary vehicle of analysis, because adat law is the oldest form of law existing in Indonesia and is still widely followed especially among the rural population, still the majority of people in Indonesia. Statutes regarding forestry and land are the formal laws which have the most profound effect on adat law communities. The thesis finds, first, that formal law enforcement in Indonesia is disappointing and this has led to a popular mistrust of the formal legal system. Second, it finds most of the population are still unfamiliar with formal legal norms. This is the result of a clash between, on the one hand, the conceptual notions relied upon by Indonesian government in establishing the law (based on assumption that 'the people will follow the law'), and, on the other, those norms central to adat law ('the law will follow people's customs'). This fundamental conflict in grundnorm inevitably leads to disputes in connection with land, particularly in forest areas. These are made worse because rights are not properly enforced and dispute settlement procedures are ineffective. As a result the Indonesian land and forestry law regime is dysfunctional. This has adverse impacts on rural populations, especially adat law communities, in the sense that their land-related rights are weak, ignored or ineffective. The thesis recommends that the formal law-making process should be reformed to better adopt a key element of adat law-making process, that is, public acceptance, through improved consultation and public education. More specifically in relation to land and forestry law, the thesis recommends that formal law expressly acknowledge and protect adat communities and their adat land rights, especially, communal interests in land {ulayat rights). This should be done by new provisions that would: have binding force; allow formal registration of such interests; exclude adat forestland from the definition of state forestland; and acknowledge adat communities as legal persons."

"Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan Konsep Akses Terhadap Keadilan dalam SNATK, Konsep Akses Terhadap Keadilan ke dalam isu Bantuan Hukum dalam SNATK, dan analisa terhadap SNATK dan konsep Akses Terhadap Keadilan dalam isu Bantuan Hukum berdasarkan Teori Keadilan dan Sistem Hukum di Indonesia.

---

Access To Justice conception was first introduced in formal legitimation through National Strategy on Access To Justice (SNATK). This National Strategy is made through co-operation between Indonesian Government and UNDP. SNATK is arranged to develop and implement the integration and extensive strategy for Access To Justice conception. This research constituted a bibliography research, which the data that is used in this research is secondary data, consisted with legislation regulation, literatures, and project report research about Access to justice. This research tries to describe the execution and the implementation of Access To Justice conception in SNATK, Access To Justice conception on Legal Aid issue in SNATK, and the analysis on SNATK and Access To Justice conception based on Theory of Justice and Law System."

"Jurnal keadilan merupakan publikasi ilmiah populer dari pusat kajian hukum dan keadilan (PKHK) yang dimaksudkan sebagai wasdah pertukaran gagasan dan telaah ilmiah bidang hukum dan informasi ilmiah populer tentang masalah-masalah hukum dan keadilan yang sedang bergulir."