Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnya dengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalami perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kali hingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukum pada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undang tentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD yang dikenal sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislatif, pengawas dan anggaran, dalam prakteknya yang menonjol dari fungsinya di dalam penyelenggaraan daerah yaitu mengawas! penyelenggaraan daerah baik itu kepala daerah serta perangkat daerahnya.DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melaksanakan fungsinya dengan mengawasi pelaksananan perda dan pelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan pengawasan d.bidang perda, DPRD mempunyai fungsi pengawasan politik. Dimana fungsi tersebut dari mengajukan rancangan hingga pelaksanaan perda oleh kepala daerah. Sedang fungsi pengawasan terhadap APBD, dengan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengawasan perda dari sebelum menjadi perda (Raperda) hingga perda itu dilaksanakan. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengawasi keuangan daerah, DPRD juga ikut merancang APBD yang akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dibuat dengan perda. Tetapi pengawasan juga harus menganut asas manajeme i dalam menggunakan fungsi pengawasan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. DPRD juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya sebagai lembaga pengawas di daerah. Oleh karena itu DPRD juga harus diawasi oleh lembaga seperti lembaga ombudsman agar kinerja DPRD terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu anggota-anggota DPRD harus ditingkatkan baik mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan agar benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya. Sehingga DPRD bisa memberi pelayanan publik sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Tata Pemerintahan yang Baik.

Abstrak :
ABSTRAK
Topik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.

Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.

Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.

Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.

Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama.