Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cindy Chandra
Akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 10/PDT.G/2015/PN.IDM = The law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership case study: Indramayu district court judgement No.10/PDT.G/2015/PN.IDM
"ABSTRAK
Pembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur dibutuhkan jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sehingga sebagai jaminan dibuatlah perjanjian penjaminan dengan menggunakan jaminan fidusia, namun perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah antara debitur selaku konsumen dengan kreditur selaku perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu kasus terkait akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia. Adapun dalam kasus ini, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur membuat dan mendafttarkan akta jaminan fidusia di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, akta jaminan fidusia tersebut oleh kreditur dibuat dan didaftarkan setelah debitur meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia dan menganalisis perbuatan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu akibat hukum keterlambatan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek pembiayaan konsumen serta tindakan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.
ABSTRACT
Consumer Finance is one of the financial institutions that has evolved into an alternative financing industry other than Banks and other financial institutions. In the consumer finance agreement, it is necessary for the debtor to guarantee to the creditor that the debtor will pay the debts by using fiduciary transfer of ownership, but in the reality, the consumer finance agreement with the fiduciary transfer of ownership often lead to problems between the debtor as the consumer and the creditor as the financial company. One of them is the case that related to the law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership. In this case, the financial company, as the creditor, made and registered a fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 about registration of Fiduciary Transfer of Ownership for the Financial Institution that do Consumer Finance for Motor Vehicles with Fiduciary Transfer of Ownership. Other than that, the fiduciary transfer of ownership was made and registered by the creditor after the debtor died. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership and to analyze the acts of a Notary in making and registering fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 to be reviewed from the Notary Law point of view. The research method that used in this thesis is normative juridical or library research using secondary data as the main source. The result of this research is to get answer from the problem that is the law consequence from the delayed making and registration of fiduciary transfer of ownership is that the confiscation of the object of the consumer finance is prohibited and the notary act in making and registering the fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 is breaking the Article 16 paragraph 1 letter a of Notary Law. "
2018
T51095
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilla Mursyalina
Analisis penerapan dan akuntansi transaksi pembiayaan konsumen dengan pola Channeling menggunakan akad Wakalah Wal Murabahah : studi kasus Bank ABC = Application and accounting transaction analysis of consumer finance using Wakalah Wal Murabahah : case study of Bank ABC
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC.
Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia.
This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102.
Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC.
This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45636
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simarmata, Ambatua
Perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance) dan prinsip kehati-hatiannya = Consumer finance company and the principles of prudence
"Skripsi ini membahas tentang prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance), yang sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan yang memiliki kredit terbesar diantara kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan mencapai nilai 163.144 milyar rupiah per bulan November 2011, yang apabila terjadi kredit macet akan mengakibatkan kegoncangan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian pada kegiatan usaha ini. Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membuat peraturan yang mengatur spesifik tentang Prinsip Kehatihatian dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan menambah ketentuanketentuan yang dianggap perlu.
This thesis analyzes the principles of prudence, which is implemented by consumer finance companies as accordingly stated in the report issued by Bapepam-LK. Consumer Finance Company is a company that holds the largest credit among the business activities of finance companies, reaching Rp. 163.144 billion on November. This research utilizes the juridical normative method of research, with primary and secondary data, which is then analyzed with qualitative technic of analysis. The results of this research suggest that the government should make a regulation, which specifically regulates about the principles of prudence concerning consumer finance companies and put into addition any necessary provisions."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S42215
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Redina Sy. Munir
Pelaksanaan eksekusi jaminan dengan eigenrichting atau perbuatan main hakim sendiri dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang mengandung klausula baku (studi putusan Mahkamah Agung nomor 2455/k/pdt/2017) = Enforcement of collateral execution with eigenrichting in consumer financing contract contains of standaard clause (case study of supreme court verdict 2455k/pdt/2017) / Redina Sy. Munir
"ABSTRAK

 

Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian. Penulisan ini akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan penarikan paksaan atau dapat disebut juga sebagai eigenrichting (perbuatan main hakim sendiri) dengan menganilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah ketentuan dalam KUHP, KUHPerdata, POJK dapat menelaah unsur-unsur perbuatan yang disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri. Sesuai dengan analisis dari peraturan tersebut, maka akan muncul akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan pada Kreditur.

 

 

 

ABSTRACT
The enforcement of execution referred to Fiduciary Collateral Act Number 42 of 1999. The Debtor who could not finished their responsibilities called as default, so the proccess of execution could held by the creditor. In other case, if the principal contract of fiduciary contract which is consumer financing contract did not over yet or in other words the execution period of debtor responsibilities still existed, but the creditor did the action which not appropriate according to law. This thesis will elaborate how the regulation conducted about force redemption or eigenrichting by analyzing Supreme Court Verdict 2455K/Pdt/2017. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method. The results of this research are the provisions of Criminal Law, Civil Law, Financial Services Authority Regulation could analyzed the elements of it deed. According to the analysis, it will occured the consequences which was criminal liabilities and civil liabilities that charged to the creditor.

 

 

"

2019
T52154
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Armin Darmawan
Perancangan pengukuran risiko operasional pada perusahaan pembiayaan dengan metode Risk Breakdown Structure (RBS) dan Analytic Network Process (ANP) = design of operational risk management in consumer finance companies with Risk Breakdown structure (RBS) and Analysis Network Process (ANP) methods
"Penelitian ini mengkaji sebuah model perancangan pengukuran risiko operasional yang menggunakan ANP sebagai alat dalam penentuan bobot kriteria risiko pada perusahaan pembiayaan konsumen. Identifikasi risiko operasional dengan menggunakan metode Risk Breakdown Structure (RBS) menunjukkan terdapat 21 kelompok risiko dengan 569 item risiko operasional dari 12 departemen yang ada pada operasional cabang PT ABC. Risiko-risiko tersebut kemudian ditransformasi dengan mengacu Basell II Committe dengan sevent event loss categorie dengan 21 kelompok risiko. Dengan responden expert, hasil ANP menunjukkan bahwa risiko kegagalan sistem dan gangguan bisnis merupakan kelompok risiko tertinggi dibanding kategori risiko lainnya. Model strategi penanganan mengadopsi model empat strategi penanganan risiko yaitu risk acceptance, risk avoidance, risk sharing/transfer, dan risk mitigation yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan serta tingkat frekuensi dan dampak yang ditimbulkan. Pola controlling dan monitoring diterapkan dua model strategi yaitu On Going Monitoring (Pemantauan Berkelanjutan) yang penanggung jawabnya melekat pada PIC operasional. Dan yang lain yaitu : Separate Monitoring (Pemantauan oleh Pihak Ketiga : Internal Audit atau External Audit) dalam tiga kelompok yaitu : Self Compliance/Assesment, Internal Audit dan External Audit.
This study examined a model of operational risk measurement design using ANP as a tool in determining the risk criteria weight on consumer finance companies. Identification of operational risk using the Risk Breakdown Structure (RBS) showed there were 21 risk group and 569 items of operational risk from the existing 12 departments at the operational branch of PT ABC. Risks are then transformed by referring Basell II Committee with sevent loss event categories with 21 groups of risk. With expert respondents, ANP results showed that the risk of system failure and business disruption is the highest risk group compared to other risk categories. Model management handling strategies adopted four model risk management handling strategies that is risk acceptance, risk avoidance, risk sharing / transfer, and risk mitigation tailored to the needs and conditions in the field and the level of frequency and impact. The pattern of controlling and monitoring strategies applied two models namely On Going Monitoring (Monitoring Sustainability) that the insurer responsibilities inherent in the PIC operation. And another is: Separate Monitoring (Monitoring by Third Party: Internal Audit or External Audit) in the three groups, namely: Self Compliance / Assessment, Internal Audit and External Audit."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T28738
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Novika Kholis Putri
Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS : tinjauan yuridis putusan Nomor: 02/PDT.G/2007/PN.JKT.PST = Consumer finance agreement between PT X and RS : District court decision No.02/PDT.G/2007/PN.JKT.PST
"Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua meminta suatu fasilitas dalam bentuk penyediaan dana kepada PT X untuk pembelian satu unit kendaraan dari Dealer PD. Y. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS serta bagaimana penyelesaian masalahnya.
Dalam penelitian ini metode penelitian bertipe penelitian hukum normatif, data yang dianalisis secara kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi di dalam pelaksanaannya RS telah menunjukkan itikad tidak baik.
......Most of consumers in Indonesia still do not afford to cash the products, since those people are classified as low-income communities. Hence, PT X as a first party in this case, is a consumer finance company which supports a cash of products that the consumers are going to buy by installment. RS as a second party, asked a facility by means of providing cash from PT X to buy one unit of vehicle from PDY as a dealer. How was the implimentation of consumer finance agreement among parties and also how to settle the dispute were the main problem in this research.
In this research, various methods were applied to gather qualitative data. The methods were normative legal and descriptive research. Primary and secondary data were used as a source of reference. The result shows that consumer finance agreement has met the principle of freedom of contract and has followed section 1320 of civil code. However, in the implementation of agreement, RS did not act in a good faith."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28699
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arini Faradinna
Perbandingan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen : analisis contoh perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. BCA Finance dikaitkan dengan pengaturan mengenai jaminan fidusia = The comparison between leasing and consumer finance : sample analysis on consumer finance agreement for passenger vehicles at PT. BCA Finance corellated with fiducia regulation
"Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek dimana berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata perlu juga tunduk pada asas-asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan samasama jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, namun terdapat perbedaan diantara kedua jenis pembiayaan tersebut. Perbedaan mendasar antara sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen terletak pada hak milik atas objek barang, adanya hak opsi pada Sewa Guna Usaha jenis Financial lease, penentuan nilai sisa atau residu objek barang pada Financial lease, dan adanya pembebanan dengan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. Terkait dengan pembebanan jaminan fidusia pada kegiatan pembiayaan konsumen maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dengan menggunakan contoh perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. BCA Finance tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana seharusnya proses eksekusi pada objek barang yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum dari keberlakuan PMK yang dikeluarkan Oktober 2012 tersebut.
......Leasing and Consumer Finance is an agreement raised in practically where based on Article 1319 KUH Perdata should follow to the regulation placed in KUH Perdata. Leasing and Consumer finance is a financing did by finance company; however there is a difference between those financing types. The basis difference between leasing and consumer finance basically located on the ownerships of goods as a financing objects, optional right on leasing (for Financial lease), and balance value of goods as a financial lease objects, and fiducia guarantee for consumer finance. Regarding to fiducia imposition on consumer finance, need to be attention pn UU No. 42 tahun 1999 about Fiducia guarantee and Ministry of Finance regulation (PMK) Number 130/PMK.010/2012 about Fiducia Registration on Consumer Finance Corporation. By using the example of consumer finance agreement for passenger vehicles at PT BCA Finance, this paper was proposed to analysis the correct execution process on goods object impositioned with Fiducia and the legal effect of PMK regulation issued on October 2012."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52612
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Margaretta Mellisa Yan`s
Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan khususnya lembaga pembiayaan konsumen terkait klausula baku pasal 18 UU no. 8 tahun 1999 = Consumer protection in the financial services sector related consumer financing institutions in particular standard contract article 18 of consumer act no 8 of 1999
"Jasa keuangan dan melakukan kegiatan usaha pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen berupa pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayan Konsumen dalam pranata hukum di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PMK No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kegiatan usaha lembaga pembiayaan.
Selain itu, tujuan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen agar tercipta ketertiban, dan keamanan dalam perekonomian, kemakmuran, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dan menambah keuntungan bagi pelaku usaha dengan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Pelanggaran atas peraturan/ketentuan dan tidak dipenuhinya ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan mengakibatkan perusahaan pembiayaan ini terkena sanksi hukum yaitu sanksi administratif.
Consumer finance institutions are part of the business activities in the financial services industry and conduct business activities financing the procurement of goods based on the needs of consumers in the form of vehicle financing, financing of household appliances, electronic goods financing and mortgage financing. Consumer finance legal institutions in Indonesia started in 1988, with the issuance of Presidential Decree No. 61 of 1988 On Financing Agency, and the Ministry of Finance Decree No.1251 / KMK.013 / 1988 About Conditions and Procedures for Financing Institutions. Consumer financing institutions in the legal institutions in Indonesia is regulated in Book III of the Civil Code On Engagement, Law No.21 Year 2011 on the Financial Services Authority, PMK No. 84 / PMK.012 / 2006 About Company Financing, Presidential Decree No. 9 of 2009 on Financing Institutions and Regulation of the Financial Services Authority which regulates the business activities of financial institutions.
Moreover, the purpose of regulation and supervision of the Financial Services Authority on the business activities of consumer finance companies in order to create order and security in the economy, prosperity, increase public confidence in the transaction and increase profits for businesses with the implementation of good corporate governance. Violation of rules / regulations and noncompliance with the provisions of the Financial Services Authority will lead the finance company is exposed to legal sanctions which administrative sanctions."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65080
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Ries Lawren Pasista
Perlakuan akuntansi dan procedure audit atas akun penerimaan dari pembiayaan konsumen pada PT ABC = Accounting treatment and audit procedure on income from consumer financing account at PT ABC
"ABSTRAK
Laporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan prosedur audit KAP XYZ pada akun Penerimaan dari Pembiayaan Konsumen pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di industri keuangan dengan kegiatan usaha utamanya adalah pembiayaan konsumen dan anjak piutang tanpa jaminan without resources . Perlakuan akuntansi yang dianalisis pada penerimaan dari pembiayaan konsumen meliputi: pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 23. Setelah dilakukan analisis pada akun penerimaan dari pembiayaan konsumen, PT ABC telah melakukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur audit dilakukan atas penerimaan dari pembiayaan konsumen berdasarkan standar prosedur untuk pendapatan bunga. Setelah dilakukan prosedur audit sesuai standar yang berlaku, tidak ditemukan salah saji material pada akun penerimaan dari pembiayaan konsumen pada laporan keuangan PT ABC untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.
ABSTRACT
This report is aimed to explain the accounting treatment and audit procedure conducted by KAP XYZ on Income from Consumer Financing Account at PT ABC. PT ABC is a company operating in financial industry, with the main business activities of the company are consumer financing and factoring without resources. Accounting treatment that was analyzed on income from consumer financing including: recognition, measurement, recording, presentation, and disclosure based on PSAK 23. After the analysis in accounting treatment has been done, accounting treatment for income from consumer financing account was already corresponded with PSAK 23. Audit procedure is conducted on income from consumer financing based on standard for interest income. After the audit procedure has been done, according to the applicable standard, audit team of KAP XYZ did not found any material misstatement on income from consumer financing account on the financial statements of PT ABC for the year ended December 31, 2017. "
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Nur Ayu Dana Pradipta
Analisis Risiko Default Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Pada PT Trihamas Finance dengan Model Dinamis = Default Risk Analysis on Motorcyle Consumer Financing in PT Trihamas Finance using Dynamic Model
"Risiko kredit yang terburuk adalah saat terjadinya default atau gagal bayar oleh debitur. Salah satu mitigasi awal terjadinya risiko default dilakukan melakukan penyaringan kualitas nasabah yang baik sebelum memberikan kredit. Scoring merupakan salah satu cara yang efisien dalam memberikan gambaran potensi default nasabah pembiayaan konsumen. Scoring yang umum dilakukan untuk kredit konsumsi pada lembaga keuangan saat ini hanya menggunakan variabel aplikasi kredit yang bersifat statis, sementara risiko terjadinya default dapat berubah seiring dengan waktu atau bersifat dinamis. Penelitian dilakukan untuk menguji penggunaan model dinamis dengan variabel aplikasi dan variabel perilaku nasabah kredit pembiayaan konsumen dengan tujuan memberikan gambaran probabilitas terjadinya default dalam periode waktu tertentu. Penelitian ini membangun model dinamis dengan pendekatan survival analysis dan menggunakan rasio loglikelihood untuk menilai goodness of fit. Model dinamis yang dihasilkan menunjukkan nilai hazard ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan model dengan variabel statis (variabel aplikasi).
......Default or repayment failure is the worst scenario in credit risk. One of the early default mitigation is by implementing best customer screening selection before giving credi, such as scoring. Many scoring method that been used by financial company nowadays only pointed in application variable data which is static for the time data was taken, but the default risk itself is changing over time or dynamic. The study was conducted to test the use of dynamic models with variable applications and customer behavior variables on consumer financing with the goal of providing an overview of probability of default within a specified time period. This research try to builds a dynamic model with survival analysis approach and use loglikelihood ratio to assess the goodness of fit. The result show that dynamic model have a higher hazard ratio compared to a model with a static variable (application variable)."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>