Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Melalui 2 tahap seleksi, yakni psikologis-kognitif dengan indikator critical dimension dan pilihan rasional, pendekatan poliheuristic memberikan alat untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara secara komprehensif. Indonesia pada tahun 2018-2019 mengusung tema ekonomi kreatif pada saat menjabat sebagai ketua MIKTA, terlepas dari rendahnya signifikansi ekonomi kreatif bagi Indonesia maupun negara-negara anggota MIKTA lainnya. Penelitian ini kemudian hadir untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengusungan tema ekonomi kreatif pada kepemimpinan MIKTA tahun 2018-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis motif, alasan, dan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dan melatarbelakangi proses pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka, untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing aktor negara maupun non negara dan proses yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, dan kemudian menjelaskan motif, alasan, dan kepentingan Indonesia pada pewacanaan tema ekonomi kreatif di MIKTA periode 2018-2019. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa tema ekonomi kreatif diwacanakan dalam MIKTA oleh Indonesia mengingat adanya preferensi politik untuk mengusung ekonomi kreatif yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu terdapat kepentingan jangka panjang dari aktor non-negara pada sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan dukungan investasi dan permodalan serta menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.......Through 2 stages of selection, namely psychological-cognitive with critical dimension indicator and rational choices, the polyheuristic approach provides a tool to comprehensively explain the process of formulation a country's foreign policy. In 2018-2019, Indonesia promotes the theme of creative economy when served as chairman of MIKTA, despite the low significance of the creative economy for Indonesia and other MIKTA member countries. This research present to conduct an analysis and provide an explanation regarding the process of forming Indonesia's foreign policy in promoting the theme of creative economy in the 2018-2019 MIKTA leadership. This study also aims to analyze the motives, reasons, and interests of each actor who is involved in the process of forming foreign policy. This study uses qualitative methods by way of literature study, to identify the interests of each state and non-state actor and the processes that occur in the formulation of Indonesian foreign policy, and then explains Indonesia's motives, reasons, and interests in the creative economy theme discourse at MIKTA in the period 2018-2019. Through this research, it was found that the theme of creative economy was promoted in MIKTA by Indonesia given the political preference for promoting the creative economy which was emphasized by President Joko Widodo, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian Ministry of Trade, and the Creative Economy Agency. In addition, there is a long-term interest from non-state actors in the creative economy sector to obtain investment and capital support and make the creative economy a pillar of sustainable economic development for Indonesia."

"Segala tindakan pembentukan kebijakan luar negeri seringkali mendapatkan penilai publik berdasarkan landasan justifikasi rasionalnya. Ketika hasil uji kebijakan dianggap tidak mencerminkan pilihan yang menguntungkan, seringkali kebijakan tersebut akan dipertanyakan gunanya. Oleh karena itu, untuk menguji suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang rasional diperlukan landasan tertentu. Ketika banyak upaya penjelasan rasionalisasi kebijakan datang dari level analisis negara, faktanya pandangan subjektif pemimpin akan memainkan lebih banyak peran dalam prosesnya. Karena itu menjadi menarik untuk melihat segala elemen yang membentuk pola pikir pemimpin, yang dapat dijelaskan lewat studi idiosinkratik personal. Dalam konsep yang dituliskan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dijelaskan bagaimana peran faktor nilai idiosinkratik manusia membentuk pribadi dan pola pikir dan mempengaruhi rasionalitas yang unik bagi setiap orang.Ketika secara spesifik melihat kepada kasus pembentukan kebijakan luar negeri Trump Wall yang dibentuk pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan ini seringkali dianggap kontroversial dikarenakan besarnya dampak negatif yang diberikan pada Amerika Serikat. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengupas lebih dalam lagi baik proses pembentukannya, maupun faktor-faktor yang berperan membentuk justifikasi rasional personal Donald Trump yang melandasi cara pikirnya dalam menentukan tindakan. Dengan menggali lebih dalam motif pemicu Trump baik dari faktor latar belakang personal, faktor situasi eksternal, faktor respon terhadap situasi, serta faktor indikasi inkapabilitas mental Trump, maka hal ini dapat memberikan penjelasan spesifik terhadap alasan mengapa Trump membentuk kebijakan Trump Wall. Adapun penelitian ini merupakan penelitan yang bersifat kualitatif sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Michael Hubermann, dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh lewat studi literatur, baik buku, jurnal, maupun berita. Sumber data ini dipilih dikarenakan keterbatasan akses penulis untuk melakukan wawancara langsung dengan Donald Trump.......Every act of forming foreign policy often gets a public appraisal based on its rational justification. When the results of the policy test are deemed not to reflect a favorable choice, often the policy will be questioned as to its usefulness. Therefore, to test a foreign policy as a rational policy a certain foundation is needed. When many attempts to explain the rationalization of a policy are seen from the state level analysis, it is not exactly right because of how the subjective view of the leader will play a bigger role in the process of decision making. Therefore, it becomes interesting to see all the elements that make up the mindset of a leader, which can be explained through personal idiosyncratic studies. In a concept written by Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. explained how the role of human idiosyncratic value factors in the process of personal formation and the influential mindset in forming a unique rationality for each person.When specifically looking at the case of the formation of Trump Wall's foreign policy which was formed during the leadership of Donald Trump as president of the United States. This policy is often considered controversial because of the large negative impact it has on the United States. Therefore, it becomes interesting to examine more deeply both the process of its formation, as well as the factors that play a role in shaping Donald Trump's personal rational justification which underlies his way of thinking in determining his actions. By digging deeper into Trump's triggering motives from personal background factors, external situation factors, response factors to the situation, as well as factors indicating Trump's mental incapacity, this can provide a specific explanation for the reasons why Trump feels that forming Trump Wall policies is an appropriate action. This research is a qualitative research in accordance with the understanding described by Michael Hubermann, and uses secondary data sources obtained through literature studies, both books, journals, and news. This data source was chosen due to the author's limited access to direct interviews with Donald Trump."

"Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.......This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities."